Dilematis Walikota Batam Minta Lahan Yang "Tergadai"

Wilayah Kota Batam terdiri dari 329 pulau, sebagian pengelolaannya diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Walikota Batam, Rudi merasa pengelolaan itu mengganggu program Pemko Batam. "Untuk pembangunan, (lahan) harus disiapkan" pinta Rudi di salah satu media lokal.

Wilayah kerja BP Batam telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2007 dan diperluas PP nomor 5 tahun 2011. Pengelolaan lahan BP Batam adalah Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, Galang Baru, dan Pulau Janda Berhias dan gugusannya.

Kini Pemko Batam membutuhkan 444 persil lahan dalam wilayah kerja BP Batam, khususnya di Pulau Batam untuk menjalankan programnya. Persil-persil tersebut direncanakan untuk pembangunan kantor, pemakaman, sekolah, Puskesmas, fasilitas olahraga, dan insfrastruktur lainnya. Permintaan Walikota tidak dapat dikabulkan karena lahan telah dialokasikan BP Batam kepada pihak ke tiga.

Kilas balik. Sejatinya pasal 1 ayat 2 pada PP 46/ 2007 atau PP 51/2011 tidak akan pernah tanpa persetujuan Walikota Batam dan DPRD Batam. Kilas balik ini menjadikan pemerintahan Kota Batam saat ini menjadi dilematis saat membutuhkan lahan karena telah "tergadai". Walikota pun meluapkan dilematisnya  "Dapat lahan mungkin 20 tahun lagi atau tunggu kalau mungkin BP Bubar" kesal Rudi.

Untuk tidak mengkambing hitamkan pihak lain, Walikota sebaiknya lebih bijaksana untuk dapat merealisasikan programnya di atas 444 persil lahan yang dibutuhkan tersebut. Lebih cepat terealisasi bentuknya dapat berupa pembelian lahan dari atau bentuk pemberian kompensasi kepada pihak ke tiga penerima alokasi.

Selain itu, upaya yang membutuhkan waktu panjang adalah mengajukan judicial riview PP 46 atau PP 51 dan mengejar pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. Dimana wilayah dan pengelolaan lahan oleh BP Batam menjadi enclave.*

No comments

Powered by Blogger.