TERKINI

    Advertise here

    Thursday, August 9, 2018

    Kejiwaan Politik Identitas di Pemilu 2019 Pasca Akad RI 1-2

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, August 9, 2018    

    SENTRAnews.com-, wawancara eksklusif*.

    Pergerakan politik identitas sangat berbahaya karena menghilangkan akal sehat. Hal itu terangkum dari forum diskusi Komunitas Isu pada 26/4/2018 lalu, yang dipaparkan Susanto Siregar. Bagaimana nasib politik identitas pasca akad Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Joko Widodo-Maaruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?.

    Terkait hal tersebut, SENTRAnews.com wawancara eksklusif  dengan mantan Ketua Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yang juga Ketua Pembina Permasis Indonesia, Simson Sigiro di kantor advokatnya. Berikut petikannya:

    Terkait Pemilihan Presiden 2019, sebelum pengumuman pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, isu politik identitas sangat kental seperti serasa masih Pilkada DKI Jakarta. Mengapa itu terjadi?

    Hmmm.... Itu jelas strategi oposisi  dan kepartaian. Ahok keluar dari Gerindra dan Joko Widodo menjadi Presiden diusung PDIP, sehingga Gerindra serasa dipreteli. Itulah salah satu yang menjadikan Gerindra sebagai oposisi murni dikancah Pusat dan membangun koalisi yang simbiosis mutualisme dengan partai lain dan ormas tertentu.

    Dalam politik, selaku oposisi sangat wajar menciptakan isu dan kritik yang kurang baik bagi penguasa. Isu identitas salah satu yang mujarab dari sekian isu yang diciptakan. Itu terbukti berhasil di Pilkada DKI Jakarta dan dipelihara sampai  min satu bulan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

    Isu identitas itu mulai melempem ketika tokoh-tokoh besar agama mulai membuka pintu untuk didekati dan mendekat dengan kubu Joko Widodo. TGB, Maaruf, Buya, dan banyak lagi.

    Apakah isu identitas itu ada hubungan dengan penentuan calon wakil Presiden untuk Joko Widodo dan Prabowo Subianto?.

    Oh!. Itu sangat jelas dan terang!. Joko Widodo berpasangan dengan Maaruf Amin alasannya adalah itu (identitas). Kubu Joko Widodo jeli terhadap isu tersebut dengan memilih Ketua MUI, karena  menurut saya, syarat utama yang diminta PDIP adalah tidak berpartai dan tidak boleh masuk partai sampai habis periode.

    Strategi kubu Joko Widodo, melucuti senjata lawan dengan perdamaian. Karena perlawanan sebelumnya, dengan counter isu dan membuat kebijakan agamis tidak mengubah situasi dan pandangan negatif penganut identitas terhadap Joko Widodo dan PDIP.

    Pilihan terhadap tokoh agama tersebut dalam rangka meredam isu politik identitas, sekaligus untuk peluang besar kemenangan Pemilihan Presiden 2019.

    Mengapa calon wakil Prabowo tidak tokoh agama?.

    Ini bukan rahasia umum. Figur tokoh agama yang ada di kubu Prabowo jauh di bawah tokoh agama yang bergeser ke kubu Joko Widodo. Tokoh sentral kubu Prabowo hanya UAS dan Habib Rizik (masih di Arab-red), selainnya adalah tokoh politik. Silakan bandingkan Maaruf dan Buya Safei dengan mereka!.

    Kubu Prabowo memilih Sandiaga Uno menjadi pendamping Prabowo adalah sebuah pelarian politik.  Kalah pamor di tokoh keagamaan,  diperparah pula dengan "kardus". Hhh...

    Kubu Prabowo gagal memelihara dan mempertahankan isu identitas di Pilpres periode ini, padahal telah berhasil pergerakannya di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Pergerakan politik identitas mereka dikalahkan kubu Joko Widodo hanya dengan simbol identitas melalui figur Maaruf selaku Ketua MUI dan figur lainnya.

