TERKINI

    Advertise here

    Wednesday, June 20, 2018

    Maradat DT dan Pospera Sumut: Evaluasi SOP Kapal di Danau Toba

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Wednesday, June 20, 2018    

    Jakarta, SENTRAnews.com-.

    Ketua Umum Masyarakat Sadar Alam, Budaya dan Wisata ( MARADAT ) Danau Toba, Alex A. Simatupang bersama Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, Liston Hutajulu secara terpisah mendesak agar Pemprov Sumut, BODT, Pemkab sekitar Danau Toba bahkan Pemerintah Pusat segera dan harus mengevaluasi menyeluruh sistem keamanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal - kapal penumpang yang ada di Danau Toba.

    "Saya rasa perlu dievaluasi kinerja Pemerintah. Slogan 'Negeri Kepingan Surga' sebagai daerah wisata seharusnya memperhatikan keselamatan pengunjung," terang Alex seturut Liston.

    Tenggelamnya KM. Sinar Bangun adalah momentum yg paling tepat. Jangan sampai peristiwa kapal tenggelam ini terulang lagi di saat bulan Oktober nanti pelaksanaan IMF - WB Annual Meeting dihadiri oleh ratusan Negara dgn hampir 20 ribu delegasi diselenggarakan di Bali sambil memperkenalkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Destinasi Bali Nusantara.
    "Apa kata dunia ?", Geram Alex.

    Alex menceritakan bulan Februari lalu, baru melakukan perjalanan darat dari Medan-Siantar, Tigaras, Simarjarunjung, Tele - Simanindo, Urat, Harian dan Tomok. Dari Tomok - Parapat dapat last Ferry jam 17.00 WIB, hampir mengalami hal yg sama. Karena Ferry terakhir, maka semua armada dan manusia dimasukkan ke geladak kapal hingga 'over capacity'. Sampai- sampai penutup kapal tidak bisa tertutup dgn baik krn ada bus besar yg terpaksa harus dinaikkan. Herannya tidak ada pengecekan atau kontrol dari Syahbandar atau Dishub Pemkab Samosir Kapal langsung berangkat menuju Parapat.

    Alex yg juga Jurnalis senior, mantan Wartawan Koran Bahasa Inggris The Indonesian Observer ini, menyerukan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan ( Stakeholder ) Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional memainkan peran masing -masing untuk mensupportnya. Dan mendukung 'standing position' putra Batak  Jenderal Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim yg dipercaya Presiden RI, Ir. Joko Widodo sebagai Ketua Panitia IMF-WB Annual Meeting. Jangan sampai Luhut dipermalukan dari Kampung sendiri.

    Belum lagi upaya Jend. Luhut memperjuangkan Bandara Silangit menjadi Bandara Internasional dan percepatan pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu- Siantar - Parapat (Danau Toba).

    "Ini semua perlu respon positif dari seluruh komponen seputaran Danau Toba dan Anak Rantau," pinta
    Alex Simatupang
    Ketua Umum

    (Redaksi)

    Photo: Alex Simatupang saat mengikuti pelayaran sebuah kapal di Danau Toba

    Tuesday, June 19, 2018

    Fisik Asli KM Sinar Bangun

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, June 19, 2018    

    SENTRAnews.com-. Berita Fhoto

    Banyaknya beredar photo hoax KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, SENTRAnews.com- menelusuri dari berbagai sumber ditemukan bentuk fisik asli bernama KM Sinar Bangun rute Simanindo Samosir - Tigaras Simalungun, sebelum kejadian 18/6/2018.

    Monday, June 18, 2018

    Human Error, Kapal Simanindo - Tigaras Tenggelam

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Monday, June 18, 2018    

    SENTRAnews.com-. Sumut

    KM Sinar Bangun trayek Simanindo- Tigaras tenggelam dikarenakan kelebihan kapasitas, cuaca buruk dan human error, yang mengakibatkan korban jiwa dan hilangnya sejumlah penumpang.

    Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir, Mahler Tamba.

    "Kapal kelebihan penumpang, akibatnya tali kemudi lepas. Ditambah lagi cuaca buruk, angin kencang dan ombak, kapal oleng," kata Tamba (18/6/2018).

