TERKINI

    Advertise here

    Wednesday, May 23, 2018

    Mv. Neha IMO 8701519 Harus Pindah Labuh

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Wednesday, May 23, 2018    
    Batam, SENTRAnews.com-

    Kapal kargo MV. Neha IMO 8701519 sampai saat ini tertahan di dock shipyard Paxocean  di tanjung Uncang Batu Aji Batam, Pemiliknya Bulk Blacksea Inc ( BBI) meminta pemindahan labuh ke tempat yang lebih terjamin keamannya.

    Permintaan tersebut disampaikan Ship Owner Neha dari BBI, Raef Sharaf El Din bersama Kuasa Hukumnya Chandra Motik berdasarkan rekomondasi dari Menteri Perhubungunan dan Menteri Kordinator Politik Keamanan dan Hukum, serta putusan verzet No.75/ PLW/2017/PN.BTM atas putusan verstek No. 15/PDT.G/2017/PN.BTM Pengadilan Negeri Batam.

    "Kami hanya minta kapal bisa olah gerak (pindah labuh dan  tidak keluar Batam-red) untuk keamanan & kenyamanannya. ," pinta Raef.

    Pemindahan pelabuhan lain dikarenakan adanya upaya-upaya penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan adanya putusan lain diluar putusan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam.

    "Kapal MV. Seniha's (Neha-red) No. IMO 8701519 telah disita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan saat ini, sebagai jaminan dalam perkara Perdata No. 15/PDT.G/2017/PN.BTM," tulis dan tandatangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, Kamal Abdul Naser 12/12/2017 dalam selembar kertas berkop surat Pengadilan Negeri Batam.
    Pihak-pihak yang tidak bertanggung tersebut diduga berinisial  R bersama puluhan orang, pernah menduduki kapal MV. Neha tanpa ijin.

    Ndilalahnya, terekam salah seorang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Batam mengintervensi agar kapal tersebut tidak berlayar (dipindahkan-red), dengan mendatangi KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Batam.

    Informasi yang dihimpun SENTRAnews.com, prinsipnya Kantor Pelabuhan Batam tidak keberatan kapal MV Neha melakukan olah gerak untuk pindah labuh di perairan di Batam, sepanjang ada kebijakan Kepala BP Batam.

    Informasi lainnya, pemalsuan tanda tangan Ship Owner BBI telah dilaporkan Raef ke Bareskrim Polri 16/11/2017, masih tahap penyelidikan. Saksi terlapor telah tiga kali dipanggil, namun tidak datang. Raef mengharapkan proses hukumnya ditangani serius oleh penyidik. "No negotiation (tidak ada perdamaian pemalsuan-red)," tegas Raef.

    Kisahnya, Kapal MV Neha labuh sejak sejak 2010 untuk keperluan perbaikan. Setelah perbaikan agen kapal menciptakan masalah dengan tagihan yang tidak wajar, berkisar U$ 1,3 juta lebih pada tahun 2012  disertai penyanderaan kapal. Persoalan yang baru timbul saat terjadi transaksi jual beli tanpa persetujuan pemilik kapal tahun 2015.

    Kapal MV Neha yang kini berbendera Djibouti adalah ex Kapal MV Seniha-s ex Eastwind Rhine berbendera Panama berspesifikasi tipe bulk cargo, tahun pembuatan 1990/2008 GT 17.895 ton dan net tonage 9137 ton. Kapal ini digerakan UN Motor  Diesel 6 Silinder dengan engine H.Cegielski B & W, sedangkan panjang dan lebar kapal adalah 170,10 meter dan 25,30 meter.       

    (Redaksi)

    Photo: Raef (Baju biru) saat mengunjungi Kapal MV Neha

    Thursday, May 17, 2018

    FBB dan PH Korban Ingatkan Penyidik Sei Binti

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, May 17, 2018    

    Batam, SENTRAnews.com-

    Forum Batak Batam (FBB) bersama Penasehat Hukum (PH) korban meminta kepolisian sektor Sagulung Polresta Barelang menetapkan tersangka pengrusakan dengan kekerasan di Sei Binti, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Hal itu disampaikan Kordinator FBB Wirya Putra Silalahi dan Penasehat Hukum Korban Roy Wright Hutapea Cs saat membesuk korban luka bakar Marianus Tarigan, sekaligus menyampaikan bantuan kepada keluarga korban di RSUD Embung Fatimah Batam (16/5/2018).

    Wirya mengharapkan kepolisian menetapkan tersangka semua yang terlibat langsung dan tidak langsung atas perbuatan keji terhadap korban dan harta bendanya di Sei Binti pada 1 Mei 2018 lalu. "Pelaku dilapangan, yang menyuruh, dan majikannya (pengusaha-red), " tegasnya.

