TERKINI

    Advertise here

    Thursday, July 19, 2018

    Djarot-Sihar Jadi Calon DPR PDIP

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 19, 2018    

    SENTRAnews.com-

    PDI Perjuangan mengusung mantan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang kalah dengan pasangan Edy-Ijeck, Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus menjadi calon anggota legislatif (caleg)  DPR RI.

    Hal dikemukakan Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan. Pertimbangannya adalah sosialisasi lebih gampang, sekaligus momen menunjukan diri sebagai petarung bermental baja dari pengalaman sebelumnya di Pilkada serentak bulan Juni 2018 lalu.

    "Djarot Merasa dekat dengan Sumatera Utara, karena (telah-red) 8-10 bulan dia bersosialisasi. Disarankan beliau masuk," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

    "Karena kami memahami dan menyadari karena pileg sekarang jauh berbeda dengan pileg sebelumnya karena serentak. Kalau tidak caleg-caleg yang petarung maka susah nanti," tutup Trimedya.

    (Kompas.com-/ icon, Redaksi)

    Friday, July 13, 2018

    Plakat RI-RRT 'Bencana' Bagi Kapolres Ketapang

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Friday, July 13, 2018    

    Ketapang, SENTRAnews.com-

    Plakat Kantor Polisi Bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang, Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Provinsi Jiangsu Resor Suzhou, serta Ketapang Ecology and Agriculture Foresty Industrial Park yang belum diresmikan itu, menjadikan  Kepala Polres Ketapang, AKBP Sunario dicopot dari jabatannya.

    Menurut Sunario Kantor Bersama antara Polres Ketapang dengan Kepolisian Tiongkok di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah lama dijajaki pihak kepolisian negara Tiongkok.

    "Sudah dua kali berkunjung ke Ketapang untuk menjalin kerjasama keamanan," terang Sunaryo kepada media. "Kamis (12/7/2018) kemarin kunjungan dari mereka yakni Wali Kota yang merangkap Kepala Kepolisian Suzhou ke PT BSM," jelas Sunario 13/7/2018 sembari mengakui perwakilan Polres Ketapang turut bersama rombongan.

    Menunggu diresmikan, pihaknya menyarankan agar urusan kerjasama itu langsung ke Mabes Polri karena belum ada perjanjian atau MoU apapun terkait kerjasama antar keduanya.

    Foto plakat beredar viral di media sosial itu membuat Kapolri Tito Karnavian bertindak tegas. Mabes Polri menyatakan Kapolres Ketapang AKBP Sunario dicopot dari jabatannya.

    Pencopotan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal, terhitung hari ini 13/7/2018 menjadi Pamen di Polda Kalbar berdasarkan telegram Kapolri dengan nomor ST/1726/VII/2018.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Kapolres Ketapang tersebut tidak sesuai mekanisme yang ada di Polri. "Kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain merupakan kewenangan Mabes Polri," terang Iqbal.

    (Antara/ bbs/ Redaksi)

     

    Thursday, July 12, 2018

    Atlit Zohri Disodori 5 Hadiah, TNI Menunggu Respon

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 12, 2018    

    SENTRAnews.com-,

    Atlit Indonesia peraih emas 100 M U-20 2018, Lalu Muhammad Zohri mendapat tawaran menjadi anggota TNI AD tanpa tes.

    Hal ini disampaikan langsung Danrem 162/WB, Ahmat Rizal, ini kepada Fazilah, kakak kandung Zohri, ketika berkunjung di kediaman orangtua Zohri di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Jika Zohri berminat, dia mendapatkan kesempatan bergabung dengan TNI tanpa harus melewati tes," tawar Ahmat. "kami akan menunggu jawaban dari Zohri" tambahnya.

    Zohri menjadi sensasi tersendiri di kejuaraan dunia atletik U-20 2018 di Tampere, Finlandia (11/7/2018), karena baru terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Pemuda berusia 18 tahun ini merebut medali emas nomor lari 100 meter putra dengan catatan waktu 10,18 detik. 

    "-Masuk TNI menjadi- Jaminan masa depan bagi Zohri agar dia benar-benar bisa fokus untuk meningkatkan prestasinya ke level yang lebih tinggi lagi," terang Ahmat.

    Berkat suksesnya itu, Zohri mendapat berbagai hadiah dari sejumlah pihak, terlebih setelah video kondisi rumah tempat tinggalnya viral di internet.

    Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) akan memberikan hadiah rumah yang berlokasi di NTB.  Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi,  Pemerintah Provinsi NTB berniat memberi bonus modal usaha.