    Akibat kejadian ini, lanjut Tamba di kompas.com-, terdapat 39 orang hilang yang belum diketahui identitasnya. Sementara 18 orang selamat dan sudah diketahui identitasnya, serta satu orang dinyatakan tewas.


    Saat ini, korban yang selamat dirawat di rumah sakit yang ada di RSU Dr Hadrianus Sinaga, Pangururuan, Kabupaten Samosir. Kemudian di Puskesmas Simarmata dan Puskesmas Tigaras di Kabupaten Simalungun.

    Sebelum kapal benar-benar tenggelam, tiga penumpang menyelamatkan diri dengan terjun ke danau. Mereka yakni Hernando Lingga (24) warga Dusun I Pardamean, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Rahman Syahputra (22) warga Dusun IV Desa Sukaraja, Kecamatan Airputih, Kabupaten Batubara, dan Santika (20) yang sedang dalam keadaan hamil.

    Saat ini, kondisi Santika masih trauma karena suaminya belum ditemukan. Kepada petugas medis, Hernando mengatakan, kapal yang mereka tumpangi sudah mengarungi danau sekitar 30 menit dari Simanindo menuju Tigaras.

    Tiba-tiba kapal oleng, dari bagian bawah kapal masuk air hinggga membuat kapal tenggelam. Dia juga menyebut, saat itu angin dan ombak sedang kencang.

    Jumlah penumpang dan kendaraan roda dua menyesaki kapal hingga padat. Dia memperkirakan ada lebih dari 100 orang penumpang, belum termasuk anak-anak.

    Kapolres Samosir AKBP Agus Darojat mengatakan, penumpang kapal diperkirakan berjumlah 130-an orang. Ketika kapal akan sandar di Pelabuhan Tigaras, Simalungun, tiba-tiba dihantam ombak sampai menyebabkan kapal oleng ke kanan dan penumpang terlempar ke danau.

    Identitas korban sementara yang sudah berhasil dievakuasi yakni Muhammad Fitri (21) warga Indrapura, Heri Nainggolan (23) warga Panitongah, Jamuda (17) warga Parbunga-bunga, dan Juita warga Serbelawan. Sementara korban meninggal berinisial Y dan berjenis kelamin perempuan.

    Sampai berita ini diturunkan, Tamba mengatakan, pihaknya dan tim gabungan masih melakukan pencarian para korban. Dia meminta agar pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya supaya mendatangi posko kecelakaan penumpang, yang didirikan di Pelabuhan Simanindo.

    Kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik supaya dapat dilakukan pencarian. Kebanyakan korban orang luar Samosir. Jadi, kapal itu dari Pelabuhan Simanindo menuju Tigaras, sekitar dua kilometer lagi menuju Tigaras kapal itu karam," ungkap Tamba.

    Seperti diberitakan, KM Sinar Bangun yang mengangkut puluhan penumpang karam di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Senin (18/6/2018) petang.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho membenarkan hal ini. Menurut dia, kapal berisi wisatawan bertolak dari Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Tigaras-Parapat di Kabupaten Simalungun.

    Pagi ini 19/6/2018 Pelaksana Harian Gubernur Sumatera Utara, Rini Sabrina di lokasi Danau Toba mengatakan pencarian korban dikerahkan 350 personil hari ini di pesisir dan kawasan pantai tanpa batas waktu.

    Menurutnya, sampai pukul 06.00 WIB 19/6/2018 telah 65 orang melaporkan bahwa keluarganya turut dalam pelayaran kapal tenggelam tersebut, sampai saat ini tidak dapat dihubungi. "Manifest penumpang belum bisa saya perkirakan," terang Sabrina.

    Sampai berita ini diturunkan pihak keluarga korban masih menunggu di posko-posko penyelamatan untuk mendapatkan kepastian informasi korban.

    Photo: Masyarakat bersama keluarga korban melihat evakuasi dari pelabuhan.

    Friday, June 8, 2018

    Indonesia Anggota DKTT PBB 2019-2020

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Friday, June 8, 2018    

    Newyork, SENTRAnews.com-

    Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKTTPBB) pada rapat Majelis Umum PBB, setelah terpilih empat negara lainnya.