    Harapan itu, sebut Wirya, menghindari timbulnya persoalan baru yang dapat menganggu kondusifitas. "Kita percaya dulu kepada penegak hukum," ungkap Wirya menyikapi adanya isu bakal adanya pergerakan ke pihak perusahaan.

    Di tempat yang sama, Penasehat Hukum korban Roy Wright didampingi Simson Sigiro, mengungkapkan perbuatan terhadap kedua korban secara terang-terangan telah melakukan pasal 170 ayat 3.  "Kita harapkan tersangkanya segera ditetapkan," pinta Roy, sambil mengungkapkan selama penyelidikan penyidik masih kooperatif.

    Roy juga mengungkapkan, sejak kejadian sampai saat ini pengusaha belum memberikan perhatian atas korban, terutama luka bakar Marianus. "Mereka belum ada berhubungan dengan kita. Padahal korban sudah tiga minggu di ruang ICU, sampai saat ini," terangnya.

    Informasi yang dihimpun SENTRAnews.com-, perusahaan kasus Sei Binti adalah group Citra Buana Perkasa. Sedangkan informasi mengenai korban Marianus Tarigan, sedikitnya seminggu lagi masih dirawat di ruang ICU.

    Kunjungan Kasih

    Forum Batak Batam (FBB) melakukan kunjungan kasih kepada korban Marianus Tarigan dan keluarga di RSUD Embung Fatimah Batam, sekaligus menyampaikan tanda kasih.

    Tanda kasih berupa bantuan keuangan yang diberikan para member FBB diberikan secara langsung kepada istri korban Marianus Tarigan, Masnariati oleh Wirya Putra Silalahi bersama member lainnya. "Jangan dilihat dari jumlahnya tetapi bersukacitalah atas kepedulian kami," pinta Wirya.

    Selain bantuan keuangan, FBB juga memberikan bantuan hukum kepada korban Marianus Tarigan dan Roy Marthin Sipahutar.

    Pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian FBB. "Dari Tuhanlah kalian dapatkan balasan atas kebaikan bapak-bapak FBB. Kuserahkan semua penyelesaiannya kepada bapak-bapak semua," kata Masnariati, didampingi keluarga dan mertuanya boru Sembiring yang datang dari kampung.

    (Redaksi)

    Photo: Penyerahan bantuan FBB kepada keluarga korban Marianus Tarigan, di ruang tamu pasien ICU.

    Wednesday, May 16, 2018

    UU Antiteroris Belum Revisi, Kopsusgab TNI Diaktifkan Presiden

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Wednesday, May 16, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) besutan Moeldoko 2015 ketika menjabat Panglima TNI, untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

    Kopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara. Pengaktifannya akan diresmikan dan dikomandoi Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto).

    Satuan elite yang dimaksud yakni Satuan Penanggulangan Teror 181, Koprs Pasukan Khas, Bataliyon Intai Amfibi dan Detasemen Jala Mengkara.

    Hal itu diungkapkan  Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko  di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, 16/5/2018 kemarin.

    Kopsusgab yang dalam pemberantasan terorisme bersifat perbantuan terhadap kepolisian. Panglima TNI masih harus tetap berkoordinasi dengan Kepala Polri. "Tugas teknisnya seperti apa, nanti mengenai itu akan dikomunikasikan antara Kapolri dengan Panglima TNI," ujar Moeldoko.

    Moeldoko menjelaskan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum direvisi dan disahkan oleh DPR, perbantuan Koopsusgab terhadap Polri saat ini belum maksimal.

    "Nanti kalau revisi undang- undangnya sudah turun, kami akan sesuaikan," ujar Moeldoko. "Perbantuan Koopsusgab terhadap Polri dipastikan dapat berupa pengerahan intelijen, maupun pengerahan personel TNI ke titik operasi. Setiap saat bisa digerakkan ke penjuru manapun dalam tempo yang secepat-cepatnya," tambahnya.

    Masalah kewenangan penangkapan oleh Kopsusgab TNI, termasuk dalam revisi UU Antiterorisme karena prinsipnya siapapun boleh menangkap pelaku kejahatan, dengan tidak mengebiri hak-hak terduga pelaku kejahatan.

    (Redaksi)

    Photo, bintang.com-: Pasukan elit TNI Denbravo-90 - Kopasus - Kopaska - Yontaifib - Denjaka

    Tuesday, May 15, 2018

    Digugat Organisasi Pers, Dewan Pers Mangkir

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, May 15, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Dewan Pers mangkir dipersidangan atas gugatan  Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) dalam perkara perbuatan melawan hukum pada 9 Mei 2018 lalu. 

