TERKINI

    Advertise here

    Monday, February 12, 2018

    Gagal Cagubsu, Besok JR Saragih Gugat Instansi Terkait

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Monday, February 12, 2018    
    Medan, sentranews.com-

    Pasangn Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara JR Saragih-Ance akan menggugat beberapa instansi terkait penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara, besok 13/2/2018.

    Hal tersebut diungkapkan JR Saragih setelah KPU Sumatera Utara membatalkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur JR Saragih-Ance pada penetapan peserta Pilkada hari ini. "Entah siapa saja nanti digugat, kita lihat besok," tegasnya.

    JR Saragih membantah pernyataan KPU Sumut soal ijazahnya. "Yang tanda tangan -legalisir- Kepala Dinas Pendidikan DKI tanggal 19/1/2018, kok!," ungkapnya sambil menunjukan ijazah yang dipersoalkan.

    Selain itu, JR Saragih menyesalkan keputusan KPU Sumut karena tidak pernah menyampaikan pemberitahuan perbaikan kelengkapan administrasi menyangkut ijazah SMAnya. "KPUnya sama. Kenapa saya bisa mencalon (Bupati Simalungun-red) 2015?," kesalnya.

    JR Saragih menjelaskan,  Dikjar DKI Jakarta mengeluarkan surat nomor 5396/1-888.145 tertanggal 19 Januari 2018 ditandatangani Kadis Pendidikan DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut dengan tembusan KPU Sumut dan Bawaslu Sumut.

    Dinas Pendidikan DKI menyatakan, bahwa foto copy STTB nomor 01 OC oh 0373.795 dilegalisir sesuai aslinya. SMA Swasta Prasasti beralamat di Jalan Raya Sumur Batu Kamayoran, Jakarta Pusat menggunakan gedung SD Negeri. SMA Iklas Prasasti tutup (bubar) sejak Tahun Pelajaran 1993/1994.
    Ndilalahnya, KPU Sumut menerima keterangan yang berbeda dari Dinas Pendidikan DKI setelah 3 hari dari surat yang diterima JR Saragih.

    Saat pengumuman penetapan paslon Pilkada Sumut, KPU Sumut mengungkapkan penyebab pembatalan JR Saragih-Ance dikarenakan ijazah SMA calon Gubernurnya bermasalah.

    "Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018 menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih," ujar Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga di Ballroom Hotel Grand Mercure Maha Cipta  Medan 12/2/2018.

    (Katas/red)

    Sunday, February 11, 2018

    Anjing Temukan Sabu 1 Ton dari 3 Ton, Bendera Kapal Belum Ditemukan

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, February 11, 2018    

    Batam, sentranews.com-

    Anjing menemukan narkoba jenis sabu golongan I seberat 1  ton 29 Kg dari sebelumnya 3 ton, setelah hari  ke tiga penangkapan  Kapal MV Sunrise Glory.

    Anjing tersebut merupakan milik Bea Cukai Batam dengan sebutan K-9 atau anjing pengendus.

    Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman mengakui keberhasilan anjing  tersebut. Diakuinya,  Tim WFQR Lantamal IV/ Lanal Batam, BNN Pusat, Bea Cukai Pusat serta Bea Cukai Batam tidak berhasil menemukan sabu dari pagi hingga sore 9/2/2018.

    "-setelah petunjuk anjing, red- tepat pada pukul 18.00 WIB 9/2/2018 Tim berhasil menemukan barang bukti tersebut," kata Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman kepada wartawan (10/2/2018).

    Modusnya kapal ikan dan pengalihan perhatian muatan dengan tumpukan beras di palka bahan makanan. "Penyimpanannya ditumpuk dengan beras. jadi sabunya disimpan di bawah, sedangkan di atasnya disimpan beras,"  ungkapnya.

    Taufik menjelaskan, total keseluruhan sabu dalam kapal seberat 3 ton lebih. Sebanyak 1,3 ton telah diturunkan di Australia, yang tempat tepatnya  masih dilakukan pengembangan.

    Sisanya 1,7 ton berada di kapal tersebut, namun ditemukan masih 41 karung seberat 1 Ton 29 Kg. Sampai saat ini sebanyak 671 Kg  masih pencarian.

