Antara Celah Hukum dan Kekosongan Wakil Gubernur Kepri dengan Kebutuhan Kepri

Laporan.
Sentranews.com merangkum persoalan kekosongan wakil Gubernur Kepulauan Riau sejak Nurdin Basirun di lantik menjadi Gubernur menggantikan almarhum Sani yang semakin berlarut-larut. Peluang untuk mempercepat dan memperlambat pengganti Wakil Gubernur secara politik sangat terbuka karena adanya kekosongan hukum.  Efek perlambatan itu tampak dari tidak maksimalnya Gubernur menjalankan tugasnya di daerah kepulauan ini.

Celah hukum terjadi karena undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara ekplisit pengisian wakil gubernur yg telah menjadi gubernur dan tidak adanya batasan waktu pengisiannya.

Politikus Dewan Kepri bersama Gubernur telah memanfaatkan celah hukum itu sebelum dan sesudah pelantikan Nurdin Basirun 25/5/2016 di Istana Negara. Mulai dari pemunculan figur, pengajuan calon, lobi-lobi politik, dan persoalan peraturan perundangan, bahkan riak-riak propaganda.

Dari sebelumnya ada 4 nama calon yg terakomodir yaitu Isdianto, Muatofa Widjaja, Rini, dan Fauzi Bahar. Namun kesepakatan terakhir, sesuai UU 10 tahun 2016, hanya 2 calon yang dapat diusulkan ke DPRD Kepri oleh partai pengusung pada Pilkada Kepri 9/12/2015. 

Partai pengusung Sani-Nurdin adalah Nasdem, Demokrat, PPP, PKB, dan Gerindra. Kedua calon tersebut masih dirahasiakan Gubernur Kepri. "Kami akan bentuk Pansus -Pemilihan Wakil Gubernur Kepri- saat 2 nama calon diserahkan ke DPRD" kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak kepada media.

Ndilalahnya, celah pengajuan 2 nama ke DPRD ini dimanfaatkan Gubernur untuk meminta komitmen tertulis dari partai pengusung dengan alibi menghindari permasalahn di kemudian hari. Partai politik keberatan memenuhi permintaan tersebut dengan dasar tidak transparannya siapa calon yg diajukan. 

Di sisi lain, dagelan politik dimainkan salah satu partai pengusung dengan mengajukan seorang lagi nama calon Agus Widodo. "Kalau komitmen dari masing-masing Parpol ini ditanda tangani secepatnya akan kami ajukan ke DPRD" ungkap Gubernur Nurdin Basirun.

Dagelan politik Gubernur dan DPRD Kepri serta para elit partai ini pun telah menimbulkan dampak yang kurang baik ditengah roda pemerintahan. Pengesahan dan realisasi APBD Kepri sempat terlambat. 

"Tentunya kami mengupayakan wagub terbaik untuk Kepri. Yang pasti tidak ada upaya pengambilan keuntungan dalam proses itu" tegas Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di salah satu media lokal.*

No comments

Powered by Blogger.