    Hhh... Ok, pak. Menjadi perhatian khusus, bagaimana terkait kejiwaan penganut politik identitas keagamaan dari kubu Prabowo, termasuk pengikut #2019 Ganti Presiden karena realitanya tidak seperti yang mereka harapkan?

    Oh, jelas!. Menjadi lebih buruk daripada lebih baik, kejiwaan mereka sangat terpengaruh. Misalnya, kita minta air keruh dikasi air putih atau sebaliknya, bagaimana perasaanmu?. Seperti itulah mereka saat ini. Tapi jangan lupa, kubu pemilih Joko Widodo juga ada secuil terganggu dengan penempatan simbol agama sebagai wakil Joko Widodo.

    Dalam kondisi demikian, apakah kubu pemilih Joko Widodo dan Prabowo ada pergeseran pilihan?.

    Sedikit banyaknya, pribadi-pribadi itu ada. Namun peralihan dukungan gerbong ormas dan komunitas terlalu dini kita menilainya. Pemilu masih delapan bulan lagi. Pertarungan deal politik, isu dan program sangat memengaruhi elektebilitas dan pilihan.

    Apakah calon Presiden dan Wakil Presiden memengaruhi Pemilihan legislatif (Pinleg)?.

    Ada, tapi sangat sedikit. Untuk pinleg masih memainkan emosi identitas karena pemilih juga masih doyan dengan identitas. Kubu Joko Widodo saja sudah mempertontonkan itu tingkat Pilpres meski hanya sekedar simbol, apalagi pinleg. Kalaupun ada berdasarkan kredibelitas yang berbudi luhur dan berbudi pekerti, satu diantara seribulah itu.

    Bagaimana money politik di pinleg?

    Ini sebenarnya hanya mainan yang tidak ada hubungan dengan politik identitas. Money politik kebanyakan hanyalah  bagi pemilih yang tidak ada niat untuk memilih. Jumlahnya sangat banyak. Inilah yang dimainkan caleg dan timnya.

    Harapannya, apa saja pak?

    Perlu diketahui!. Lebih berbahaya politik identitas daripada money politik dalam membunuh akal sehat. Apalagi politik identitas itu mengarah fanatisme.

    Tujuan demokrasi adalah untuk kemaslahatan bangsa dan segenap rakyat Indonesia. Dengan begitu kepentingan pribadi dan kelompok atau identitas sudah terangkum. Kita berharap masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih yang memiliki kredibelitas,  berkepribadian  yang baik dan tulus, berbudi luhur dan berbudi pekerti.

    *Pewawancara dan editor: Priston

    Thursday, July 26, 2018

    Pengurus Demokrat Siap Bersama Setan Kalahkan Jokowi

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 26, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Pengurus teras Partai Demokrat, Wakil Sekretaris  Rachland Nashidik, menyatakan kesediaannya bekerjasama dengan setan untuk mencapai salah satu cita-cita politiknya.

    Cita-cita politik Rachland adalah menjadikan Joko Widodo tidak lagi menduduki jabatan Presiden RI. Pernyataan kontroversial itu disampaikannya pada akun twiternya 26/7/2018 untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019.

    "Saya mau ganti presiden! Kalau demi itu saya harus bekerjasama dengan setan, saya akan lakukan. Apalagi cuma kerjasama dengan Prabowo," tulis Rachland, Kamis (26/7/2018) dini hari melalui akun twitternya, @RachlanNashidik.

    Rachland menyampaikan hal itu, setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Di Kompas.com-, Rachland mengaku, kicauan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki banyak pilihan dalam Pilpres 2019, yang mensyaratkan ambang batas 20 % DPR RI dan 25 % suara dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

    Sejauh ini sepuluh parpol di parlemen hanya terpolarisasi dalam dua poros besar, yakni poros Joko Widodo sebagai petahana dan poros Prabowo Subianto sebagai oposisi.

    "Pilihan yang tersedia cuma berkuda atau naik sepeda," kata Rachland mengacu pada hobi Prabowo naik kuda dan kebiasaan Jokowi membagi-bagikan sepeda.