    Keempat negara tersebut yakni  Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika. Rapat Majelis Umum PBB pada 8/6/2018 menentukan sebagai anggota DKTT aktif mulai 1 Januari 2019, untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.

    Indonesia, Republik Dominika dan Afrika Selatan merupakan negara yang terpilih untuk pertamakalinya bertugas sebagai anggota DKTTPBB. Sedangkan Jerman, menurut lansiran kompas.com-, sudah enam kali terpilih.

    Menjelang keputusan Majelis Umum PBB, saingan terberat perolehan suara Indonesia menempati posisi ke lima adalah Maladewa, sementara empat negara lainnya lolos tanpa perlawanan.

    Kelima negara yang terpilih  akan menggantikan anggota DKTT Swedia, Belanda, Etiopia, Bolivia dan Kazakhstan yang menjabat sejak 2017, akan habis masa tugasnya pada akhir 2018 mendatang.

    Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap, yakni AS, Rusia, China, Inggris dan Perancis, serta sepuluh anggota tidak tetap yang menjabat selama dua tahun.

    Setiap tahun Majelis Umum PBB memilih lima negara melalui pemungutan suara tertutup.

    (Redaksi)

    Thursday, June 7, 2018

    Pendeta Tewas Saat Ritual Baptis

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, June 7, 2018    

    SENTTRAnews.com-

    Seorang pendeta bernama Docho Eshete tewas diserang buaya ketika membaptis orang di tepi Danau Abaya, Ethiopia.

    Seorang warga lokal, Ketema Kairo menuturkan, awalnya Eshete selesai melaksanakan ritual baptis kepada salah satu jemaatnya.

    "Ketika dia hendak menuju ke anggota jemaat lainnya, tiba-tiba seekor buaya melompat dan menerkam pendeta," demikian keterangan Kairo.

    Ketika jemaatnya terkejut, nelayan lokal diberitakan berusaha menolong pendeta berusia 45 tahun tersebut. Salah satunya menggunakan jala.

    Mereka menebarkan jala untuk mencegah buaya tersebut menyeret tubuh Eshete lebih jauh hingga ke tengah danau. Usaha mereka berhasil.

    Sayangnya, Eshete tewas karena menderita luka gigitan di kaki, punggung, dan tangannya pada upacara pembaptisan  3/6/2018 lalu.Jemaatnya begitu terpukul dengan kejadian tersebut.

    Danau Abaya yang merupakan danau terbesar kedua di Ethiopia dilaporkan pemandu wisata Lonely Planet merupakan tempat yang indah.

    "Namun, danau itu punya populasi buaya yang cukup besar yang cukup agresif dengan binatang hingga manusia," kaya Lonely Planet.

    Buaya yang menyerang Eshete,  diyakini berjenis Buaya Nil yang bisa tumbuh hingga enam meter, dan berat satu ton.

    Spesies buaya itu diyakini bertanggung jawab atas serangan terhadap 300 manusia yang terjadi di Afrika setiap tahun.

    (Kompas.com-, Redaksi)

    Photo journey of faith, ilustrasi after crob

    Tuesday, June 5, 2018

    Catatan Tertinggal: Penjelasan Konsensus Warga Baloi Kolam dan BP Batam

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, June 5, 2018    
    Batam, SENTRAnews.com-

    Warga Baloi Kolam merasa terusik dengan pernyataan yang dilontarkan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam, yang mempersoalkan keberadaan mereka di Baloi Kolam, berujung pada konsensus.

    Berikut konsesi Warga Baloi Kolam dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada 15 Mei 2018 lalu, yang dijelaskan Uba Ingan Sigalingging kepada SENTRAnews.com:

    1. Menyatakan sepakat untuk tidak membuat pernyataan di media yang dapat menimbulkan keresahan.

    Hal ini disepakati karena Kepala BP Batam, Lukita pernah menyampaikan kepada publik, bahwa pemindahan warga Baloi Kolam harus tuntas tahun 2018 ini dan tidak ada lagi kavling siap bangun.  "Masih banyak prioritas yang harus diselesaikan BP Batam, kok menyasar Baloi Kolam?," tambah Uba keheranan.

