TERKINI

    Advertise here

    Wednesday, August 29, 2018

    Transaksi Perkara Mengakar di Peradilan

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Wednesday, August 29, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang karena dugaan terjadinya transaksi perkara, yang terdiri hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus bersama pihak lain adalah bukti mengakarnya korupsi di peradilan.

    Penangkapan hakim ini, sebut peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Dio Ashar,  menunjukkan adanya praktik korupsi yang mengakar di institusi peradilan.

    "Kami meminta Mahkamah Agung segera menindak tegas para hakim dan pegawai pengadilan yang tertangkap tangan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Dio

    Salah satu penyebab mengakarnya korupsi karena pengawasan yang lemah sehingga semakin memperbesar potensi korupsi di institusi peradilan dan mandulnya Peraturan MA (Perma) Nomor 8 Tahun 2018. "-Perma/ini harus- dijalankan pada kasus saat ini dan implementasi kedepannya," saran Dio.

    Sementara itu, Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berupaya melakukan serangkaian usaha percegahan agar kejadian ini tidak berulang. Namun, kenyataannya masih ada hakim yang tertangkap tangan oleh KPK.

    "Sekalipun OTT kali ini melibatkan unsur pimpinan, tetapi KY akan terus melakukan hal itu. Perlu komitmen yang lebih besar dan tindakan konkret, lebih dari sekadar peraturan. Sebagai pimpinan harus memberikan teladan kepada bawahan," kata Farid.

    Pemberhentian Sementara

    Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah menuturkan, bila telah ada bukti awal yang cukup dan dinyatakan sebagai tersangka, MA akan menjatuhkan sanksi kepada para hakim di Pengadilan Negeri Medan.

    "Iya, pemberhentian sementara sebagai hakim, karena pemberhentian secara tetap itu kewenangan Presiden," ujar Abdullah. "Kalau sudah ditetapkan tersangka itu langsung turun SK itu, SK nonaktif sebagai hakim," tambahnya

    Abdullah menegaskan, MA tidak akan melakukan pembelaan terhadap staf atau korps hakim yang melakukan praktik suap dan korupsi, karena itu adalah tanggung jawab yang bersangkutan.

    "Ini menjadi pembelajaran, agar aparatur lain berhenti, sadar, dan sudah tulus ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya," sambung Abdullah.

    MA, sebut Abdullah, menyadari bahwa lembaga pengadilan yang tidak bisa melakukan penindakan  seperti KPK melakukan OTT untuk membersihkan aparatur MA yang nakal, agar komitmen untuk menciptakan MA sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi.

    Ditempat terpisah, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno mengatakan, pihaknya akan mendukung KPK. "Kami akan berikan keleluasaan penuh kepada KPK untuk menjerat mereka sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

    Plh Ketua dan Wakil PN Medan Dihunjuk

    Pengadilan Tinggi (PT) Medan secara resmi menunjuk Hakim Saryana sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dia menggantikan posisi Marsudin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo

    Penunjukan ini, sebut Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno mengatakan, agar keberlanjutan operasional pengadilan dapat terus berjalan.

    "Tugas-tugas keseharian operasional pengadilan harus terus berjalan seperti menerima berkas-berkas dari kejaksaan. Menangani perpanjangan penahanan, penanganan izin sita dan geledah, serta tugas-tugas pokok lainnya harus tetap berjalan dan tidak boleh berhenti," kata Adi.

    Dia menjelaskan, secara prosedural, jika pimpinan Pengadilan Tinggi (PT) dalam hal ini ketua pengadilan maupun wakil ketua pengadilan, maka akan ditunjuk satu orang hakim di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) sebagai pejabat plh.

    Dia menuturkan, pendekatan hukum harus tetap dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang disangkakan kepada empat hakim dan dua panitera.

    8 Orang Ditangkap KPK di Medan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang karena dugaan terjadinya transaksi perkara, yang terdiri hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus bersama pihak lain

    Keterangan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, setelah bidang penindakan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PN Medan.

