Thursday, March 16, 2017

Besok, Rakyat Batam Kembali 'Serang' Gubernur Kepri. *PLN Batam Siap Dialihkan

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, March 16, 2017    

Batam, sentranews.com

Penolakan tarif dasar listrik (TDL) Batam jilid II oleh rakyat Batam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPL) Batam  dilakukan besok 17/3, tertuju khusus ke Gubernur Kepri.

Pergerakan jilid II ini bakal lebih besar dari sebelumnya karena rencana penolakan TDL Batam  telah tersosialisasi dengan baik dikalangan masyarakat umum maupun secara kelembagaan.

Perjuangan rakyat kali ini tertuju khusus kepada Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun agar tidak menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) kenaikan TDL Batam konsumen rumah tangga yang mencapai 45,5 %.

Alasan penolakan masih sama dengan pergerakan AMPL Batam jilid I.  Diantaranya PLN tidak pernah rugi, tidak pernah transparan atas hasil auditer, tidak melihat kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu AMPL Batam menolak dalil kenaikan tarif untuk investasi, karena masyarakat telah investasi lebih dahulu sebelum menikmati aliran arus listrik. Diantaranya pemasangan jaringan dan deposito jaminan pelanggan.

Tidak hanya itu, kondisi saat ini masyarakat sangat khawatir karena kenaikan tarif listrik akan menimbulkan multi efek. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang mendorong terjadinya inflasi.

Organisasi buruh dan organisasi lainnya bersama segenap elemen masyarakat akan berkumpul di asrama haji pukul 14.00 WIB, kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Pembantu di Graha Kepri untuk menyampaikan penolakannya.

"Kenaikan ini jelas menyengsarakan rakyat. Kami atas nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menolak kenaikan tarif listrik Batam!", tegas Korwil dan Penasehat SBSI Muktar Pakpahan Kepri, Santo Lubis dan Ben Hauser Manik.

PLN Batam Tergantung Pergub

Menyikapi pergerakan penolakan masyarakat yang bersatu dalam AMPL Batam, PLN Batam menyadarinya sebagai hak masyarakat. "Kita butuh pengertian masyarakat" kata Menejer Humas PLN Batam Beny melalui stafnya, Yoga.

PLN Batam akan menunggu Pergub untuk TDL Batam yang baru agar biaya operasional dapat tertutupi.  "Tidak harus pemakaian Maret. Maret itu usulan ke Pemerintah dan Dewan" terang Yoga.

Dalam kondisi tarik menarik dan penolakan saat ini, PLN Batam berharap ada jalan keluar bagaimana PLN Batam mampu bertahan beroperasi dan mengantisipasi perkembangan Batam dan daerah sekitar ke depan.

Menurutnya, kenaikan tarif juga diakibatkan oleh drastisnya menurun pengguna arus dari konsumen perusahaan dalam 2 tahun terakhir, yang selama ini mensubsidi pengguna rumah tangga. "Akibat ekonomi global, Industri anjlok dan banyak perusahaan mengurangi pemakaian listrik. Bahkan ada yang tidak beroperasi" ungkap Yoga.

PLN Batam tidak pernah transparan tentang hasil auditer secara detail kepada publik karena merasa hal itu bukan menjadi kewajiban. "Tidak ada investasi negara di PLN Batam. Yang ada, kami meminjam uang dari PLN Persero", ungkap Yoga kepada sentranews.com di kantornya.

Melihat kondisi Batam saat ini PLN Batam telah siap jika diambil alih PLN Persero atau diberikan ke lainnya, karena kebutuhan rakyat akan listrik merupakan tanggungjawab negara. " Kita siap dialihkan", tegas Yoga.

Sampai berita ini diturunkan, Gubernur dan Ketua DPRD Kepri tidak mau berkomentar. (Giro, sentranews.com)


Comments
0 Comments

0 comments :