    (Icon, redaksi)

    Sunday, July 22, 2018

    Cak Imin: "Ferrari, Alphard atau Mercy" bakal Calon Wakil Jokowi

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, July 22, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Di antara "Mobil Ferrari, Alphard atau Mercy" lebih berpeluang menjadi Calon Wakil Presiden dari Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden RI 2019 mendatang, sebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengibaratkan.

    Muhaimin Iskandar akrab disebut Cak Imin ini menyebut, masuknya "Ferrari" sebagai pesaingnya untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo dapat terjadi, jika uji materi Partai Perindo soal pasal yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Cak imin menjelaskan siapa itu mobil Ferrari, Alphard, dan Mercy usai perayaan hari ulang tahun PKB ke 20 di Sahid Jaya Hotel Jakarta pada 22/7/2018 kemarin.

    Menurut Cak Imin, Ferrari itu adalah Jusuf Kalla. Ibarat itu diberikan karena pengalamannya sebagai Ketua Umum Golkar dan sebagai Wakil Presiden merupakan sosok pesaing yang kuat. Kapasitas dan kualitasnya sangat merebut hati Jokowi.

    "Barang mewah, pengalaman luar biasa dan segmen pembelinya orang top. Tapi penumpangnya enggak banyak, Indonesia timur," ungkap Cak Imin.

    Sedangkan Cak Imin menggambarkan dirinya dan PKB adalah mobil Alphard. Merek itu diberikan karena PKB penumpangnya sebanyak 11 juta dari (warga) NU.  "Mewah juga tapi isinya banyak," tuturnya menilai.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga warga NU, Mahfud MD disebutnya sebagai mobil Mercy.  "Ekslusif dan cantik di media sosial, tapi penumpang cuma empat," tuturnya kepada wartawan.

    (Icon, Redaksi)

    Thursday, July 19, 2018

    Djarot-Sihar Jadi Calon DPR PDIP

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 19, 2018    

    SENTRAnews.com-

    PDI Perjuangan mengusung mantan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang kalah dengan pasangan Edy-Ijeck, Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus menjadi calon anggota legislatif (caleg)  DPR RI.

    Hal dikemukakan Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan. Pertimbangannya adalah sosialisasi lebih gampang, sekaligus momen menunjukan diri sebagai petarung bermental baja dari pengalaman sebelumnya di Pilkada serentak bulan Juni 2018 lalu.

    "Djarot Merasa dekat dengan Sumatera Utara, karena (telah-red) 8-10 bulan dia bersosialisasi. Disarankan beliau masuk," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

    "Karena kami memahami dan menyadari karena pileg sekarang jauh berbeda dengan pileg sebelumnya karena serentak. Kalau tidak caleg-caleg yang petarung maka susah nanti," tutup Trimedya.

    (Kompas.com-/ icon, Redaksi)

    Friday, July 13, 2018

    Plakat RI-RRT 'Bencana' Bagi Kapolres Ketapang

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Friday, July 13, 2018    

    Ketapang, SENTRAnews.com-

    Plakat Kantor Polisi Bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang, Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Provinsi Jiangsu Resor Suzhou, serta Ketapang Ecology and Agriculture Foresty Industrial Park yang belum diresmikan itu, menjadikan  Kepala Polres Ketapang, AKBP Sunario dicopot dari jabatannya.

    Menurut Sunario Kantor Bersama antara Polres Ketapang dengan Kepolisian Tiongkok di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah lama dijajaki pihak kepolisian negara Tiongkok.

    "Sudah dua kali berkunjung ke Ketapang untuk menjalin kerjasama keamanan," terang Sunaryo kepada media. "Kamis (12/7/2018) kemarin kunjungan dari mereka yakni Wali Kota yang merangkap Kepala Kepolisian Suzhou ke PT BSM," jelas Sunario 13/7/2018 sembari mengakui perwakilan Polres Ketapang turut bersama rombongan.

    Menunggu diresmikan, pihaknya menyarankan agar urusan kerjasama itu langsung ke Mabes Polri karena belum ada perjanjian atau MoU apapun terkait kerjasama antar keduanya.