    Sementara Menpora Imam Nahrawi menyebut Zohri akan diberi bonus berupa beasiswa. Sedangkan Presiden RI, Joko Widodo, merenovasi rumah sang atlet melalui Kementerian PUPR.

    (Bolasport.com-, icon- redaksi)

         

    Wakil Jokowi oleh PDIP, Prabowo oleh Partai Lain

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com        

    SENTRAnews.com-

    Teka-teki siapa pendamping Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden RI 2019 mendatang masih berlanjut sampai berita ini diturunkan. Konon Joko Widodo mengaku telah menentukan pilihannya yang masih dirahasiakan, sedangkan Prabowo masih pencarian.

    Tokoh-tokoh Partai pendukung Joko Widodo, juga tidak ada bahasa yang sama  memberikan gambaran calon pendamping Joko Widodo. Begitu juga dengan calon pendamping Prabowo. Persamaan ditemukan dengan mensyaratkan, pendamping kedua calon bercirikan religius.

    Hal itu terungkap dalam forum diskusi Komunitas Isu. Di forum, Peserta lebih mengarah kepada Mahmud MD sebagai pendamping Joko Widodo. Sementara pendamping Prabowo tidak disuarakan Peserta diskusi karena ketidakpastian.

    Pemimpin Redaksi Ombudsman Indonesia Gerard Dasilva, menyebutkan Mahfud MD adalah sosok yang tepat mendampingi Joko Widodo karena berorientasi  pembagunan SDM dan mental manusia Indonesia.

    Sosok Mahmud MD, sebut Gerard, sudah teruji dari  legislatif,  eksekutif, dan yudikatif (Hakim Konstitusi). Bahkan sebagai Guru Besar yang memiliki kualitas moral. "Periode pertama Jokowi sudah membangun fisik (insfrastuktur dan lainnya). Periode II, saatnya beliau bangun mental bangsa Indonesia dengan kehadiran Mahmud MD," terangnya dalam diskusi Komunitas Isu.

    Mengupas latar belakang hukum Mahmud MD, Pengamat Politik Susanto Siregar berkeyakinan,   sangat mampu menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

    Tidak adanya orang hukum sepanjang sejarah Indonesia menduduki Presiden atau Wakil Presiden, menurut Susanto, bermula dari kepercayaan masyarakat terhadap pelaku hukum masih rendah. "Hukum di Republik ini belum menjadi panglima yang adil. Masih berposisi sebagai pedang bermata dua," ungkapnya.

    Untuk itu, dia berharap,  untuk meningkatkan kepercayaan  masyarakat atas hukum yang bermartabat dan berwibawa diperlukan orang hukum sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

    Pendapat Gerard dan Susanto diamini akademisi, praktisi hukum dan aktivis di Komunitas Isu. "Barack Obama di Amerika Serikat adalah contoh Presiden berlatar hukum (Advokat-red) yang berhasil penegakan hukum dan perdamaian dunia," jelas Akademisi, Eko seraya applause dari peserta diskusi.

    Seturut dengan Gerard dan Susanto serta Akademisi, Pegiat Sosial yang juga Advokat, Simson Sigiro setuju dengan Mahmud MD karena berkualitas dan berpengalaman. Namun untuk pemenangan berdasarkan peta politik di akar rumput diperlukan calon lain.

    Skenario Untuk Joko Widodo dan Prabowo

    Skenario Joko Widodo dan Prabowo Subianto mencari pendamping dipastikan berbeda. Joko Widodo ditentukan PDIP, sedangkan Prabowo bukan ditentukan Gerindra.

    Sudut kepartaian, menurut Pendiri Pers Simson Sigiro, PDIP akan kesulitan mencari Wakil Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019, meskipun secara survei dan koalisi kepartaian serta kepetahanaan telah di atas angin. Kesulitan itu lebih disebabkan masa kepresidenan, dimana Joko Widodo hanya bisa dua periode,  2014-2019  dan 2019-2024.

    Untuk mempertahankan kekuasaan partai lewat Presiden 2024-2029 mendatang,  PDIP tidak akan menyetujui Wakil Presiden 2019-2024 kepada partai lain. Disisi lain PDIP jatuh di mata publik karena menteri dan anggota DPR RI-nya sering kontra produktif dengan publik dan Presiden.

    Menyikapi persoalan itu, ungkap Simson, jika Wakil Presiden bukan kader PDIP, negosiasinya adalah Wakil Presiden berasal dari non partai dan tidak boleh bergabung dengan partai politik manapun sampai akhir periodenya. "Kedua poin itu tentu sangat diterima semua partai pendukung Jokowi," terangnya.

