Sunday, April 2, 2017

Dagelan Politik Atas Putusan Hukum. DPD RI Manfaatkan Kesalahan MA

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, April 2, 2017    

Sentranews.com.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nomor 1 tahun 2016 dan 2017 yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan 2,5 tahun.

Putusan MA 30 Maret ini menganulir surat keputusan yang habis kepemimpinannya per 31 Maret 2017 dan  melanjutkan pimpinan sesuai periodesasi pemilu legislatif.

Namun DPD RI memanfaatkan kesalahan redaksional putusan MA untuk tetap melaksanakan pemilihan pimpinan DPD sesuai butir Tatib yang telah dibatalkan. Dagelan politik ini akan berakhir siang hari ini (4/4) di paripurna.

Hari ini diagendakan pembacaan putusan MA dan Pemilihan Pimpinan DPD RI, meski sebagian anggota DPD berpendapat lain. Mengantisipasi pelanggaran hukum pemilihan  Pimpinan tidak perlu dilakukan sesuai permintaan putusan MA.

Alhasil, dengan perdebatan panjang paripurna DPD hari ini diputuskan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad hanya membacakan putusan MA. Namun anggota DPD lain masih mencurigai dagelan politik pada paripurna karena masih ada dorongan kuat untuk melangsungkan pemilihan.

Dimana jika permintaan pemilihan dilambungkan saat paripurna pembacaan putusan MA, dan pimpinan sidang memberi peluang maka kemungkinan akan terjadi pemilihan.

"Konsekuensi, resiko apa pun yang disampaikan paripurna terhadap putusan MA itu harus dilaksanakan. Termasuk implikasinya pergantian Pimpinan. Tidak ada persoalan," terang anggota DPD RI dapil Jawa Tengah, Ahmad Muqowam.

Kesalahan redaksional putusan yang telah diakui MA itu adalah subjek "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", bukan "Dewan Perwakilan Daerah" dan objek kata "Tata Tertib nomor...." ditulis menjadi kata "Undang-Undang nomor...". Itulah dalil yang digunakan anggota DPD pro pemilihan bahwa putusan MA tidak bisa dilaksanakan.

" Itu sudah koreksi dengan repoint. Sudah dibetulkan, dicoret yang berlebihan" kata Juru Bicara MA, Suhadi di detik sembari mengharapkan DPD RI mematuhi putusan tersebut.

Pemohon uji materi, Anna Latuconsina yang juga anggota DPD RI Dapil Maluku menjelaskan putusan MA bersifat final dan mengikat, sehingga jika dipaksakan pemilihan akan melanggar putusan MA.

Masa jabatan 2,5 tahun pimpinan tidak sah karena UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyatakan bahwa pimpinan legislatif sesuai periodesasi pemilu sekali 5 tahun.

Ditempat terpisah, Guru Besar Tata Hukum Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan, sebaiknya DPD patuh kepada hukum dengan melaksanakan  putusan MA.

Sebagamana dilansir kompas.com,  Saldi Isra menilai kesalahan redaksional tidak menjadikan putusan substansinya batal, apalagi yang salah tulis tersebut bukan hal prinsip.

Prilaku DPD yang tidak patuh hukum secara tidak langsung memberikan  pendidikan yang buruk ditengah masyarakat. "Perdebatan politik harus selesai setelah hukum memutuskan," tegasnya. (Redaksi/giro, sentranews.com)

Comments
0 Comments

0 comments :