    Foto plakat beredar viral di media sosial itu membuat Kapolri Tito Karnavian bertindak tegas. Mabes Polri menyatakan Kapolres Ketapang AKBP Sunario dicopot dari jabatannya.

    Pencopotan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal, terhitung hari ini 13/7/2018 menjadi Pamen di Polda Kalbar berdasarkan telegram Kapolri dengan nomor ST/1726/VII/2018.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Kapolres Ketapang tersebut tidak sesuai mekanisme yang ada di Polri. "Kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain merupakan kewenangan Mabes Polri," terang Iqbal.

    (Antara/ bbs/ Redaksi)

     

    Thursday, July 12, 2018

    Atlit Zohri Disodori 5 Hadiah, TNI Menunggu Respon

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 12, 2018    

    SENTRAnews.com-,

    Atlit Indonesia peraih emas 100 M U-20 2018, Lalu Muhammad Zohri mendapat tawaran menjadi anggota TNI AD tanpa tes.

    Hal ini disampaikan langsung Danrem 162/WB, Ahmat Rizal, ini kepada Fazilah, kakak kandung Zohri, ketika berkunjung di kediaman orangtua Zohri di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Jika Zohri berminat, dia mendapatkan kesempatan bergabung dengan TNI tanpa harus melewati tes," tawar Ahmat. "kami akan menunggu jawaban dari Zohri" tambahnya.

    Zohri menjadi sensasi tersendiri di kejuaraan dunia atletik U-20 2018 di Tampere, Finlandia (11/7/2018), karena baru terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Pemuda berusia 18 tahun ini merebut medali emas nomor lari 100 meter putra dengan catatan waktu 10,18 detik. 

    "-Masuk TNI menjadi- Jaminan masa depan bagi Zohri agar dia benar-benar bisa fokus untuk meningkatkan prestasinya ke level yang lebih tinggi lagi," terang Ahmat.

    Berkat suksesnya itu, Zohri mendapat berbagai hadiah dari sejumlah pihak, terlebih setelah video kondisi rumah tempat tinggalnya viral di internet.

    Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) akan memberikan hadiah rumah yang berlokasi di NTB.  Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi,  Pemerintah Provinsi NTB berniat memberi bonus modal usaha.

    Sementara Menpora Imam Nahrawi menyebut Zohri akan diberi bonus berupa beasiswa. Sedangkan Presiden RI, Joko Widodo, merenovasi rumah sang atlet melalui Kementerian PUPR.

    (Bolasport.com-, icon- redaksi)

         

    Wakil Jokowi oleh PDIP, Prabowo oleh Partai Lain

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com        

    SENTRAnews.com-

    Teka-teki siapa pendamping Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden RI 2019 mendatang masih berlanjut sampai berita ini diturunkan. Konon Joko Widodo mengaku telah menentukan pilihannya yang masih dirahasiakan, sedangkan Prabowo masih pencarian.

    Tokoh-tokoh Partai pendukung Joko Widodo, juga tidak ada bahasa yang sama  memberikan gambaran calon pendamping Joko Widodo. Begitu juga dengan calon pendamping Prabowo. Persamaan ditemukan dengan mensyaratkan, pendamping kedua calon bercirikan religius.

    Hal itu terungkap dalam forum diskusi Komunitas Isu. Di forum, Peserta lebih mengarah kepada Mahmud MD sebagai pendamping Joko Widodo. Sementara pendamping Prabowo tidak disuarakan Peserta diskusi karena ketidakpastian.

    Pemimpin Redaksi Ombudsman Indonesia Gerard Dasilva, menyebutkan Mahfud MD adalah sosok yang tepat mendampingi Joko Widodo karena berorientasi  pembagunan SDM dan mental manusia Indonesia.

    Sosok Mahmud MD, sebut Gerard, sudah teruji dari  legislatif,  eksekutif, dan yudikatif (Hakim Konstitusi). Bahkan sebagai Guru Besar yang memiliki kualitas moral. "Periode pertama Jokowi sudah membangun fisik (insfrastuktur dan lainnya). Periode II, saatnya beliau bangun mental bangsa Indonesia dengan kehadiran Mahmud MD," terangnya dalam diskusi Komunitas Isu.