    "Ya benar ada kegiatan tim penindakan KPK di Medan dalam beberapa hari ini. Tadi pagi, Selasa 28 Agustus 2018 sampai siang ini setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

    Sebelumnya, KPK menangkap empat hakim yang diduga terlibat dalam suap perkara. Dua diantaranya adalah pimpinan pengadilan, Ketua PN Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo. Sedangkan hakim karier Sontan Merauke Sinaga, dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Merry Purba.

    Selain hakim, KPK juga menangkap dua panitera pengganti (PP) yang diduga terkait dengan dugaan suap yang diterima para hakim tersebut.

    "Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Medan. Uang dalam bentuk dollar Singapura juga telah diamankan," kata Basaria.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,  pimpinan KPK akan menggelar jumpa pers terkait penangkapan tersebut pada hari ini 29/8/2018.

    Dijelaskan Febri, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan dan gelar perkara sebelum menentukan status penanganan perkara dan pihak-pihak yang ditangkap.





    (Kompas-/Icon/Redaksi)

    Thursday, August 23, 2018

    Jutaan Ikan Danau Toba Mendadak Mati

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, August 23, 2018    

    Sumut, SENTRAnews.com-

    Peristiwa mati mendadaknya jutaan ekor ikan di Danau Toba Kabupaten Samosir, Sumatera Utara belum diketahui penyebabnya.

    Keterangan itu disampaikan Bupati Somosir, Rapidin Simbolon, sekaligus mengerahkan personil pemerintah membantu peternak ikan untuk mengevakuasi bangkai-bangkai ikan dan menguburkannya.

    Pemerintah Samosir dan peternak ikan keramba saat ini konsentrasi mengevakuasi ikan mati ke darat untuk ditanam, agar tidak mencemari air danau."Kalau bangkai ikan dibiarkan maka akan mencemari lingkungan, karena itu kita langsung bertindak," kata Rapidin.

    Peternak ikan keramba asal Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan , Natanael menyebutkan, peristiwa luar biasa ini telah berlangsung dalam dua hari terakhir. "Ditemukan sudah mati mengambang di dalam jaring keramba," kata Natael, Kamis, 23/8/ 2018.

    Ikan nila, mujair dan ikan mas yang hidup bebas di danau juga terlihat banyak mati dan jumlahnya terus bertambah. "Bukan hanya di keramba," sebut Natanael. Tragisnya,  ikan-ikan yang mati adalah sudah siap panen.

    (Viva-/Redaksi)

    Sunday, August 19, 2018

    Silalahi Raja Batam Bertumbuh Dalam Persaudaraan

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, August 19, 2018    

    Batam, SENTRAnews.com-

    Paguyuban Parsadaan Silalahi Raja Batam sangat mengharapkan tumbuhnya persaudaraan sesama anggota di Batam Kepulauan Riau, Indonesia umumnya.

    Hal itu disampaikan Pdt. Victor Singal H. Silalahi, S.Th, MM pada Pesta Perak, 25 Tahun
    Parsadaan Silalahi Raja di Batam, yang diselenggarakan di HKBP Kavling Lama Sagulung, pada 18/8/2018 kemarin.

    Seturut dengan Singal, mewakili Badan Penasehat Dasman Silalahi meminta, agar kedepannya segenap anggota semangat dan peduli kegiatan paguyuban; seperti pertemuan bulanan, suka dan duka dalam rangka mempererat tali persaudaraan.

    Selain meningkatkan persaudaraan, sebut Plt Ketua Umum DPP Parsadaan Silalahi Raja Se Indonesia St. Ir. Efrans G. Silalahi, Silalahi Raja akan turut serta mengagendakan program-program ekonomi kerakyatan, kesehatan, pendidikan, dan program lainnya.

    Ketua Panitia Priston Silalahi, S.Kom mengaku, tema "Bertumbuh Dalam Persaudaraan" tersebut sengaja dipilih untuk motivasi kekeluargaan.  "Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelangsungan Pesta Perak ini," tutupnya.

