Saturday, April 22, 2017

Menyelamatkan Perongrongan Kemerdekaan Pers Oleh Pers

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Saturday, April 22, 2017    

Oleh : Simson Sigiro, SH
Dipersembahkan sebagai refleksi menyambut Hari Kebebasan Pers Internasional 3 Mei 2017
----+++----

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis  yang  mengatur perusahaan pers, wartawan, Dewan Pers dan penyelesaian masalah.

Goncangan dari politisi, penguasa, dan beberapa elemen masyarakat yang berupaya untuk mengubah undang-undang (UU) Pers, membenturkan dengan UU lain, dan mengkriminalisasi Pers.

Mereka menilai pers Indonesia kebablasan yang pada akhirnya dapat mengganggu "stabilitas"nya. Sejatinya, alasan dibalik semua itu adalah kepentingannya terganggu dan berkeinginan terselubung merongrong kemerdekaan pers.

Rongrongan Dari Luar

Masih segar diingatan pelaku dan pegiat pers. Beberapa butir dalam UU Pers hendak di revisi Pemerintah  bersama DPR tahun 2007.

Menkominfo 2007 Sofyan Djalil mengatakan latar belakang revisi, dikarenakan UU Pers tidak bermanfaat lagi dan tidak melindungi wartawan. Ketika itu draft naskah akademik revisinya telah selesai (detik.com 3/3/2007).

Tidak berhasil. Kemerdekaan Pers kemudian hendak dirongrong lewat UU lain, seperti  UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008, UU Penyiaran 2002, UU Kerahasiaan Negara, UU Pemilu 2008, dan UU lainnya.

Untuk mengantisipasi rongrongan lewat UU versus UU, Dewan Pers masa kepemimpinan Bagir Manan mengharapkan, Dewan Pers selalu dilibatkan dalam setiap pembuatan UU.

Untuk "melibas" Kemerdekaan Pers,  Negara dan Pemerintah bersama Legislatif dan sebagian masyarakat menggunakan tangan penegak hukum melalui KUH Pidana dan KUH Perdata dalam berbagai kasus. Selain itu, tidak jarang juga terjadi kekerasan pers.

Tokoh Pers nasional Sabam Leo Batubara tidak menginginkan adanya revisi UU Pers karena akan mengancam kemerdekaan pers dan rentan kembali ke masa kelamnya. (Antara 10/5/2011).

Sulitnya menembus benteng Pers karena Pemerintah tidak berkewenangan membuat Peraturan (Peraturan Pemerintah, Presiden, Menteri, dan  Peraturan bentuk lainnya) tentang Pers. Pemerintah dan DPR selaku yang berwenang membuat dan merevisi UU, kesulitan merevisi UU Pers dan  UU lain terkait kebebasan mendapatkan dan menyebarkan informasi, karena kuatnya pengawalan Kemerdekaan Pers dari Dewan Pers dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, di samping karena kemerdekaan pers Indonesia telah dan selalu menjadi perhatian dunia.

Rongrongan Dari Pers

Secara "tangan Tuhan", golongan perongrong itu mencoba memainkan peran Dewan Pers bersama organisasi pers dan perusahaan media mainstream untuk merongrong kemerdekaan Pers melalui  verifikasi perusahaan pers dan verifikasi wartawan.

Verifikasi tersebut terlahir dari ulang tahun PWI yang disebut Piagam Palembang tahun 2010 ditandatangani 17 pemilik group  media. Pencanangan ratifikasinya dimulai bulan  Februari  tahun 2017  untuk 74 media melalui penandatangan komitmen.

Verifikasi Pers ini menjadi alat Negara, Pemerintah, sebagian masyarakat dan pengusaha Pers mainstream untuk mengekang pertumbuhan dan Kemerdekaan pers, khususnya pers "kecil".
Lewat Piagam Palembang Dewan Pers melibatkan diri merongrong kemerdekaan Pers dari sisi pertumbuhan Pers. "Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi" kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo.

Perongrongan itu juga terjadi bagi wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Gak ada berbagi informasi kepada orang yang tidak berkompeten" tambahnya.
Bahkan Yosep mengaku, bahwa Dewan Pers akan melakukan kerjasama dengan TNI dan Kepolisian dengan menerbitkan edaran hanya melayani wartawan yang berkompetensi - bersertifikat- (Tempo.Co 29/10/2016)

Rongrongan ini seolah pesan dari pengusaha media besar/ mainstream yang saat ini telah berkurang kepercayaan publik. "Upaya Dewan Pers yakni akan coba mengembalikan kebenaran faktual media mainstream, ...." terang Yosep (tribunnews.com- 13/2/2017).

