Menghapus "Dosa" Gubernur dan DPRD Kepri di TL Batam

Suara Redaksi, sentranews.com.

Gubernur Kepri tidak melakukan janjinya akan merevisi Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2017 tentang Tarif Listrik Batam (TLB) yang kenaikannya hingga 45,5 %, di tengah kerumunan massa di gedung Walikota Batam pada 17/4/2017.

"Dengan berbagai pertimbangan, kita sudah membuat kesimpulan terkait persoalan TLB. Yakni tetap berpegang pada keputusan (Pergub) yang sudah kita buat," tegas Nurdin di Gedung Daerah, sehari sebelum aksi ke 4 penolakan TLB (16/5).

Sampai saat ini rakyat Batam masih bersikukuh melakukan penolakan Pergub TLB dengan spanduk pernyataan di pemukiman masing-masing, yang akan melanjutkan aksi turun ke jalan.Penolakan rakyat Batam ini dikarenakan alasan kenaikan TLB tidak realistis dan tidak memenuhi proses kelayakan membuat peraturan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kajian-kajian yang disebutkan PLN Batam telah satu tahun itu tidak melibatkan masyarakat dan tidak pernah diungkap ke publik. Gubernur mengusulkan ke DPRD Kepri tidak melalui kajian yang kredible. Seterusnya DPRD Kepri menyetujui kenaikan tersebut tanpa melakukan kajian. Itulah "dosa" terbesar PLN Batam, Gubernur dan DPRD Kepri.

Sebaiknya kajian-kajian yang ada tersebut harus melibatkan masyarakat dan harus disampaikan ke publik. Selanjutnya Gubernur bersama DPRD Kepri harus melakukan kajian ulang dan mambuat kajian sendiri yang kredible.

Alasan kenaikan TLB adalah dikarenakan keuntungan PLN Batam berkurang dan untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan pelayanan hingga ke pulau-pulau. Alibi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan membebankannya kepada masyarakat karena PLN Batam adalah perusahaan swasta, yang notabene anak perusahaan BUMN PLN Persero.

Ketidakpatutan ini sebaiknya Menteri BUMN dan Menteri Sumber Daya Energi memberi perhatian agar Pergub TLB ditunda pemberlakuannya menunggu adanya kajian komprehensif. Juga, menghindari semakin tidak kondusifnya Batam.

Sebagai catatan TLB berlaku subsidi silang antar golongan. Sedangkan tarif listrik nasional (TLN) saat ini tidak menganut subsidi silang, TLN sama semua golongan. Catatan lainnya Gubernur Kepri juga berdalih kenaikan TLB ini lebih dikarenakan menghindari "byarpet" dan PLN Batam diambang kolaps, kurang tepat.  PLN Batam telah menjual arus ke luar wilayah Batam sementara wilayah kerjanya di Batam dan keuntungan saja yang berkurang.

Gubernur Kepri mengesahkan tarif listrik Batam (TLB) setelah mendapat jawaban DPRD Kepri, yang dimintakan sebelumnya mendapat perlawanan dari rakyat Batam.Langkah terbaik yang harus dilakukan Gubernur Kepri adalah merealisasikan janjinya merevisi Pergub TLB dan menunda pemberlakuannya atas kesadaran moral.

Kesadaran moral ini dapat dilakukan bersama DPRD Kepri sebagai penghapusan "dosa" bersama sebagaimana disebutkan "dosa-dosa" di atas. Revisi dan penundaan ini juga demi stabilitas Batam dan kesejahteraan rakyat.*

Photo (.net), Gubernur Nurdin Basirun

No comments

Powered by Blogger.