    Pesta perak diisi dengan kegiatan ibadah, tor-tor, hiburan, lucky draw, dan lainnya. Juga, penyerahan penghargaan kepada para pelopor Parsadaan Silalahi Raja Batam. Diantaranya Op. Octa (K. Silalahi/Br. Gultom), Ama Felix (E. Silalahi/Br. Siallagan), Ama Reinco (B.M Silalahi/Br. Simarmata), Ama Jonathan (I. Silalahi/Br. Siahaan), Ama Tika (J. Hutagaol/Br. Silalahi), B. Pasaribu/Br. Silalahi.

    Acara penuh sukacita ini dihadiri Punguan Simbolon, Parsadaan Si Raja Tambun, Punguan Tampubolon, beberapa wakil rakyat dan tokoh masyarakat*.

    *Panitia
    Editor Redaksi.

    Thursday, August 9, 2018

    Kejiwaan Politik Identitas di Pemilu 2019 Pasca Akad RI 1-2

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, August 9, 2018    

    SENTRAnews.com-, wawancara eksklusif*.

    Pergerakan politik identitas sangat berbahaya karena menghilangkan akal sehat. Hal itu terangkum dari forum diskusi Komunitas Isu pada 26/4/2018 lalu, yang dipaparkan Susanto Siregar. Bagaimana nasib politik identitas pasca akad Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Joko Widodo-Maaruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?.

    Terkait hal tersebut, SENTRAnews.com wawancara eksklusif  dengan mantan Ketua Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yang juga Ketua Pembina Permasis Indonesia, Simson Sigiro di kantor advokatnya. Berikut petikannya:

    Terkait Pemilihan Presiden 2019, sebelum pengumuman pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, isu politik identitas sangat kental seperti serasa masih Pilkada DKI Jakarta. Mengapa itu terjadi?

    Hmmm.... Itu jelas strategi oposisi  dan kepartaian. Ahok keluar dari Gerindra dan Joko Widodo menjadi Presiden diusung PDIP, sehingga Gerindra serasa dipreteli. Itulah salah satu yang menjadikan Gerindra sebagai oposisi murni dikancah Pusat dan membangun koalisi yang simbiosis mutualisme dengan partai lain dan ormas tertentu.

    Dalam politik, selaku oposisi sangat wajar menciptakan isu dan kritik yang kurang baik bagi penguasa. Isu identitas salah satu yang mujarab dari sekian isu yang diciptakan. Itu terbukti berhasil di Pilkada DKI Jakarta dan dipelihara sampai  min satu bulan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

    Isu identitas itu mulai melempem ketika tokoh-tokoh besar agama mulai membuka pintu untuk didekati dan mendekat dengan kubu Joko Widodo. TGB, Maaruf, Buya, dan banyak lagi.

    Apakah isu identitas itu ada hubungan dengan penentuan calon wakil Presiden untuk Joko Widodo dan Prabowo Subianto?.

    Oh!. Itu sangat jelas dan terang!. Joko Widodo berpasangan dengan Maaruf Amin alasannya adalah itu (identitas). Kubu Joko Widodo jeli terhadap isu tersebut dengan memilih Ketua MUI, karena  menurut saya, syarat utama yang diminta PDIP adalah tidak berpartai dan tidak boleh masuk partai sampai habis periode.

    Strategi kubu Joko Widodo, melucuti senjata lawan dengan perdamaian. Karena perlawanan sebelumnya, dengan counter isu dan membuat kebijakan agamis tidak mengubah situasi dan pandangan negatif penganut identitas terhadap Joko Widodo dan PDIP.

    Pilihan terhadap tokoh agama tersebut dalam rangka meredam isu politik identitas, sekaligus untuk peluang besar kemenangan Pemilihan Presiden 2019.

    Mengapa calon wakil Prabowo tidak tokoh agama?.

