Menangkal Demokrasi Kebablasan

Tajuk Sentranews.com.
Indonesia dilanda demokrasi kebablasan karena mempermainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam mencapai tujuan politiknya ditengah negara Pancasila yang berbhineka tunggal ika. Pendapat demikian adalah sebuah kejujuran yang menohok dari seorang Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Indonesia, Joko Widodo.


Pernyataan itu bukanlah hanya isapan jempol belaka. Hal itu telah merebak, menggurita, dan melakoninya mulai dari akar rumput hingga elit sebelum masa pemerintahan Jokowi.


Menangkap pernyataan Jokowi. Jokowi bukanlah menuding pemerintahan sebelumnya, melainkan pesan khusus kepada jajaran pemerintahannya dan pemerintah daerah, para politikus, dan rakyat agar menjaga stabilitas dan keutuhan negara dalam bingkai kemajemukan.


Bentuk kebablasan itu dapat ditemukan pada pemilihan ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Tetangga (RT/RW), pemilihan kepala daerah, perekrutan abdi negara, penentuan pejabat pemerintah, penentuan kebijakan, dan perekrutan karyawan swasta; bahkan dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.


Kondisi tersebut sangat mengancam keutuhan negara, stabilitas, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sangat mengancam dikarenakan serangan itu telah terang-terangan hampir di segala lini oleh rakyat Indonesia sendiri, selain dugaan penyusupan asing.


Melihat situasi ini ada baiknya pemerintah dengan segera bertindak konkrit dengan merumuskan masalah dan membuat regulasi yang berpandangan  keberagaman/ kemajukan Indonesia agar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tidak tercederai. Regulasi  tersebut akan membentengi negara dan rakyat dari pecah belah.


Pemerintah daerah dan kabinet Jokowi harus jeli melihat pesan Jokowi dalam rangka menangani persoalan serangan isu SARa ini. Sebagai garda terdepan, pemerintah pusat dan DPR/MPR RI segera merealisasikan penangkalannya.


Sebelum langkah konkrit berupa regulasi ada baiknya para abdi negara, perwakilan rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat budaya berikhtiar menjaga keutuhan NKRI, stabilitas nasional dan menjaga hubungan harmonis; dengan tidak memperalat SARA untuk tujuan politik, secara pribadi atau kelompok dalam bernegara.

Semoga!!!
Satu Pelita Dalam Perbedaan. * (tajuk-sentranews.com

No comments

Powered by Blogger.