    Bendera Kapal Belum Ditemukan

    Kronologisnya, Rabu 7/2/2018  KRI Siguror menangkap MV Sunrise Glory di perairan Selat Philips, dengan koordinat 01.08.722 U/103.48.022 T karena melintas di luar TSS dan masuk perairan Indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura.

    Menurut Taufiq, MV Sunrise Glory seharusnya berbendera Indonesia karena seluruh dokumen kapal berasal dari Indonesia. Saat pemeriksaan dokumen yang ada dikapal, ada indikasi kapal menggunakan dokumen palsu.

    Kapal ditarik ke Dermaga Batu Ampar Batam dan diserahterimakan pukul 16.00WIB  8/2/ 2018 dari KRI Siguror ke Lanal Batam.

    Kemudian pukul 15.00 9/2/2018 kapal MV Sunrise Glory digeser dari Dermaga Batu Ampar ke Dermaga Lanal Batam dilanjutkan pengecekan ABK Sunrise Glory oleh tim WFQR Lantamal IV/Lanal Batam, BNN Pusat, BC Pusat, dan BC Batam.

    Sesuai informasi dari nakhoda, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Taiwan. Namun, setelah dicocokkan dengan dokumen Port Clearance, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Thailand.

    Semua dokumen yang dimiliki kapal hanya fotokopi atau tanpa dokumen asli. Kapal ini akan digunakan menangkap ikan di perairan Taiwan. Namun, tak satu pun ikan hasil tangkapan dan alat tangkap ikan ditemukan.

    Masih menurut Taufiq, Kapal itu juga diduga phantom ship karena berbendera ganda. Kapal diduga memiliki nama Sun De Man 66.

    Itu artinya, kemungkinan kapal memiliki beberapa nama dan diduga pernah menjadi target operasi (TO).

    (Red)

    Ditetapkan Hari ini, 11 Paslon Pilkada Ditolak

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com        

    Jakarta, sentranews.com-

    Penetapan pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Serentak 2018 hari ini 12/2/2018 paling lambat malam ini oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing.

    Hal itu disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. "Mereka bilang acaranya rata-rata jam 10, dan jam 11. Jadi yang mengumumkan KPU di daerah masing-masing," kata Evi kepada wartawan.

    Setelah pengumuman penetapan berlangsung, KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota melaporkan hasil penetapan ke KPU RI (pusat).

    Kemudian,  KPU RI akan merekap hasil penetapan  secara menyeluruh malam ini juga apabila seluruh laporan telah masuk. Selambatnya besok (13/2/2018).

    "Atau bisa dilihat di sitap.kpu.go.id, daerah mana saja yang sudah melaporkan. Tapi untuk seluruh, tunggu rekapitulasi dari KPU RI," terang Evi.

    Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Jumlah paslon yang mendaftarkan diri sebanyak 580 paslon, dengan status 569 pendaftaran diterima dan 11 pendaftaran ditolak.

    Dari 569 pendaftaran yang diterima, sebanyak 440 paslon mendaftar dari jalur partai politik (parpol) dan 129 paslon mendaftar dari jalur perseorangan atau independen.

    (Alsima/Red)

    Tuesday, February 6, 2018

    Mubes Silahi Sabungan Se Dunia Diselenggarakan di Batam

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, February 6, 2018    
    Batam, sentranews.com-

    Keluarga besar keturunan Raja Silahi Sabungan Se Dunia akan melangsungkan Musyawarah Besar di Batam di tahun mendatang.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Silahi Sabungan Batam, Sahat Tambunan pada acara Pesta Tahunan Keluarga Besar Silahi Sabungan Wilayah Batu Aji Sekitarnya.

    "Kita (Batam) telah didaulat sebagai tuan rumah untuk Mubes mendatang pada Pesta Tahunan Silahi Sabungan Se Dunia, Silalahi Nabolak Dairi bulan November 2017 lalu," ungkap Sahat. "Kita menyatakan kesiapan waktu itu," tambahnya.

    Ia mengharapkan kesiapan dan dukungan sepenuhnya dari seluruh keturunan Silahi Sabungan agar penyelenggaraan berlangsung tanpa kekurangan apa pun. "Kita, yang di Batam dan Kepri harus mempersiapkan diri," harapnya.

    Selain itu, Sahat juga mengharapkan keturunan Raja Silahi Sabungan di Batam agar berpastisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan  politik Batam, sebagaimana semboyan "di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung."

