Thursday, May 4, 2017

Verifikasi dan Uji Kompetensi Vs Kebebasan Pers

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, May 4, 2017    

Suara Redaksi sentranews.com-

Pada perhelatan Hari Kebebasan Pers Se Dunia yang diselenggarakan UNESCO bersama Pemerintah  (1-4/5/2017) di Jakarta Convention Center, Dewan Pers kembali mengumbar verifikasi dan justifikasi media massa dan wartawan, sementara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan pers.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo mengatakan, Dewan Pers akan tetap mendorong pelaksanaan uji kompetensi dan verifikasi media untuk mengembalikan marwah jurnalisme pada profesi wartawan.(kompas.com- 2/5/2017)

Mereview awal reformasi tahun 1990-an sekaligus lahirnya kebebasan pers di Indonesia Presiden Jokowi sangat menghargai dan mengharapkan peran pers dengan kebebasannya dilanjutkan."Selamat datang di Indonesia, rumah dari jurnalisme yang paling bebas dan paling bergairah di seluruh dunia" sambut Jokowi ke pers dunia dalam pidatonya. (Detik.com 3/5/2017).

Presiden juga mengapresiasi pers nasional. "Saya ingin mengatakan kepada seluruh pegiat media massa nasional, kami tidak akan bisa bangkit tanpa kalian. .....kami tidak akan bisa berhasil tanpa kalian," ungkap Jokowi. (kompas.com- 3/5/2017)

Pidato penyambutan Presiden Jokowi seolah mengingatkan Dewan Pers agar tidak memverifikasi media massa dan wartawan, tetapi lebih menekankan kesadaran pers itu sendiri sebagaimana disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berkata, "Di Indonesia tidak ada sensor. Tapi yang kami harapkan Pers itu menyensor dirinya sendiri demi persatuan, demi demokrasi, dan demi keadilan".Harapannya perusahaan pers -dan wartawan- menjunjung tinggi objektivitas dan etika jurnalistik dalam menjaga kebebasan pers  (kompas.com- 3/5/2017)

Pernyataan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini sejalan dengan  harapan mantan Ketua ASWARI Kepri, Simson Sigiro dan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS).

Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers yang berkualitas dan peningkatan kuantitasnya sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers tidak berwenang memerifikasi dan justifikasi, hanya dapat mendata. Data tersebut digunakan untuk pengembangan kebebasan pers melalui pembinaan dan peningkatan kualitas dan  integritas menuju profesionalisme.(sentranews.com- 22/4/2017)

Pidato Presiden dan pernyataan Wakil Presiden ini perlu dicarikan solusinya agar persoalan yang diciptakan Dewan Pers dan organisasi pers tentang uji kompetensi dan verifikasi yang berefek pada perongrongan kebebasan pers.

Solusi atas persoalan tersebut adalah Dewan Pers meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan kebebasan pers di seluruh Indonesia lewat kerjasama dengan pemerintah daerah serta organisasi pers di daerah.

Kerjasama tersebut bisa dengan membentuk Dewan Pers di daerah dan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas perusahaan pers dan wartawan.

Output kegiatan tersebut menumbuhkan kesadaran moral dan peningkatan kualitas, yang pada akhirnya tidak dibutuhkan uji kompetensi wartawan dan verifikasi media massa.

Dengan demikian pengakuan dan apresiasi Presiden Jokowi  yang mengatakan, "tanpa pers Pemerintah tidak bisa bangkit dan berhasil " dapat terwujud demi pembangunan, Indonesia dan rakyat yang berdaulat.

Terbentuknya kesadaran moral pers secara alamiah, baik perusahaan pers mau pun wartawan sebagaimana pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla," pers menyensor dirinya sendiri" dan pidato Presiden Jokowi, "Indonesia rumah jurnalisme paling bebas dan bergairah di seluruh dunia," karena kebebasan pers Indonesia tidak mengenal sensor dari pihak lain.

Untuk itu Dewan Pers tidak perlu melanjutkan keinginannya menerapkan uji kompetensi wartawan dan verifikasi media massa. Bila perlu keputusan radikal ditempuh dengan mencabut kembali keputusan Dewan Pers atau apa pun bentuknya terkait kedua hal tersebut dan segala bentuk penghambat kebebasan pers.

Menunggu atau tanpa menunggu aksi Dewan Pers, pers nasional di seluruh tanah air harus mulai berbenah dari sekarang. Khususnya kita perusahaan pers yang baru berdiri (start up) dan wartawan pemula, yang pasti banyak kekurangan dan yang lama meningkatkan dirinya lebih baik demi terciptanya kepercayaan publik.*

Comments
0 Comments

0 comments :