    Ini bukan rahasia umum. Figur tokoh agama yang ada di kubu Prabowo jauh di bawah tokoh agama yang bergeser ke kubu Joko Widodo. Tokoh sentral kubu Prabowo hanya UAS dan Habib Rizik (masih di Arab-red), selainnya adalah tokoh politik. Silakan bandingkan Maaruf dan Buya Safei dengan mereka!.

    Kubu Prabowo memilih Sandiaga Uno menjadi pendamping Prabowo adalah sebuah pelarian politik.  Kalah pamor di tokoh keagamaan,  diperparah pula dengan "kardus". Hhh...

    Kubu Prabowo gagal memelihara dan mempertahankan isu identitas di Pilpres periode ini, padahal telah berhasil pergerakannya di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Pergerakan politik identitas mereka dikalahkan kubu Joko Widodo hanya dengan simbol identitas melalui figur Maaruf selaku Ketua MUI dan figur lainnya.

    Hhh... Ok, pak. Menjadi perhatian khusus, bagaimana terkait kejiwaan penganut politik identitas keagamaan dari kubu Prabowo, termasuk pengikut #2019 Ganti Presiden karena realitanya tidak seperti yang mereka harapkan?

    Oh, jelas!. Menjadi lebih buruk daripada lebih baik, kejiwaan mereka sangat terpengaruh. Misalnya, kita minta air keruh dikasi air putih atau sebaliknya, bagaimana perasaanmu?. Seperti itulah mereka saat ini. Tapi jangan lupa, kubu pemilih Joko Widodo juga ada secuil terganggu dengan penempatan simbol agama sebagai wakil Joko Widodo.

    Dalam kondisi demikian, apakah kubu pemilih Joko Widodo dan Prabowo ada pergeseran pilihan?.

    Sedikit banyaknya, pribadi-pribadi itu ada. Namun peralihan dukungan gerbong ormas dan komunitas terlalu dini kita menilainya. Pemilu masih delapan bulan lagi. Pertarungan deal politik, isu dan program sangat memengaruhi elektebilitas dan pilihan.

    Apakah calon Presiden dan Wakil Presiden memengaruhi Pemilihan legislatif (Pinleg)?.

    Ada, tapi sangat sedikit. Untuk pinleg masih memainkan emosi identitas karena pemilih juga masih doyan dengan identitas. Kubu Joko Widodo saja sudah mempertontonkan itu tingkat Pilpres meski hanya sekedar simbol, apalagi pinleg. Kalaupun ada berdasarkan kredibelitas yang berbudi luhur dan berbudi pekerti, satu diantara seribulah itu.

    Bagaimana money politik di pinleg?

    Ini sebenarnya hanya mainan yang tidak ada hubungan dengan politik identitas. Money politik kebanyakan hanyalah  bagi pemilih yang tidak ada niat untuk memilih. Jumlahnya sangat banyak. Inilah yang dimainkan caleg dan timnya.

    Harapannya, apa saja pak?

    Perlu diketahui!. Lebih berbahaya politik identitas daripada money politik dalam membunuh akal sehat. Apalagi politik identitas itu mengarah fanatisme.

    Tujuan demokrasi adalah untuk kemaslahatan bangsa dan segenap rakyat Indonesia. Dengan begitu kepentingan pribadi dan kelompok atau identitas sudah terangkum. Kita berharap masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih yang memiliki kredibelitas,  berkepribadian  yang baik dan tulus, berbudi luhur dan berbudi pekerti.

    *Pewawancara dan editor: Priston

    Thursday, July 26, 2018

    Pengurus Demokrat Siap Bersama Setan Kalahkan Jokowi

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 26, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Pengurus teras Partai Demokrat, Wakil Sekretaris  Rachland Nashidik, menyatakan kesediaannya bekerjasama dengan setan untuk mencapai salah satu cita-cita politiknya.