    Sidang dipimpin majelis hakim Abdul Kohar berlangsung sekitar 10 menit karena tergugat tidak hadir tanpa keterangan. Dipastikan Abdul Kohar surat panggilan sidang kepada Dewan Pers telah diterima Dewan Pers.

    Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan akan melayangkan panggilan kedua kepada Dewan Pers  untuk persidangan ke dua Senin, 21 Mei 2018 mendatang.

    Usai persidangan, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan dalam gugatan, meminta Dewan Pers mencabut aturan tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi media.

    Dijelaskan Dolfie, media pers tidak berkewajiban mendaftar ke Dewan Pers, sebaliknya Dewan Pers lah yang harus mendata (bukan verifikasi-red) media di Indonesia. Sebagaimana diatur pasal 15 UU no.40 tahun 1999 tentang Pers.

    Mengenai UKW, tambah Dolfie, Dewan Pers tidak berwenang menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku. "Tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi," terang Dolfie.

    Gugatan ini bertujuan  agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi. Beberapa kebijakan Dewan Pers secara sengaja mendorong kriminalisasi wartawan dengan merekomendasikan permasalahan wartawan ke polisi.

    "Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru, dengan modus verifikasi dan UKW," tuding Ketua Umum SPRI, Mandagi.

    Menurut bukti SPRI, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena  wartawan yang membuat berita belum UKW dan medianya belum diverifikasi.

    Seturut Mandagi, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengatakan,  Dewan Pers menyadari kesalahan dengan membatalkan peraturan verifikasi media dan uji kompetensi wartawan, serta aturan organisasi. Alumni Lemhanas ini berharap Dewan Pers menghadiri persidangan ke dua nanti.


    Di tempat terpisah, Dewan Pers belum memberikan pendapat atas gugatan dan ketidakhadiran dalam persidangan. Dewan Pers yang berkantor Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta, tidak berada di tempat.

    " Waduh saya sih gak tahu mas kalau masalah itu, dan saya gak berani memberikan jawaban mas, takut salah mendingan mas tugguin saja atau atur janji sama pimpinan, tolong jangan sebut nama saya mas," terangnya penerima tamu itu.

    (Liputan Indonesia.co.id-/ Redaksi)

    Tuesday, May 8, 2018

    Menilik Kinerja Gubernur Kepri 2016 Sampai Awal 2018

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, May 8, 2018    
    Batam, SENTRAnews.com-

    Era Gubernur Kepri tanpa Wakil  Provinsi Kepri menduduki pertumbuhan ekonomi peringkat terendah se Indonesia, serapan anggaran cenderung melambat, benturan-benturan kepentingan politik, dan kebijakan yang tidak pro rakyat.

    Informasi yang dihimpun SENTRAnews.com-, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 2.57 persen dan serapan anggaran hanya mencapai 45 persen triwulan III  2017, dan banyaknya persoalan sosial politik yang tertangani dengan baik.

    Sebelumnya group diskusi Komunitas Isu mereview ulang kinerja Gubernur Kepri sebelum Wakil Gubernur Kepri terisi.

    Kinerja Gubernur Kepri yang tidak maksimal dan cenderung negatif dalam menjalankan pemerintahan, sebut Susanto Siregar, diakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemprov Kepri dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan legislatif.

    Lainnya, diakibatkan kepemimpinan Gubernur Nurdin kurang mampu membangun kepercayaan publik dan kepercayaan investor. Kekosongan Wakil Gubernur tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018/Maret. "Gubernur bukan manusia super yang dapat membangun Kepri sendirian," terang Susanto.

    Hal terburuk secara politik, Nurdin terlihat berupaya mengarahkan politik ke warna partainya. Benturan-benturan politik akan terus berlangsung dengan DPRD Kepri.  "Jika hal ini terus menerus dilakukan beliau, Kepri akan mundur beberapa langkah ke arah yang lebih sulit," terangnya.

    Di waktu dan tempat yang sama, anggota DPRD Batam Uba Ingan, menyatakan Gubernur Kepri tidak mampu mengurus Kepri. "Ngurus taksi online tak mampu.  Mungkin karena 'pentiumnya' belum sampe," terang Uba.