    Tetapi ada plan B, PDIP akan memaksakan kadernya menjadi Wakil Presiden 2019-2024. Resiko beratnya adalah mencari dukungan partai dan mengubah opini negatif ke positif tentang PDIP di mata publik.

    Masih diskusi di forum Komunitas Isu, Simson menyimpulkan, penentu Wakil Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah PDIP, bukan Jokowi. Sedangkan Partai yang lain akan memposisikan zona nyaman dengan menyetujui keputusan PDIP di last minute, walau pun terlihat siasat-siasat bahwa Joko Widodolah penentu pendampingnya. 

    Untuk Prabowo agak berbeda dengan pencarian Calon Wakil Presiden Joko Widodo. Gerindra, Prabowo dan partai pendukungnya lebih kepada konsep bagaimana agar pasangannya  menjadi peraup suara. Walau pun ada siasat  PKS yang mengaruskan Calon Presiden berasal dari partainya. Itu hanya alat negosiasi untuk maksud tertentu. "Prinsipnya
    Kelompok Prabowo tidak akan mempersoalkan dari partai manapun Calon Wakil Presidennya," ungkap Simson, mantan Ketua DPD Kepri ASWARI ini.

    (Prist, Redaksi)

    Sunday, July 8, 2018

    Dikala Negara Takluk Di Danau Toba

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, July 8, 2018    

    SENTRAnews.com-,

    Negara Indonesia takluk di Danau Toba karena gagal mengevakuasi korban ratusan jiwa meninggal dunia bersama KM Sinar Bangun dari Dasar Danau Toba yang bergeser ke kaldera Haranggaol, atas kemauan dan pertimbangannya sendiri.

    "Padahal harapan Presiden RI Joko Widodo 20/6/2018 dalam pidatonya di Istana Negara Jakarta agar semua korban dievakuasi," sebut Simson Sigiro dalam forum diskusi Komunitas Isu dimulai 2/7/2018. Ia berharap Presiden RI memberikan pernyataan resmi terkait penghentian pengangkatan KM Sinar Bangun & korban sebagai jawaban dari pidatonya 20/6/2018.

    Uniknya, menurut sumber yang beredar dari pimpinan distrik salah satu gereja di Samosir, bahwa Penghentian dilakukan mulai siang hari 1/7/2018, meski telah dinyatakan diperpanjang mulai 1-3/7/2018 pada 30/6/2017.

    "Keputusan rapat Basarnas dan Pemerintah siang ini (Minggu, 1/7/2018), pencarian korban dihentikan hari ini.  Oleh karena keterbatasan tenaga dan kemampuan Basarnas," sebut sumber tersebut dalam bahasa daerah Toba. Alasan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan itu, diakui Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi  kepada wartawan.

    Sejak tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun rute Simanindo Samosir - Tigaras Simalungun 18/6/2018 karena human error itu, menjadi perbincangan nasional di berbagai media sosial, pers, dan masyarakat segala penjuru nusantara dan berbagai negara.

    Pro dan Kontra Evakuasi

    Ditengah seliwuran informasi dan perbincangan, SENTRAnews.com- mengamati, situasi pro kontra evakuasi semakin memanas setelah publik mengetahui penghentian pencarian dan pengangkatan korban dan kapal. Pro evakuasi juga mendapat dukungan dari DPR RI, ormas/lsm, dan sebagian keluarga korban (sebagian lagi antara pro dan kontra). Kontra evakuasi adalah Pemerintah dan masyarakat pendukungnya.

    Diantara pro kontra, Menteri Kordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan penghentian tersebut berdasarkan sisi phisikologi dan persetujuan keluarga korban, karena  jasad korban dipastikan tidak utuh saat dievakuasi, yang dikhawatirkan akan menambah kesedihan keluarga korban.

    Luhut menjelaskan jika pengangkatan itu dipaksakan maka kapal dan korban akan hancur. "Jasad mereka sudah tidak utuh ketika diangkat. Ada badan tanpa kepala, ada sepotong tangan, ada juga potongan-potongan tubuh lainnya berserakan. Jika keluarga harus melihat itu, pasti akan lebih menyakitkan. Saya tahu itu," kata urainya dalam aku fbnya 3/7/2018.

    Menilik pro kontra dari sisi hukum dan rencana Ratna Sarumpaet menggugat Pemerintah di PBB, Advokat JS Simatupang dari Jakarta dalam diskusi Komunitas Isu, menyebutkan, masyarakat dapat menggugat Pemerintah atas penghentian tersebut jika tidak sesuai prosedur dan tidak transparan.