    Cita-cita politik Rachland adalah menjadikan Joko Widodo tidak lagi menduduki jabatan Presiden RI. Pernyataan kontroversial itu disampaikannya pada akun twiternya 26/7/2018 untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019.

    "Saya mau ganti presiden! Kalau demi itu saya harus bekerjasama dengan setan, saya akan lakukan. Apalagi cuma kerjasama dengan Prabowo," tulis Rachland, Kamis (26/7/2018) dini hari melalui akun twitternya, @RachlanNashidik.

    Rachland menyampaikan hal itu, setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Di Kompas.com-, Rachland mengaku, kicauan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki banyak pilihan dalam Pilpres 2019, yang mensyaratkan ambang batas 20 % DPR RI dan 25 % suara dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

    Sejauh ini sepuluh parpol di parlemen hanya terpolarisasi dalam dua poros besar, yakni poros Joko Widodo sebagai petahana dan poros Prabowo Subianto sebagai oposisi.

    "Pilihan yang tersedia cuma berkuda atau naik sepeda," kata Rachland mengacu pada hobi Prabowo naik kuda dan kebiasaan Jokowi membagi-bagikan sepeda.

    (Icon, redaksi)

    Sunday, July 22, 2018

    Cak Imin: "Ferrari, Alphard atau Mercy" bakal Calon Wakil Jokowi

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, July 22, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-

    Di antara "Mobil Ferrari, Alphard atau Mercy" lebih berpeluang menjadi Calon Wakil Presiden dari Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden RI 2019 mendatang, sebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengibaratkan.

    Muhaimin Iskandar akrab disebut Cak Imin ini menyebut, masuknya "Ferrari" sebagai pesaingnya untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo dapat terjadi, jika uji materi Partai Perindo soal pasal yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Cak imin menjelaskan siapa itu mobil Ferrari, Alphard, dan Mercy usai perayaan hari ulang tahun PKB ke 20 di Sahid Jaya Hotel Jakarta pada 22/7/2018 kemarin.

    Menurut Cak Imin, Ferrari itu adalah Jusuf Kalla. Ibarat itu diberikan karena pengalamannya sebagai Ketua Umum Golkar dan sebagai Wakil Presiden merupakan sosok pesaing yang kuat. Kapasitas dan kualitasnya sangat merebut hati Jokowi.

    "Barang mewah, pengalaman luar biasa dan segmen pembelinya orang top. Tapi penumpangnya enggak banyak, Indonesia timur," ungkap Cak Imin.

    Sedangkan Cak Imin menggambarkan dirinya dan PKB adalah mobil Alphard. Merek itu diberikan karena PKB penumpangnya sebanyak 11 juta dari (warga) NU.  "Mewah juga tapi isinya banyak," tuturnya menilai.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga warga NU, Mahfud MD disebutnya sebagai mobil Mercy.  "Ekslusif dan cantik di media sosial, tapi penumpang cuma empat," tuturnya kepada wartawan.

    (Icon, Redaksi)

    Thursday, July 19, 2018

    Djarot-Sihar Jadi Calon DPR PDIP

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, July 19, 2018    

    SENTRAnews.com-

    PDI Perjuangan mengusung mantan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang kalah dengan pasangan Edy-Ijeck, Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus menjadi calon anggota legislatif (caleg)  DPR RI.

    Hal dikemukakan Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan. Pertimbangannya adalah sosialisasi lebih gampang, sekaligus momen menunjukan diri sebagai petarung bermental baja dari pengalaman sebelumnya di Pilkada serentak bulan Juni 2018 lalu.

    "Djarot Merasa dekat dengan Sumatera Utara, karena (telah-red) 8-10 bulan dia bersosialisasi. Disarankan beliau masuk," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

    "Karena kami memahami dan menyadari karena pileg sekarang jauh berbeda dengan pileg sebelumnya karena serentak. Kalau tidak caleg-caleg yang petarung maka susah nanti," tutup Trimedya.

    (Kompas.com-/ icon, Redaksi)