    Mengupas latar belakang hukum Mahmud MD, Pengamat Politik Susanto Siregar berkeyakinan,   sangat mampu menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

    Tidak adanya orang hukum sepanjang sejarah Indonesia menduduki Presiden atau Wakil Presiden, menurut Susanto, bermula dari kepercayaan masyarakat terhadap pelaku hukum masih rendah. "Hukum di Republik ini belum menjadi panglima yang adil. Masih berposisi sebagai pedang bermata dua," ungkapnya.

    Untuk itu, dia berharap,  untuk meningkatkan kepercayaan  masyarakat atas hukum yang bermartabat dan berwibawa diperlukan orang hukum sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

    Pendapat Gerard dan Susanto diamini akademisi, praktisi hukum dan aktivis di Komunitas Isu. "Barack Obama di Amerika Serikat adalah contoh Presiden berlatar hukum (Advokat-red) yang berhasil penegakan hukum dan perdamaian dunia," jelas Akademisi, Eko seraya applause dari peserta diskusi.

    Seturut dengan Gerard dan Susanto serta Akademisi, Pegiat Sosial yang juga Advokat, Simson Sigiro setuju dengan Mahmud MD karena berkualitas dan berpengalaman. Namun untuk pemenangan berdasarkan peta politik di akar rumput diperlukan calon lain.

    Skenario Untuk Joko Widodo dan Prabowo

    Skenario Joko Widodo dan Prabowo Subianto mencari pendamping dipastikan berbeda. Joko Widodo ditentukan PDIP, sedangkan Prabowo bukan ditentukan Gerindra.

    Sudut kepartaian, menurut Pendiri Pers Simson Sigiro, PDIP akan kesulitan mencari Wakil Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019, meskipun secara survei dan koalisi kepartaian serta kepetahanaan telah di atas angin. Kesulitan itu lebih disebabkan masa kepresidenan, dimana Joko Widodo hanya bisa dua periode,  2014-2019  dan 2019-2024.

    Untuk mempertahankan kekuasaan partai lewat Presiden 2024-2029 mendatang,  PDIP tidak akan menyetujui Wakil Presiden 2019-2024 kepada partai lain. Disisi lain PDIP jatuh di mata publik karena menteri dan anggota DPR RI-nya sering kontra produktif dengan publik dan Presiden.

    Menyikapi persoalan itu, ungkap Simson, jika Wakil Presiden bukan kader PDIP, negosiasinya adalah Wakil Presiden berasal dari non partai dan tidak boleh bergabung dengan partai politik manapun sampai akhir periodenya. "Kedua poin itu tentu sangat diterima semua partai pendukung Jokowi," terangnya.

    Tetapi ada plan B, PDIP akan memaksakan kadernya menjadi Wakil Presiden 2019-2024. Resiko beratnya adalah mencari dukungan partai dan mengubah opini negatif ke positif tentang PDIP di mata publik.

    Masih diskusi di forum Komunitas Isu, Simson menyimpulkan, penentu Wakil Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah PDIP, bukan Jokowi. Sedangkan Partai yang lain akan memposisikan zona nyaman dengan menyetujui keputusan PDIP di last minute, walau pun terlihat siasat-siasat bahwa Joko Widodolah penentu pendampingnya. 

    Untuk Prabowo agak berbeda dengan pencarian Calon Wakil Presiden Joko Widodo. Gerindra, Prabowo dan partai pendukungnya lebih kepada konsep bagaimana agar pasangannya  menjadi peraup suara. Walau pun ada siasat  PKS yang mengaruskan Calon Presiden berasal dari partainya. Itu hanya alat negosiasi untuk maksud tertentu. "Prinsipnya
    Kelompok Prabowo tidak akan mempersoalkan dari partai manapun Calon Wakil Presidennya," ungkap Simson, mantan Ketua DPD Kepri ASWARI ini.

    (Prist, Redaksi)