Setelah DPD, Giliran MA Mainkan Dagelan Hukum

Sentranews.com
Dagelan politik dua hari yang lalu (4/4) menjadikan Oesman Soepta Oedang (OSO) terpilih sebagai Ketua DPD RI 2017-2019 diwakili Darmayanti Lubis dan Nono Sampono, meski sebelumnya paripurna DPD hanya agenda pembacaan putusan MA.
Seperti yang diberitakan sentranews.com (4/4) pun terjadi, yaitu memainkan paripurna untuk agenda diluar agenda demi suksesi berlangsungnya pemilihan.
Untuk memperkuat pemilihan tersebut dibuatlah Tatib nomor 3 tahun 2017.  Akhirnya, dua kubu yang berbeda mencoba menyakinkan MA, antara menggagalkan dan meloloskan pelantikan.
Namun MA mengambil keputusan lain dari putusannya. Kemarin MA memandu sumpah jabatan atas Pimpinan terpilih, meski sebelumnya memutuskan pembatalan Tatib nomor 1 tahun 2017, yang seharusnya membatalkan hasil pemilihan.
Menurut Juru Bicara MA, Suwadi, Plh Ketua MA Suwardi menggunakan dasar Tatib nomor 3 tahun 2017 sebagai wujud kepatuhan hukum atas putusan MA sebelumnya. Tatib baru itu menyebutkan masa jabatan dikembalikan menjadi 5 tahun.
MA Lakukan Penyimpangan
Pengamat hukum Tata Negara Feri Anshari dari Fakultas Hukum Andalas menilai semua proses dari awal hingga pemilihan dan pengangkatan sumpah telah terjadi penyimpangan putusan MA, undang-undang, dan konsep DPD-nya.
Putusan MA telah jelas menyebutkan masa jabatam Pimpinan DPD harus lima tahun dengan dibatalkannnya Tatib nomor 1 tahun 2016 dan 2017 yang membatasi 2,5 tahun jabatan Pimpinan.
Pelantikan berdasarkan Tatib nomor 3 tahun 2017 ini kental "permainan" dan "konspirasi" serta akal-akalan karena selain mengangkangi putusan MA, surat keputusan tidak ada, yang melantik bukan Ketua MA, dan Tatib dibuat setelah putusan MA (29/3). "OSO merupakan pimpinan ilegal DPD," terang Feri menilai di detik.
Meneruskan Kepala Biro Hukum MA, Hakim Yustisial MA Hatanto mengungkapkan, bahwa MA mengabaikan proses internal DPD agar dapat memandu pelantikan dengan mengangkat sumpah janji Pimpinan DPD terpilih oleh Ketua MA berdasarkan UU M3D pasal 260 ayat 6. "Tidak ada hubungan putusan MA dengan pelantikan", sebut Kepala Biro Hukum MA Ridwan Mansyur diwaktu yang berbeda.
Lobi- Lobi Pra Pelantikan
Atas nama Perwakilan DPD, Sekretaris Soedarsono Hardjosukarto dan Anggota DPD Gede Pasek Suardika menemui Wakil Ketua MA Bidang Non Yudicial Suwardi melalui dasar undangan pelantikan sekaligus meminta memandu pengangkatan sumpah jabatan dari MA.
Sementara di hari yang sama kubu yang berupaya menggagalkan pelantikan melalui Wakil Ketua DPD Farouk, juga bertandang ke MA untuk menyampaikan surat tidak adanya pelantikan Ketua DPD yang baru.
Namun Farouk Muhammad dilarang masuk karena tengah ada pertemuan MA dengan Perwakilan DPD. Farouk menduga dalam pertemuan yang menyita waktu itu ada sesuatu lobi-lobi karena kehakiman dilarang bertemu dengan pihak yang terlibat dalam suatu perkara. "-Wakil Ketua MA- Telah tahu ada masalah internal -DPD-" terangnya.
Juru bicara MA Suhadi menyatakan, selain urusan undangan dan tuntunan sumpah,  pertemuan Wakil Ketua MA Suwardi dengan Perwakilan DPD tidak melanggar kode etik kehakiman karena yang bertemu bukan pihak yang berperkara.
Putusan MA Yang Dimainkan MA
Putusan MA nomor 38/P/HUM/2016 membatalkan Tatib DPD nomor 1 tahun 2016 tentang masa jabatan 2,5 tahun Pimpinan DPD. Dan, membatalkan Tatib nomor 1 tahun 2017 yang mengatur berlaku surut Pimpinan DPD 2014-2019 melalui putusan MA nomor 20/P/2017.
Alasan pembatalan Tatib tersebut adalah Tatib yang menentukan masa jabatan bertentangan dengan pasal 260 ayat 1 UU MD3, dan rapat paripurna keputusan Tatib nomor 1 tahun 2016 tidak sah karena tidak kuorum sesuai pasal 297 ayat 1-2. 
Sedangkan Tatib nomor 1 tahun 2017 dibatalkan karena melanggar UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan yang berlaku asas nonretro aktif sebagaimana diatur dalam pasal 300 ayat 1 UU MD3.
Atas dasar tersebut MA memutuskan, selain peraturan tidak boleh berlaku surut, pemberlakuan masa jabatan Pimpinan DPD 2,5 tahun ditengah berjalannya periode 2014-2019 dibatalkan.
Dengan putusan final dan mengikat tersebut, menurut pengamat hukum seharusnya masa jabatan Pimpinan DPD yang ada sekarang, Wakil Ketua GKR Hemas dan Farouk Muhammad berlanjut sampai 2019, kecuali Ketua Irman Gusman yang tersandung hukum.
(Redaksi, sentranews.com)

No comments

Powered by Blogger.