    2. Menyatakan sepakat bahwa kebutuhan perumahan merupakan dasar manusia

    3. BP Batam dan Warga Baloi Kolam sepakat, bahwa pemenuhan kebutuhan pemukiman Warga Baloi Kolam harus dilakukan secara konstitusional, yang artinya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Poin 2 dan 3 adalah bagian dari mengusir kemiskinan rakyat, bukan mengusir rakyat miskin. BP Batam harus mengutamakan kepentingan rumah tinggal rakyat daripada pengusaha. Warga Baloi Kolam berhak mendapatkan rumah tinggal yang layak.

    4. Sepakat untuk melakukan penyelesaian sesuai dengan tahapan penyelesaian yang direncanakan.

    Dalam penyelesaian, BP Batam harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan status lahan Baloi Kolam.  Sebagai lembaga operator Pemerintah yang berwenang mengenai lahan di Batam, BP Batam harus menyelesaikan secara langsung dengan Warga Baloi Kolam.
    "Jangan dihadapkan dengan pihak lain. Pengusaha atau pun Walikota Batam, dan pihak lainnya," tegas Uba. "Apa kepentingan Walikota Batam menentukan ganti rugi, sementara kewenangan soal lahan ada di BP Batam?," tambah Uba.

    Konsensus ini dibuat setelah adanya pergerakan Warga Baloi Kolam ke BP Batam pada 15/5/2018 lalu.
    (Redaksi)

    Thursday, May 31, 2018

    FTZ atau KEK, Tidak Pengaruh Bagi Batam

    Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, May 31, 2018    

    Rangkumaan SENTRAnews.com dari forum diskusi Komunitas Isu terkait isu peralihan status Free Trade Zone Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
    -----

    "Arahan transformasi FTZ menjadi KEK, sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo dan merupakan arahan dari Dewan Kawasan PBPB (FTZ-red)," kata Lukita, sembari mengakui BP Batam juga sangat setuju perubahan itu, 27/10/2017 lalu. "-Akan dikaji juga- zona-zona mana yang tidak masuk KEK," tambahnya 8/5/2018 lalu.

    Ndilalahnya, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam pun turut mendukung perubahan FTZ menjdi KEK Batam, dengan mengusulkan Walikota Batam sebagai Kepala KEK. "KEK ini kan perintah Presiden," sebut Gubernur Kepri dan Walikota Batam, Nurdin dan Rudi ditempat yang berbeda kepada Wartawan (17/5/2018).

    Isu sejak 2017 itu pun berkembang liar sampai berita ini diturunkan. Menurut Komunitas Isu, saat ini terjadi perbedaan keinginan antara Pemerintah dengan rakyat. Berbagai propaganda dilakukan Pemerintah bersama operator BP Batam untuk mendapat dukungan masyarakyat. Alhasil masyarakat Batam pun terpecah antara mendukung dan tidak. Sejarah kelam perjuangan Kawasan Berikat ke FTZ Batam di tahun awal abad 20 lalu seolah reinkarnasi, dengan mengubah FTZ menjadi KEK.

    Komunitas Isu bekerjasama dengan SENTRAnews.com- mengurai isu tersebut, terkait apa yang melatarbelakangi perubahan status FTZ ke KEK dan untung ruginya dari perspektik politik, ekonomi, dan hukum.

    Diskusi ini, menurut Ampuan, sebagai wujud dukungan kepada Walikota Batam dan Gubernur Kepri dalam menata kewenangan pembangunan Batam dengan desentralisasi dan otonomi Daerah.

    Regulasi

    Peserta Alex Alopsen yang telah lama memperhatikan Batam sejak Batam Berikat, wacana pembubaran Otorita Batam dan penetapan status FTZ Batam mengatakan, wacana perubahan berkonsekuensi kepada  aturan dan pengambil kebijakan sebaiknya mengakomodir aspirasi rakyat dan pelaku usaha, dengan melihat situasi dan keadaan Batam terkini.

    "FTZ atau KEK, mana yang terbaik tidak dapat dibohongi. Lihatlah pohon dari pucuknya. Kalau hijau berarti pohon tumbuh dan kalau sudah mengering maka kematian akan menjalar ke daun, ranting dan batangnya," kata owner Pro Media Group ini berproverb (peribahasa). Dimana regulasi dibentuk berdasarkan situasi kekinian dan sebelumnya untuk solusi dan perbaikan ke depan.