    "Mubes ini adalah bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah bidang pariwisata, yaitu Batam menjadi Kota MICE  (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)." terang Sahat kepada sentranews.com-.

    Salah satu tujuan Mubes adalah tersistemnya komunitas keturunan Raja Silahi Sabungan di seluruh dunia dalam satu kesatuan  yang tidak terpisahkan sebagaimana amanah Poda Sagu-Sagu Marlangan.
    "Untuk Kepri perlu dijajaki. Untuk wilayah-wilayah di Batam perlu pemekaran agar seluruh keturunan Oppung Raja Silahi Sabungan terakomodir semua," pinta Sahat.

    Pantauan sentranews.com-, pesta tahunan wilayah Batu Aji Sekitarnya yang diselenggarakan 4/2/2018 lalu terlihat ramai dan tertib, dihadiri ribuan keturunan Raja Silahi Sabungan yang berdomisilih di Batu Aji.

    Acara tersebut diisi dengan ibadah, menyanyikan mars Silahi Sabungan, pembacaan Poda Sagu-Sagu Marlangan, tortor, doa khusus untuk boru, pemberian hadiah ke anak sekolah berprestasi, dan makan bersama.

    (Red)

    Photo: Sahat Tambunan (baju batik merah) mengikuti makan sirih massal dipelataran Tugu Makam Raja Silahi Sabungan pada pesta tahunan sedunia, Silalahi Nabolak Dairi 2017

    Monday, February 5, 2018

    Bawa Petaka, PLN Hanya Melistriki Yang Beragama

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Monday, February 5, 2018    

    Banten, sentranews.com-

    Spanduk Perusahaan Listrik Negara (PLN) membawa petaka kepada Direktur Utama dan kebijakan perusahaan BUMN tersebut.

    Pemerintah diminta mencopot jabatan Direktur Utama PLN di media sosial dan perbincangan di tengah masyarakat karena telah melakukan tindakan diskriminatif secara vulgar. Apalagi diperburuk dengan kenaikan tarif dasar listrik nasional dan diisukan akan naik lagi.

    Hujatan itu diakibatkan terungkapnya ke publik spanduk milik PLN yang menyebutkan PLN memberikan penerangan kepada suatu kelompok setelah masuk ke suatu agama.

    Baduy Diberi Listrik Setelah Beragama

    PLN mengakui kesalahan redaksional spanduk bermasalah tersebut adalah sesuai pesanan mereka dari beberapa spanduk yang ada.

    Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan ada yang salah dalam tulisan di spanduk dalam acara pemberian listrik gratis bagi masyarakat Baduy, Banten, yang memeluk agama Islam atau mualaf.

    "Itu hanya salah bawa spanduk, bikinnya salah, sehingga ini menjadi komoditas di media sosial, jadi salah arah penafsiran," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN, I Made Suprateka kepada CNN Indonesia.com-(2/2).

    Foto pegawai PT PLN membawa spanduk bertuliskan "Pemberian Bantuan Listrik Gratis untuk Mualaf Baduy" beredar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan. Suprateka mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi untuk menyikapi persoalan tersebut.

    Suprateka menjelaskan, pemberian bantuan itu tidak ada kaitannya dengan PLN secara kelembagaan. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan oleh Yayasan Baitul Mal (YBM) yang didirikan oleh pegawai PT PLN di wilayah Banten Selatan. Dia menilai, kegiatan itu murni untuk ibadah.

    Lagipula, kata Made, PLN juga pernah memberikan bantuan kepada pemeluk agama selain Islam di sejumlah daerah.

    "Ini dilakukan YBM dengan pertimbangan, mereka sudah menjadi mualaf sebelumnya. Bentuk syukur telah ada perubahan mereka menjadi pemeluk agama," kata Suprateka.

    Kepala Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Feyza Ulufiyah menilai, masyarakat Baduy perlu mendapat bantuan agar kehidupan mereka layak dan sejahtera.

    Bantuan itu dianggap sebagai bentuk kepedulian PLN untuk memberdayakan masyarakat Baduy di bidang usaha kerajinan, perdagangan maupun pertanian.

    "Penyaluran bantuan itu agar warga Baduy yang memeluk agama Islam bisa hidup mandiri juga mampu mengelola usaha," kata Feyza di Lebak kepada Antara- (2/1).

