Demi Kamtib DKI, Perkara Ahok dan Kasus Anis-Sandiaga di Intervensi Polri. *Pengadilan Tetap Laksanakan Pembacaan Tuntutan

Sentranews.com
Dugaan intervensi tidak resmi dari Pemerintah, penegak hukum, dan non pemerintah sudah lazim terdengar setiap kasus atau perkara, namun untuk perkara calon gubernur DKI Ahok dan kasus Anis-Sandiaga, Pemerintah membuat babak baru lewat Polri.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Iriawan mengintervensi perkara Ahok di Pengadilan dan kasus Anis-Sandiaga di kepolisian berupa saran. Kapolda meminta agar pembacaan tuntutan terhadap Ahok dan proses penyelidikan terlapor Anis-Sandiaga ditunda sampai selesai pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI.
Permintaan penundaan tersebut berdasarkan situasi dan kondisi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, jika dilanjutkan sesuai jadwal persidangan Ahok 11/4 mendatang dan proses penyelidikan Anis  dikhawatirkan akan menganggu keamanan dan ketertiban (Kamtib).
Berikut sebagian petikan surat Polri, "Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, dimana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar sidang dengan agenda tuntutan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untul ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilikada DKI putaran II".
Selain itu, diinformasikan juga bahwa proses penyelidikan terlapor Anis-Sandiaga dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan ditunda sampai pemungutan suara putaran ke-2 selesai.
Anis terlapor di Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Tim Advokasi Ahok-Djarot dan Sandiaga Uno terkait kasus pemalsuan kwitansi penjualan tanah tahun 2012 dilaporkan oleh Fransiska Kumulawati.
Surat resmi Kapolda Metro Jaya tertanggal 4 April itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Irwasum Polri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI.
Ahok dan Anis-Sandiaga melalui kuasa hukumnya tidak mempermasalahkan wacana penundaan yang dimintakan polri secara resmi ini. Namun  kuasa hukum Ahok tetap mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam tahapan persidangan dan Tim Advokat Anis-Sandiaga mengapreasi tujuan penundaan pemanggilan dan pemeriksaan untuk Anis-Sandiaga.
Pembacaan Tuntutan Tetap Dilaksanakan
Di tempat terpisah, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Saoloan Sianturi mengungkapkan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan tetap melakukan persidangan  ke-18 pada 11 April 2017 untuk agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara Ahok. 
Saoloan menjelaskan penundaan bisa dilakukan sesuai sistem peradilan yang ada dan terbuka di persidangan. Penundaan disampaikan oleh pihak yang berperkara dan diputuskan oleh majelis hakim, sedangkan surat polri hanya sebagai bahan pertimbangan.
Pihak yang berperkara, Jaksa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang harus menyampaikan permohonan penundaan kepada majelis hakim di persidangan.
Kemudian majelis hakim berunding dan memertimbangkan, dan menentukan kapan waktu sidang dilanjutkan jika permohonan disetujui hakim.
(Redaksi/giro, sentranews.com)
Photo, Kapolda Metro Jaya (kiri) bersama Kapolri (kanan) saat pengamanan demo GNPF-MUI ke istana 4/11/2016

No comments

Powered by Blogger.