    Taksi online salah satu permasalan yang tidak tuntas sampai saat ini di Kepri, meski tanggung jawab itu berada di tangan Pemprov Kepri setelah Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan taksi online.
    Masalah lainnya, sebut Uba, menaikan tarif listrik 45 % tanpa proses yang patut dan terkesan konspirasi. Efeknya, yang kaya semakin kaya (PLN Batam-red), lesunya daya beli masyarakat dan menambah deretan penderitaan rakyat. "Menaikkan tarif listrik kog bisa cepat?," tanya Uba.

    Mantan anggota DPRD Kepri, Andi Anhar memandang berbeda soal kinerja Gubernur Kepri. Menurutnya, Gubernur menjalankan pemerintahan berdasarkan visi misi ketika pemilihan Gubernur Kepri. Visi Misi dimuat dalam rencana program jangka menengah (RPJM) 5 tahunan dan rencana program jangka pendek (RPJP), yang diaplikasikan dalam APBD setiap tahunnya.

    "Kepala daerah tidak bisa dikatakan gagal sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
    5 tahunan diterima atau ditolak. Setiap tahun ada evaluasi progres," ungkap Andi.


    Komunitas Isu berharap, dengan adanya Wakil Gubernur Kepri Isdianto sejak 27/3/2018, dapat bekerjasama dengan Gubernur Nurdin memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan serapan anggaran meningkat tahun 2018 dan tahun mendatang, Gubernur Kepri tidak semena-mena mengambil kebijakan, dan masalah sosial politik tertangani dengan baik.
    (Redaksi)

    Photo KI: Wakil Gubernur Kepri Isdianto bersama mantan Wakil Gubernur Kepri Suryo R pasca pelantikan Isdianto 27/3/2018

    Tuesday, May 1, 2018

    Marianus Tarigan dan Rumahnya Terbakar Saat di Intimidasi OTK

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, May 1, 2018    

    Batam, SENTRAnews.com-

    Warga Batam yang difasilitasi Wirya Putra Silalahi memberikan simpati kepada korban Marianus Tarigan dan Roy Sipahutar atas kejadian penggusuran, yang mengakibatkan korban luka bakar, pengrusakan rumah, dan penganiayaan.

    Kejadian 30/4/2018 lalu itu terungkap saat saksi korban Roy Sipahutar menjelaskan kepada wartawan dihadapan beberapa warga yang memberikan simpati, di suatu tempat di Batam.

    Tokoh masyarakat Batam, Wirya Putra mengharapkan agar permasalahan ini diusut tuntas pihak kepolisian, pihak perusahaan memberi perhatian kepada korban luka bakar hampir sekujur tubuhnya dan korban penganiayaan, dan oknum TNI yang diduga terlibat diproses instansinya.

    Hal itu diungkapkan Wirya setelah mengetahui detail kejadian dari korban penganiayaan Roy Sipahutar.

    Berikut penjelasan Roy Sipahutar pada pertemuan tersebut:

    Telah disepakati biaya pengganti sebesar Rp 8 juta pada 28/4/2018 antara perusahaan dan warga yang difasilitasi salah satu Ketua RT, Lukas di Sei Binti, yang akan diberikan pada 30/4/2018.

    Ironinya, korban ini mengalami intimidasi pada dini hari dari OTK dengan lemparan batu ke rumahnya. Berlanjut pada pagi hari 30/4/2018 sekelompok orang tak dikenal (OTK) mengelilingi tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan penutup muka dan penutup kepala.

    Beberapa OTK juga mendatangi rumah korban Marianus. Saat itulah Marianus dan rumahnya terbakar. Kemudian Roy mendatangi rumah Marianus setelah mendengar jeritan istri Marianus.

    Dilihat Roy, istri Marianus ditahan OTK dan Marianus juga dikelilingi OTK, sedangkan rumahnya dibiarkan terbakar. Ketika itu terlihat juga anggota TNI AD.

    Dibelakang rumah korban terlihat alat berat dari pihak perusahaan penggusur bergerak menuju rumah korban. Roy berupaya menghalau alat tersebut agar tidak merobohkan rumah mereka berdua. Saat itulah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan Roy oleh sekitar 5 OTK.

    "Tadinya kita sudah tenang karena sudah ada kesepakatan (28/4/2018), dengan ganti kerugian Rp 8 juta dan bongkar sendiri," ungkap Roy yang diamini salah seorang warga bernama Salmon Tarigan, yang turut mengetahui kesepakatan tersebut.

    Di luar dugaannya, sebut Roy, bukan ganti rugi yang diberikan perusahaan melainkan intimidasi dan perobohan paksa.

    Informasi terakhir, rumah kedua korban tersebut telah rata dengan tanah. Kedua keluarga mengungsi di tempat keluarga dekatnya di suatu tempat di Batam.