    Dengan gamblang praktisi hukum juga akademisi Kepri Ampuan Situmeang menjelaskan, bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB/FTZ) atau KEK Batam hanya sarana memberikan fasilitas ekonomi terhadap investor di Batam dengan rezim undang-undang (UU) yang berbeda.

    FTZ, sebut Ampuan, menggunakan UU No. 36 Tahun 2000 jo UU No. 44 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 jo PP No. 5 dan 6 Tahun 2011 jo PP No. 10 Tahun 2012, sedangkan KEK berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009.

    "Semua regulasi pengembangan Batam adalah kewenangan Pemerintah Pusat, daerah itu posisinya memberi masukan. BP Batam adalah operator bukan regulator," ungkapnya.

    Pemerintah Pusat perlu didesak, agar meninjau kembali semua regulasi yang menghalangi pelaksanaan kegiatan di FTZ Batam. Contoh, PP 10 tahun 2012 tentang lalu lintas Barang, harus di ganti untuk mempermudah arus barang. Tidak adanya aturan Pemerintah yang mengatur tata cara Gubernur dan DPRD mengusulkan Ketua dan anggota Dewan Kawasan FTZ Batam, seharusnya ada.

    Struktur kelembagaan KEK mengamanatkan Gubernur otomatis sebagai Ketua DK dan Walikota sebagai Wakil Ketua DK bertanggung jawab kepada Dewan KEK Nasional, berbeda dengan kelembagaan FTZ. Struktur kelembagaan FTZ Batam, seharusnya Gubernur dan Walikota lebih berwenang. Sehingga kewenangan Daerah sebagai Desentralisasi dan Otonomi dapat di jalankan maksimal.

    "Itu contoh kecil yang masih membutuhkan kajian dan masukan. Bukan (kajian)  menggati FTZ dengan KEK. Jika mau,  kita bisa beri solusi," lugasnya sambil mengungkap bahwa masalah endorsment (dukungan) masih menjadi momok.

    Fasilitas

    Perbedaan mendasar antara FTZ dan KEK dari perspektif fasilitas,  menurut Ampuan, KEK memiliki fasilitas lebih banyak dibanding FTZ. Tetapi di sisi lain, KEK diberikan hanya kepada pengusaha yang memohonkannya (parsial-red), sedangkan FTZ sifatnya tidak parsial. Dengan fasilitas yang lebih sedikit FTZ dinikmati seluruh kawasannya, pengusaha dan  masyarakat yang tinggal di dalamnya. "Fasilitas FTZ Batam dapat ditambah, selain yang ada  sekarang ini.  Kita pesimis karena fasilitas yang ada saja dipersulit, " ungkap Ampuan.
                                 

    PP No. 96 Tahun 2015, KEK diberikan 12 jenis fasilitas dan dievaluasi setiap 2 tahun.  " (fasiltas KEK) itu hanya iming-iming karena tidak sederhana melakukannya. (Evaluasi per dua tahun) juga, di mana letak kepastian hukumnya?," kata Ampuan sembari menjelaskan FTZ lebih berkepastian hukum karena Pasal 6 UU FTZ tegas menentukan umurnya 70 tahun.

    Pemerhati Kepri Ary Sembiring, berpendapat berbeda dari Ampuan soal fasilitas. FTZ atau KEK yang akan diterapkan di Batam tidak berpengaruh besar bagi Batam. Saat ini  yang dibutuhkan blue print  penataan ekonomi 30 tahun ke depan, sebab Batam memiliki keunggulan geografis dalam di zona ekonomi asia pasifik.

    "Kita tidak boleh hanya melihat apa yang strategis dari pandangan sebahagian kecil kepentingan bisnis pemain lokal ( Batam ) yang kerap dipersoalkan dalam menata kelola  penggunaan dan kepemilikan lahan, tetapi harus konperehensif integreated dengan ekonomi bilateral. " Jika tidak segera, kelak Batam bisa seperti Sabang," pinta Ary.