    Mualaf Baduy mulanya memperdalam agama Islam di Pondok Pesantren Hasanudin yang tak jauh dari permukiman. Acara penyaluran bantuan listrik gratis pun dilakukan di ponpes tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Direktur PLN Jawa-Bali dikabarkan ikut menyerahkan bantuan sebesar Rp351 juta sekaligus pemasangan listrik gratis dan pemberian bibit pepaya california. Acara tersebut dihadiri Asisten Daerah (Asda III) Dedi Lukman dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Dede Supriatna.

    Sebelumnya di media lokal, PLN mengakui bahwa mengaliri listrik itu diprioritaskan khusus untuk masyarakat Baduy yang telah beragama dalam program Launching Pemberdayaan Muallaf Baduy ini merupakan bentuk kepedulian PLN.

    "Alhamdulillah di tengah tugas yang diamanahkan pemerintah kepada kami untuk melistriki negeri, Dirut memberikan perhatian dalam hal pengumpulan zakat pegawai. Melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, aksi peduli ini didanai dari zakat yang diambil dari 2,5 persen gaji para pegawai PLN setiap bulannya," terang Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT. PLN Persero Haryanto WS dalam sambutannya diacara launching 31/1/2018.

    (red.)

    Wednesday, January 24, 2018

    Kurir Sabu: Tolonglah Pak, Sedikit Saja!

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Wednesday, January 24, 2018    
    Batam, sentranews.com-

    Kurir narkoba jenis sabu seberat 810 gram Mulyadi Kurniawan minta pengertian ke petugas Bandara Hangnadim untuk melepaskannya bersama sabu yang hendak diantarkan ke Jakarta.

    Dia mengakui jenis barang yang dibawanya. "Sabu, pak. Tolonglah pak sedikit saja" ungkap Mulyadi mengulangi di ruang persidangan Cakra Pengadilan Negeri Batam tadi sore (24/1/2018).

    Mulyadi berkisah, ia ditawari kerja oleh Dedy teman asal kampungnya di Aceh. Setibanya di Batam menginap di sebuah hotel, ia bersama dua orang temannya Dedy dan orang tak dikenal (OTK) membicarakan keberangkatan ke Jakarta.

    Terungkap bahwa sabu telah dikemas Dedy di sepatu mereka bertiga dan sebagian lagi ditempel pada badan bagian perut.

    Mereka lolos pemeriksaan pintu masuk penumpang lantai satu. Tertangkap saat di pintu masuk ke dua cek in menuju ruang tunggu penumpang.

    Mulyadi berbarengan dengan Dedy dan satu orang temannya, berurutan OTK-Mulyadi-Dedy. Dedy dan Mulyadi dibawa keruang periksa, namun hanya Mulyadi yang diperiksa petugas. Sedangkan Dedy dilepas petugas.

    "Mereka berdua bawa sabu juga. Di sepatu dan di perut," ungkapnya di persidangan.
    (Giro)

    Photo: Terdakwa Mulyadi baju kaos merah/tahanan

    Monday, January 22, 2018

    Letjen Edy Bisa Aktif TNI Sampai Pensiun

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Monday, January 22, 2018    

    sentranews.com-

    Banyak menafsirkan bahwa anggota TNI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus telah clear dan clean sebagai purnawirawan,   ditafsir berbeda oleh alumni Fakultas Hukum Uniba Simson Sigiro atas status Letjen TNI Edy Rahmayadi.

    Menurut Simson Sigiro, selama tidak ada keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI Edy Rahmayadi secara hukum masih aktif sebagai TNI. Hal itu tidak menyalahi aturan perundangan terkait pemilihan Gubernur, UU dan PKPU. "Kalau kalah di Pilgubsu dia bisa aktif sampai pensiun normal, bukan pensiun dini," terangnya.

    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 7 huruf t menyebutkan," -anggota TNI, red- menyatakan secara tertulis pengunduran diri
    sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan."

    Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 45 ayat (2) huruf a, Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) meliputi:
    a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u.

    Mantan Ketua Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia (ASWARI) Kepri ini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) agak sumir membuat Peraturan KPU, di satu sisi memastikan harus berhenti dan di sisi lain tidak ingin melampaui maksud kedua pasal UU tersebut.

    Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
    Pasal 69 ayat (1) menyebutkan dengan tegas, "Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara."

    Namun KPU mengubah pengertian pemberhentian pada pasal 69 ayat (1) menjadi tidak harus berhenti, melainkan suatu proses pemberhentian pada ayat 5 dalam pasal yang sama.

    Ayat (5) menyebutkan, "Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak
    dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang
    dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat."

    Dari UU dan Peraturan KPU tersebut menunjukan bahwa anggota TNI yang mencalonkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya sebatas proses pemberhentian dari pengunduran diri yang diajukan. "Cukup sampai surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses dari instansi yang berwenang paling lambat 26 Mei 2018. Edy clear tidak ada masalah. Keliru kalau ada yang menuntut," tegas Ketua Pembina Permasis Indonesia ini.

    "Intinya tidak harus berhenti. Diputuskan atau tidak pengunduran diri yang bersangkutan tidak ada yang bisa disalahkan ataupun dituntut. UU dan Pembuat UU yang tidak tegas. Mengapa DPR RI bersama Pemerintah membuat demikian?. Kalau mereka tidak khilaf, saya kira disengaja untuk menciptakan ruang politik!," terang Simson Sigiro di kantornya.

    Perdebatan Jenderal

    Informasi yang dirangkum sentranews.com status purnawirawan Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Edy Rahmayadi sampai saat ini belum diketahui surat keputusan Presiden, Panglima TNI dan KSAD TNI tentang pemberhentian sebagai anggota TNI.

    Setakat ini hanya surat keputusan mutasi dan pemberhentian dari jabatan Pangkostrad menjadi Pati di Mabed TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/12/I/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan TNI.

    Bakal calon gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku telah berstatus purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada yang digelar DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara di Medan, 19/1/2018.

    "Tidak ada yang bisa melarang saya bicara politik lagi karena saya sudah purnawirawan," kata Eddy. Mengenai adanya rencana orang tertentu menuntut pencalonannya, "Kalau berani, silakan tuntut saya," tegasnya.

    Paska sertijab Pangkostrad, Panglima TNI Hadi  Tjahjanto menjelaskan, proses pengunduran diri Edy Rahmayadi kini tinggal menunggu waktu saja agar berstatus purnawirawan. "Belum bisa dipastikan. Skep (Surat Keputusan) pensiunnya sih belum (keluar), tapi proses untuk mengajukan pensiun dini sudah saya setujui" ungkap Hadi.

    Selain itu Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengakui bahwa sudah meneruskan surat pengunduran diri tersebut ke Presiden Joko Widodo.

    Di waktu yang sama 15/1/2018, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo berbeda dengan Panglima TNI Hadi. Gatot menyebutkan, sepanjang sejarah TNI, pensiun Edy merupakan proses paling tercepat dari biasanya dua sampai tiga bulan.

    "Tanggal empat (4/1/2018 diputuskan rotasi), sekarang sudah ditandatangani presiden, berarti kan cepat sekali itu," ungkapnya kepada wartawan. "Sudah sah ditandatangani oleh Presiden pada saat dia mendaftar, tanya saja sama KPU," ulangnya.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono memastikan bahwa anggota TNI netral dalam setiap kontestasi politik.

    Untuk menjaga netralitas tersebut, Mulyono tidak ingin tentara yang mengikuti pesta demokrasi itu mengajak anggota aktif TNI untuk terlibat dalam politik praktis.

    Proses Pengunduran Diri

    Edy Rahmayadi, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sejak beberapa bulan lalu, untuk memenuhi syarat pendaftaran, sebagai Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2018.

    Pada 4 Desember 2017, Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI mengeluarkan kebijakan merotasi Edy Rahmayadi. Selanjutnya dianulir Panglima TNI saat ini, Hadi menjadi 4 Januari 2018 Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI.

    Edy Rahmayadi dan pasangannya, Musa Rajeckshah, resmi mendaftar sebagai peserta Pilkada Sumatera Utara 8 Januari 2018 diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

    Informasi lainnya, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 telah menjadwalkan penetapan pasangan calon kepala Daerah pada 12 Februari 2018, Pengundian nomor urut 13 Februari 2018, dan pemungutan suara 27 Juni 2018.

    (Prist/red)