    Kejadian sadis ini telah dilaporkan korban dan keluarga kepada Polsek Sagulung pada hari kejadian.

    Informasi lainnya, korban Marianus masih dirawat di RSUD Embung Fatimah Batam. Sedangkan dua orang anak berusia 5 tahun dan ibunya, yang melihat kejadian tersebut mengalami trauma.

    "Kita kawal bersama-sama persoalan ini sampai tuntas," tutup Wirya dipenghujung pertemuan dengan korban Roy dan perwakilan keluarga Marianus dari Merga Silima Batam.

    (Redaksi)

    Photo: Kondisi korban Marianus Tarigan di RSUD Embung Fatimah.



    Monday, April 30, 2018

    Paradoks, Investasi dan Penggangguran Meningkat di Batam

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Monday, April 30, 2018    

    Batam, SENTRAnews.com-

    Konon investasi Batam meningkat tiga tahun belakangan versi Badan Pengusahaan Batam, tetapi ironinya pengangguran bertambah, BP Batam dan Pemko Batam belum mengungkapkan apa yang melatarbelakanginya.

    ISU COMMUNITY mencoba menelusuri paradoks tersebut dalam sebuah group diskusi.

    Menurut Susanto Siregar, kondisi kekinian dikarenakan pengusaha tidak memerioritaskan tenaga kerja lokal,  gaji tenaga kerja lokal tinggi, adanya penyalur tenaga kerja, dan kwalitas dan kompetensi tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan.

    Pengusaha cenderung lebih berminat tenaga kerja dari luar disebabkan upah dapat ditekan di bawah upah minimum Kota Batam. Selain itu, pengusaha juga merekrut melalui penyalur untuk meminimalisir masalah tenaga kerja.

    Prilaku pengusaha yang menginginkan tenaga kerja non warga Batam akan menambah angka pengangguran, karena sistem kerjanya kebanyakan kontrak. "Setelah habis kontrak pekerja tersebut lebih memilih tinggal di Batam daripada kembali ke daerah asal dengan berbagai alasan," terang Susanto.

    Di sisi lain, investor  mempersoalkan kwalitas dan kompetensi tenaga kerja lokal agar bisa menggunakan tenaga ahli  dari negara asal investor, seperti Cina. Bahkan tidak jarang disusupkan non ahli.

    Masih Susanto, investor asing dan  nasional kebanyakan konsep ekonominya masih menganut kapitalis. "Itu kita lihat dari prakteknya," tegas Susanto.

    Kondisi itu diperparah lagi dengan adanya penyalur tenaga kerja berjiwa kapitalis. Menjual profesi dan tenaga manusia dengan bisnis murni, karena tenaga kerja yang direkrutnya menjadi karyawan penyalur, bukan karyawan pengguna.

    Masalah umum peningkatan pengangguran yang tidak dapat dibendung adalah semakin tingginya lulusan pendidikan lanjutan atas dan perguruan tinggi setiap tahun, disumbang lagi dengan kehadiran perantau.


    Penekanan yang harus di lakukan, sebut Susanto,  adalah pemerintah mengintervensi pengusaha agar memberdayakan  tenaga lokal, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan pelatihan dan  sertifikasi, menekan arus exodusnya tenaga kerja dari penyalur tenaga kerja ke Batam.

    "DPRD Batam juga perlu memberi dukungan kepada Pemerintah untuk penekanan tersebut bersama solusinya," pinta Susanto bersama Simson Sigiro dan Hotler Nainggolan.

    Pantauan SENTRAnews.com-, geliat pembangunan insfrastuktur dan sarana prasarana terlihat di Batam. Ironinya pekerjanya berasal dari luar Kota Batam. Proyek tersebut berasal dari investasi Pemerintah seperti  BP Batam, Pemko Batam, dan  Pemprov Kepri.

    Demikian halnya dengan investasi swasta asing dan dalam negeri, pembangunan property dan hotel menggunakan tenaga kerja non lokal.

    Pengakuan dari beberapa orang, upah pekerja tersebut di bawah UMK Batam dan hak-hak pekerja lainnya tidak sesuai dengan aturan perundangan perburuhan.

    Orang yang berbeda, beberapa  warga Batam, mengakui berkeinginan bekerja di proyek tersebut tetapi tidak diberi kesempatan dengan berbagai alasan.

    Selain persoalan upah dan kesempatan, orang yang berbeda pula, mengakui tidak percaya kepada pengusaha pelaksana proyek karena sering kali upah macet dan upah tidak bayar.

    (Prist)

    Photo, Picbear: Pembangunan lantai 11 salah satu apartemen di Batam