    Politik

    Pemerhati Kepri yang lain, Susanto Siregar meminta kepastian hukum tentang siapa pemilik dan untuk siapa KEK dan FTZ, Pemerintah Pusat atau Daerah.  "Para pelakunya (stakeholder- pemangku kepentingan-red) tidak sekedar beronani politik dan perang politik yang merusak kepercayaan dan membingungkan  investor dan masyarakat," ujarnya. "(Batam dibuat) Mirip seorang gadis yg sedang dinikmati beramai ramai oleh pria dan mucikari nakal," tambahnya berumpama.

    Prilaku stakeholder  demikian mengundang lahirnya pergerakan people power, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam di Batam. "Kondisi sudah memungkinkan. Tinggal pemicu saja," ungkap mantan pengurus teras Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini.

    Ampuan Situmeang mahfum pendapat Susanto. Dia menilai yang terjadi saat ini adalah  pemangku kepentingan  di daerah tidak bersatu dan bersinergi,  pengusaha tidak bersatu,  semua mengedepankan kepentingan masing masing. Di lain pihak Pemerintah Pusat juga diberi informasi yang berbeda dan beragam, menimbulkan kegamangan dalam mengambil kebijakan.  "Saya yakin semua bermaksud baik,  tetapi tidak semua baik menjalankan maksudnya," ungkanya berdiplomasi.

    Dalam diskusi Ketua Kadin Batam, Jadi Raja Gukguk tidak memberikan pandangan lebih luas soal isu peralihan FTZ ke KEK. Jadi Raja Gukguk hanya berharap masyarakat Batam tetap melakukan perjuangan dan dorongan kepada Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, BP Batam, dan legislatif agar menjalankan FTZ Batam yang sedari awal lahirnya adalah hasil perjuangan  bersama. "Jangan dengan kekerasan. solutiflah," pinta Jadi.

    Ditempat terpisah, Admin Komunitas Isu Simson Sigiro sependapat dengan Ampuan soal desentralisasi dan otonomi daerah. Simson  menilai peralihan FTZ Batam ke KEK adalah murni kepentingan politik kekuasaan Pemerintah Pusat, agar Batam tetap dalam cengkeramannya.

    Pemerintah Pusat tidak rela Batam menjadi bagian kekuasaan Pemerintah Daerah karena pemilikan dan penguasaan aset masih Pusat. UU FTZ mengamanatkan operator FTZ adalah bagian dari Daerah.   "Bukan soal kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan malin kundang, sebagaimana digoreng berbagai kalangan selama ini," ungkapnya.

    "Berkaca dari operator dan struktur FTZ Sabang, Bintan dan Karimun. Peralihan ini tentu kita sama-sama tahu siapa sebenarnya penghianat FTZ, desentralisasi dan otonomi daerah," terang Ketua Pembina Permasis Indonesia.

    Pertanahan

    Ampuan Situmeang menilai adanya orang pribadi dan kelompok tertentu memainkan isu pertanahan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Batam agar FTZ Batam menjadi KEK.

    Akademisi ini, berharap jangan dilakukan propaganda penyesatan bidang pertanahan di tengah masyarakat untuk mencapai tujuan, dengan  berpendapat seolah-olah kalau KEK tidak bayar UWT (Uang Wajib Tahunan) lagi, kalau di KEK menjadi Pemko yang berwenang. "Ini kelirumologi," tegas Ampuan. "Mengenai HPL itu memang asset dan kewenangan Pusat menyeluruh di Batam. Dari dulu!," tambahnya.

    Pendapat tambahan dari praktisi hukum, Simson Sigiro menilai, KEK bersifat parsial (perkawasan pemohon) membuka peluang agar Pemerintah Pusat melepaskan sebagian HPL Otorita/ BP Batam khusus wilayah pemukiman.  Dengan dilepaskannya (bukan dialihkan) sebagian status HPL dapat mengakibatkan status swatantra tidak berlaku lagi, pungutan UWT berganti menjadi pajak bumi.

    "Tapi perlu kita tahu, prakteknya tidak segampang apa yang saya sampaikan itu. HPL Otorita/ BP Batam harus direvisi dan klausal dalam pembentukan Badan KEK Batam harus menyebutkannya. Jika terjadi, itu keputusan politik agraria luar biasa dari Presiden," katanya pesimis.

    (Prist)

    Photo: Pantauan SENTRAnews.com- saat menunjukan kondisi kegiatan perkapalan di salah satu shipyard di Batam sepi mencekam bagai kota mati.