    Pendapat yang berbeda, Advokat yang juga peneliti Ampuan Situmeang mnyebutkan, sebaiknya penyelesaian persoalan pro kontra penghentian diselesaikan secara musyawarah mufakat, sebagaimana Indonesia berfalsafah Pancasila dan menurut hukum dan mekanisme adat Batak . "Kenapa harus berperkara?. Ini momentum bagi kebijakan adat setempat di kedepankan dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah adat," terangnya.

    Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho dengan arif mendukung, agar tidak dievakuasi dari faktor phisikologi. Udin bersama peserta diskusi Rudi Cool Tampubolon dari Jakarta berharap, dengan kejadian ini pembenahan sektor pelayaran, pariwisata, perekonomian di wilayah sekitar Danau Toba kembali ditingkatkan.

    Aktivis Abdullah Yusuf, meminta Pemerintah  harus memberikan alasan yang kuat penghentian pengangkatan bangkai kapal dan korban. Alasan penghentian sebaiknya tidak sama dengan alasan perpanjangan terakhir, karena semua itu sudah di pertimbangkan sebelumnya. "Masa sih!!!  tidak ada cara. Aneh," tukasnya. "Kalau masalah anggaran, terbuka dong!," tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam forum diskusi, beberapa peserta mendukung langkah aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet. "Saya setuju pemikiran Bu Ratna, tapi cara dia tidak elegan," terang alumni Universitas Intersional Batam, Vicky sambil berharap jangan diarahkan untuk kepentingan politik.

    Belasungkawa Komunitas Isu

    Segenap peserta diskusi dan Komunitas Isu turut berbelasungkawa kepada keluarga korban.

    Selamat jalan kepada korban yang memasuki dunia baru dan semoga korban selamat dikuatkan Yang Maha Kuasa.

    "Kami berharap korban selamat dan keluarga korban meninggal tidak trauma dengan diskusi ini, karena ini adalah dukungan moral dan kepedulian bernegara.

    Semoga kejadian ini pelajaran berharga bagi negara dan masyarakat seputaran Danau Toba agar memperbaiki kekurangan dan memelihara kearifan lokal," ungkap Simson Sigiro menutup diskusi tersebut.

    (Prist/ Redaksi)

    Friday, June 29, 2018

    Kabasarnas: Kami Bekerja Dengan Hati Mencari Korban di Danau Toba

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Friday, June 29, 2018    

    SENTRAnews.com-

    Badan Search -Pencarian- dan Rescue -Pertolongan- Nasional (Basarnas) RI menyatakan serius melakukan pencarian dan pengangkatan korban KM Sinar Bangun dengan sepenuh hati yang tulus, yang telah ditemukan di dasar Danau Toba kaldera Haranggaol sekitarnya, sesuai permintaan Presiden Jokowi.

    "Kami bekerja dengan hati," ungkap Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI M Syaugi, sebagaimana dilansir Kompas.com- pagi tadi 29/6/2018. Selain itu, Syaugi juga mengaku, bahwa Pemerintah serius dan dengan segala daya upaya untuk melakukan pencarian dan pengangkatan.

    Syaugi menegaskan, Basarnas dan pihak terkait lainnya akan terus melakukan pencarian hingga tuntas sebagai komitmen serta kehadiran negara seperti pesan Presiden Jokowi.

    Situasi dan Kondisi Temuan

    Basarnas membenarkan pihaknya menemukan indikasi obyek Kapal Motor Sinar Bangun di kedalaman 450 meter. Juga sejumlah motor, tali-tali, jasad-jasad korban, hingga kursi-kursi kapal dari rekaman remotely operated vehicle (ROV) berdaya selam 1.000 meter milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

    "Alat ini bukan berarti melihat dengan jelas semua area, jarak pandangnya gelap, hanya bisa melihat dengan bantuan lampu alat ini (jarak pandang) 1-2 meter saja," jujurnya.

    "Memang kita belum melihat tulisan Sinar Bangun itu. Tetapi, indikasi itu sangat menuju ke situ (KM Sinar Bangun)," terangnya Syaugi sembari mengakui Timnya diberi oleh Tuhan petunjuk 28/6/2018 siang.

    Diungkapkannya, Basarnas sengaja tidak menunjukan foto-foto yang tidak terlalu vulgar.  "Saya sebetulnya banyak gambar-gambar itu. Cuma itu, kan, untuk mengurangi beban psikologi keluarga, jadi tidak ditampilkan," urainya.

