Keresahan Meluas, Efek Penghentian Ojek Resmi oleh Pemko Batam


Kebijakan Dinas Perhubungan  Pemerintah Kota Batam Yusfa Hendri yang direstui Walikota  Rudi, agar seluruh ojek online yang resmi berbadan hukum dan berijin dari Kementerian tidak boleh beroperasi di Batam sejak 1 Juni 2017 lalu, menimbulkan keresahan yang makin luas di Batam karena para pengojek di sweeping oleh kelompok lainnya.

Berikut kutipan pernyataan para pengemudi ojek online dari berbagai sumber di Batam sejak terjadi penghentian Pemko Batam dan sweeping dari kelompok lainnya.

"Sya tdk trima ini, ini penghinaan namany, ...... y walaupun gojek d larang beroprasi, jngn lh smpai d buat kyak gto,,, aku bersumpah......gk kau lht ni anak ku 2 minggu gk minum susu, biar lh anak istri ku gk mkn, ku...........opang" katanya sambil menunjukkan photo anaknya dan istrinya yang lagi hamil.

"Kucing-kucinganlah, kalau enggak kami mau makan apa. Inisiatif sendiri saja. Untuk menghindari gesekan ... tidak pakai atribut," ujar satu di antara pengemudi Go-jek di tempat terpisah.

"Teman-teman kami tadi sempat di-sweeping. .... (meski-red) tidak pakai atribut, terus di-sweeping juga. Ini namanya sudah tidak benar," ungkap pengojek lainnya.

Walikota Batam Rudi meminta berhenti melayani pelayanan ojek selama tidak ada perijinan dari pemerintah daerahnya. Ndilalahnya, Rudi meminta pengojek resmi menjadi pengojek pangkalan. "Karena mereka berbadan hukum, jadi harus ada izin (daerah-red)," kata Rudi kepada Wartawan.

Ketua DPRD Batam Nuryanto meminta, persoalan ini harus diantisipasi untuk menghindari merebak dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. DPRD Batam akan konsen jika Pemko Batam tidak menuntaskannya.

Kepala Dinas Perhubungan Yusfa Hendri menjelaskan restu Walikota Rudi untuk penghentian ojek online resmi beroperasi, dikarenakan operator ojek online tidak memiliki izin usaha dan izin operasi di Batam sesuai Permenhub Nomor 26 tahun 2017  (sering disebut tentang peraturan taksi online, bukan ojek-red), meski telah memiliki izin dari Kementerian Kominfo.

Ndilalahnya, Yusfa melarang pengojek  menggunakan aplikasi online dan memakai atribut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ojek online selama ini.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Surgihardjo dalam pembahasan kesiapan implementasi aturan angkutan sewa khusus atau sewa online sesuai dengan Permenhub nomor 26 Tahun 2017 atau yang sering disebut taksi online, dalam rilis dephub (13/6) menyebutkan, Menteri Perhubungan meminta agar  tidak ada lagi cara-cara yang kontraproduktif seperti saling demo, tindakan anarkis dan sebagainya.

Rudi dan Yusfa di Cerca

Penghentian ojek online resmi di Batam oleh Pemko Batam mengakibatkan Walikota  Rudi dan Kadishub Yusfa dicerca di media sosial.

Menurut nitizen Rudi bersama Yusfa kurang bijak mengatasi masalah. Kurang memahami situasi dan kebutuhan daerahnya, kondisi masyarakatnya, tidak tahu Permenhub 26 tahun 2017, dan lelet dalam perkembangan teknologi informasi dalam bisnis.

Selain itu nitizen juga menilai adanya persaingan bisnis dengan mengorbankan yang sudah resmi di Indonesia untuk  kepentingan yang tidak resmi. Tragisnya, nitizen sampai melontarkan Rudi lebih suka yang tidak resmi.

Hanya 3 Ojek Online Berijin di Indonesia

Kemenkominfo mengeluarkan izin sistem penyelenggara elektronik, baik untuk sektor pelayanan publik dan privat. Sampai akhir Mei, hanya 3 perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi yang terdaftar yakni PT Gojek Indonesia, PT Grab Indonesia, dan PT Uber Indonesia Technology, termasuk ke dalam sektor publik karena bergerak dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Noor Iza. Pemberian izin mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang salah satunya mengatur mengenai badan usaha yang menyediakan atau mengelola sistem elektronik untuk keperluan pihak lain. Aplikasi online merupakan dukungan untuk perkembangan ekonomi berbasis digital sesuai workforce digitalization.

Memperkuat Kemenkominfo, Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana menyatakan, aplikasi ojek online bukan perusahaan angkutan, melainkan  perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang transportasi adalah ranah Kemenkominfo.

"Roda duanya urusan Kemenhub, aplikasinya Kemenkominfo," kata Cucu dalam diskusi di Gedung Kementerian Perhubungan.
(Red/Giro, sentranews.com)

No comments

Powered by Blogger.