Kontra dengan pola Dewan Pers saat ini, Lukas Luwarso yang pernah menjadi bagian dari Dewan Pers mencurigai ada sesuatu upaya mengembalikan pers kepada "masa jeruji".

Sebelumnya salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini mengatakan,  UU Pers 1999 tidak menginginkan pengaturan hal-hal teknis seperti UU Pers 1966 dan 1982, yang tujuannya mengontrol dan mengatur pers.(perpustakaan.bappenas.go.id-).

Paska Piagam Palembang, AJI membuat pernyataan resmi, secara tidak langsung tidak mendukung perihal verikasi tersebut karena mewanti-wanti perongrongan pertumbuhan dan kemerdekaan pers di Indonesia. (aji.or.id-)

Selain AJI, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) juga meminta Dewan Pers konsenterasi kepada kasus-kasus karya jurnalistik,  tidak masuk keranah verifikasi. (Tempo.Co 7/2/2017).

Rongrongan lewat penggantian kata

Menurut penulis, untuk mengekang Pers telah dilakukan sengaja atau tidak sengaja penggantian kata "mendata" pada pasal 15 ayat 2g  menjadi kata "verifikasi". Fungsi Dewan Pers pada Pasal 15 ayat 2g menyatakan mendata perusahaan pers.

Kedua kata tersebut cukup jauh berbeda makna yang terkandung di dalamnya dari sisi arti, sinonim, dan bentuk dan batas perbuatannya.

Arti kata "mendata" adalah melakukan pendataan (Www.kamuskbbi.web.id-). Berasal dari kata dasar "Data" yang artinya keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian -analisis atau kesimpulan- (kbbi.web.id-), sedangkan sinonim "mendata" adalah mencatat, membukukan, menginventarisasi, mendaftar (artikata.com-).

Dari arti dan sinonim kata "mendata" tersebut ditemukan bentuk perbuatannya hanya, sebatas menerima dan atau mengambil data, bukan sampai kepada verifikasi (cross check) apalagi penentuan benar tidaknya data.

Untuk Verifikasi, arti kata "verifikasi" adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya (kbbi.web.id-). Dan, sinonim dari kata "verifikasi" adalah konfirmasi, pembenaran, pembuktian, pemeriksaan ulang, pengecekan, tes, testimoni, validasi.(artikata.com-).

Uraian arti dan sinonim "verifikasi" ini menunjukan bahwa, dibenarkan untuk perbuatan cross check pembuktian atas data yang ada, namun tidak bisa digunakan untuk tindakan justifikasi.

Kesimpulan

Sekelumit gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak tepat menggunakan kata "verifikasi", melainkan harus menggunakan kata "mendata" sebagaimana yang termaktub dalam UU Pers.

Dewan Pers dan organisasi pers perlu menyadari bahwa UU Pers pasal 9, hanya mensyaratkan badan hukum perusahaan pers dan kesejahteraan wartawan yang sifat dan bentuknya kesepakatan. Ditambah pengumuman nama, alamat, dan penanggungjawab penerbit.

Dari latar belakang pasal tersebut hanya Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang membuat badan hukum perusahaan pers. Selanjutnya, hanya perusahaan pers yang berwenang mengangkat dan memberhentikan wartawannya.

Untuk mengembangkan  kemerdekaan Pers,  kualitas, dan kuantitasnya sebagaimana dikehendaki UU Pers sebaiknya dilakukan hanya pendataan perusahaan pers dan wartawan. Baik oleh Dewan Pers maupun organisasi pers.

Data tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas, bukan untuk verifikasi dan justifikasi.

Untuk organisasi Pers sebagaimana lazimnya diberi kebebasan mengatur rumah tangganya yang tidak bisa diberlakukan bagi pihak lain dan mendiskreditkannya.

Harapan dan Saran

Harapan saya, negara dan pemerintah, masyarakat, dan khususnya pegiat pers bersama Dewan Pers kembali merenung dan sadar selaku pelaksana kedaulatan rakyat atas latar belakang terwujudnya kemerdekaan pers melalui UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Hilangkan berfikir tersaingi, terganggu, dan menyatakan yang terbaik karena itu hampir dipastiskan akan merongrong kemerdekaan pers. Biarlah seleksi alam yang menentukan sembari kita selalu berbenah untuk kuantitas yang berintegritas, berkualitas, dan terlahirnya profesionalisme pers.

*Penulis adalah Mantan Ketua Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia DPD Kepri, General Manager Majalah Batam FTZ, Kabiro Majalah Ombudsman, terakhir Penanggungjawab sentranews.com-

Comments
0 Comments

0 comments :