    Diyakini,  jasad-jasad korban tidak berada dalam satu titik, melainkan tersebar di sekitar koordinat lokasi penemuan. "Sementara, kan, orang (jasad-jasad korban) bukan berarti ngumpul semua di satu sisi. Berarti butuh waktu, 'oh ini ketemu ini kita data, terus kita cari lagi ke sisi lain, oh ketemu kita data'," katanya.

    Kesulitan yang dialami Basarnas, sebut Syaugi, masih ada di proses pencarian pasca penemuan obyek dan jasad korban, yaitu kondisi arus air di dalam danau begitu deras,  kontur danau juga tidak merata seperti danau pada umumnya, dan jarak pandang sangat terbatas.

    Pesan Presiden RI

    Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pemerintah akan berupaya maksimal pencarian korban. "Kalau kita punya keyakinan kapal itu ketemu pasti orang-orang di kapal itu juga kita ketemukan apapun kondisinya," sebut Jokowi melalui Menteri Sosial Idrus Marhan, yang dirilis Tempo.co 24/6/2018.

    Pesan kedua, agar mengurus kebutuhan (akomodasi transportasi dan konsumsi) keluarga korban dan memberikan santunan yang diperkirakan untuk 180-200 orang.

    Ketiga, Jokowi meminta penataan pengelolaan Danau Toba sebagai kawasan wisata, agar infrastuktur yang ada dijaga dan dikelola sebaik-baiknya.

    Terakhir, Jokowi meminta, Pemerintah serius dalam penegakan hukum dengan penindakan tegas para pengusaha transportasi laut yang tidak disiplin terhadap aturan keamanan. Bisa berujung kepada pencabutan perijinan.

    (Icon-Redaksi)

    Sunday, June 24, 2018

    KM Sinar Bangun Membentur Sesuatu Akibatkan Korban Ratusan Jiwa

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, June 24, 2018    
    Sumut, SENTRAnews.com-

    Penyidik tenggelamnya KM Sinar Bangun menemukan, bahwa saat berlayar salah satu bagian kapal  membentur sesuatu  yang belum diketahui jenisnya, mahluk hidup atau benda mati yang mengakibatkan mesin mati dengan sendirinya.

    Temuan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian R Djajadi setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

    Djajadi menjelaskan detik-detik kejadian 18/6/2018 tersebut bahwa setelah lepas labuh, kapal berlayar sekitar pukul 17.30 Wib membentur sesuatu sehingga mesin mati. Kapal berhenti dan terbalik ke arah sebelah kanan dengan kondisi terapung selama sekitar 5 menit. Pada pukul 17.35 Wib kapal tenggelam keseluruhan, sedangkan para penumpang berupaya berenang untuk menyelamatkan diri.

    4 Tersangka

    Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, yaitu nakhoda kapal dan tiga petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Samosir.
    "Tersangka berinisial PSS, KS, FP dan PS," kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw kepada wartawan Senin (25/6).

    PSS adalah nahkoda KM Sinar Bangun. Sedangkan dari Dinas Perhubungan Samosir adalah  KS anggota anggota honor Pos Pelabuhan Simanindo, FP Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, dan RS Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir.
    Tersangka PSS diketahui tidak memegang izin berlayar, memuat kapal melebihi kapasitas,  mengangkut barang (sepeda motor) yang tidak dibenarkan.

    Sementara tersangka dari Dinas Dinas Perhubungan dikarenakan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengatur jumlah penumpang dan mengawasi kegiatan kapal, serta memungut retribusi atas pelanggaran.

    Kesalahan atau kelalaian tersangka telah mengakibatkan korban jiwa. "Mereka memenuhi unsur -jadi tersangka-," jelas Paulus.

    Di waktu dan tempat yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian R Djajadi menjelaskan, para tersangka dijerat dengan Pasal 302 dan atau 303 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359 KUHPidana. "Ancamannya pidana kurungan selama maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar," jelasnya.

    Para tersangka melayarkan KM Sinar Bangun untuk mencari keuntungan dengan memuat penumpang melebihi tonase atau jumlah penumpang. Kapasitas 45 orang dan tidak boleh mengangkut barang tetapi memuat 150 penumpang dan mengangkut 70 sepeda motor.

    Sampai berita ini diturunkan  korban yang ditemukan masih berkisar 21 orang, 18 selamat dan 3 meninggal. Kini telah berjumlah 22, setelah ditemukan 1 orang meninggal dipesisir danau. Pencarian masih dilakukan Basarnas dengan menelusuri danau dengan kapal dan helikopter.

    (Redaksi)