Mendeteksi Kinerja Saber Pungli Kepri Caturwulan I 2017


Program Presiden Jokowi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) mulai menggeliat di wilayah provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tim Saber Pungli di Kepulauan Riau (Kepri) dalam caturwulan I 2017 dibawah pimpinan Irwasda Polda Kepri, Kombes Heru Pranoto telah berhasil tersiar empat operasi tangkap tangan, dua kali sosialisasi, satu kali rapat kerja, serta pembentukan dan pengarahan tim Saber Pungli di Kabupaten Kota di Provinsi Kepri.

Tim ini, menurut Kapolda Kepri Irjen Sam Budi Gusdian, masih memiliki sejumlah target untuk internal mau pun eksternal -tim-. Dalam pemberantasan pungli kepolisian mengambil peran ibarat eksekutor.

" -target- Intinya pada pelayanan -publik- yang tidak sesuai aturan akan ditindak," tegasnya saat sosialisasi dan raker Saber PungliSosialisasi dan rapat kerja Satgas Saber Pungli Kepri 7/4/ di kantor Gubernur Kepri.

Sebelumnya Ketua Satgas Saber Pungli Kombes Iwan Heru Pranoto menyebutkan, tujuan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli adalah menekan ketidakspatian hukum pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan kepada instansi Pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Pelayanan menjadi terukur dan transparan dari segi biaya, waktu, persyaratan dan lainnya. Hal itu disampaikan Pranoto saat sosialisasi Saber Pungli bentuk jalan santai bersama berbagai elemen masyarakat (31/3) di Batam.

Pembentukan Satgas Saber Pungli di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016.  Satgas Saber Pungli Kepri dibentuk Gubernur Kepri pada 11 November 2016 dalam surat keputusan 2317 tahun 2016 diketuai Irwasum Polda Kepri.
Berikut rangkuman penindakan Satgas Saber Pungli  melalui operasi tangkap tangan dalam 4 empat bulan terakhir.

Pungli Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura Tanjung Pinang

Pungli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Pinang Kementerian Perhubungan tepatnya pos keberangkatan Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura (1/5) lalu.
Korban pungli adalah agen Kapal Sabuk Nusantara, VOC Batavia, dan Marina. Pelaku dilapangan adalah HPS pegawai Kemenhub tersangka setelah operasi tangkap tangan dengan barang bukti Rp 2,6 juta.

Modus pungli adalah mempersulit persyaratan keberangkatan kapal sehingga pihak agen memberikan uang bawah tangan pengganti biaya checking kapal dan penumpang.

Proses terakhir masih di Polresta Tanjung Pinang  pemeriksaan 5 orang saksi dan penetapan 3 tersangka (HPS, EP, dan S) dari aparatur sipil negara.

Ketiga tersangka  disangkakan Pasal 12e UU nomor 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penindak dalam OTT pungli dari Polresta Tanjung Pinang pimpinan AKBP Joko Bintoro.
Pungli Kapal Roro Sembilang Dabosingkep

Berbeda Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura, OTT di Dabosingkep Lingga dilakukan dalam Kapal Roro KMP Sembilang Trayek Lingga- Batam (20/4) lalu.

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka inisial Br (31 th) merupakan pembantu tukang masak KMP Sembilang. Korban saat itu adalah  penumpang yang tidak disebutkan nama dan inisialnya.
Saksi pelaku yang kepergok pungli itu digiring Kepolsek Terdekat bersama barang bukti Rp 1 juta, 3 kasur dan lainnya.

Proses terakhir masih tahap pengembangan Polres Lingga pimpinan AKBP Ucok Lasdin Silalahi. Pelaku pungli Br disangkakan pasal 3 UU Tipikor.

Modusnya tersangka menyewakan kasur penumpang milik negara Rp 10-20 ribu/kasur kepada penumpang selama 1,4 tahun tertangkap Unit Saber Pungli Polres Lingga.
Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Batam

Modus yang diungkap Satgas Saber Pungli Kepri beragam meski sama-sama kegiatan kepelabuhan laut.  ASDP Telaga Punggur Batam (19/4) modusnya penaikan golongan milik pelanggan dan membuat 2 manifest yang berbeda

Barang bukti Rp 45 juta dari tangan pelaku dan kantor dan barang bukti lainnya telah diamankan Tim Saber Pungli Polresta Barelang.

Pelaku pungli FRN dan DA pegawai ASDP, sedangkan korban saat OTT adalah inisial Bn. Kedua pelaku FRN dan DA telah ditetapkan menjadi tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan dan pengembangan.

Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12 UU Tipikor, dan atau pasal 21 UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan atau pasal 3 UU nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, juncto pasal 55 KUH Pidana.

Pungli Pasar Bintan Center Tanjung Pinang

Pengelola pasar Bintan Center,  BUMD Tanjung Pinang melakukan pungli telah lama berlangsung, terungkap dan ditindak (17/2) lalu oleh Direskrimsus Polda Kepri bersama Tim Saber Pungli Tanjung Pinang.

Barang bukti Rp 36,6 juta dan lainnya telah diamankan. Hasil pemeriksaan, inisial St  dan ANS telah ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya pegawai dan Dirut BUMD Tanjung Pinang.
Pelaku pungli dsangkakan Pasal 12e dan atau pasal 11 UU Tipikor dan telah sudah P21 di Kejati Kepri.

Modus menerapkan harga sewa kios diatas ketentuan dari Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta sampai Rp 8 juta sejak 2014.
(Bbs/Giro, sentranews.com)

No comments

Powered by Blogger.