Wednesday, July 12, 2017

Hak Angket KPK, Todung Vs Yusril

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Wednesday, July 12, 2017    


Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dengan advokat Todung Mulya Lubis silang pendapat terkait Hak Angket DPR RI terhadap KPK, antara berhak dan tidak berhak.
 
Yusril mengategorikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari eksekutif, sehingga DPR berhak menggunakan hak angketnya.  Sedangkan Todung menilai tidak berhak karena KPK adalah lembaga non struktural (state auxiliary agency).

KPK State Auxiliary

Todung menjelaskan, Yusril menggunakan kacamata tradisional untuk pembahasan ilmu tata negara yang melihat arsitektur ketatanegaraan Indonesia hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Padahal dalam perkembangan tata negara modern, arsitekturnya sudah berubah.

Indonesia misalnya, lembaga-lembaga seperti KPK, PPATK, Komnas HAM, dan lembaga lainnya dikenal sebagai lembaga non-struktural. Umumnya, negara-negara yang mengalami reformasi atau transisi dari pemerintahan yang otoriter ke demokrasi. Pembentukan lembaga itu  sebagai check and balance yang menjadi tuntutan publik.

Hak angket KPK, sebut Todung,  akan sangat mengganggu kerja KPK (obstraction of justice) dan melemahkan.

Upaya itu telah dilakukan oleh DPR dari sisi anggaran dan Pansus Angket KPK yang membuat pos pengaduan dan menggali informasi dari para koruptor.

KPK Eksekutif

Berbeda dengan Todung, Yusril menjelaskan, DPR dapat menggunakan hak angket kepada KPK sesuai  hukum ketatanegaraan karena dibentuk melalui undang-undang dan KPK merupakan salah satu dari eksekutif.

Pada rapat bersama Pansus di komplek Parlemen, Yusril pada lansiran kompas.com- menyebutkan, berdasarkan UUD 1945 DPR mempunyai tugas dan kewenangan bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Hak angket merupakan salah satu pelaksanaan pengawasan  DPR.

Selanjutnya, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menggariskan bahwa DPR dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan UU dan terhadap kebijakan Pemerintah (eksekutif).
Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat tiga organ, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.
KPK bukan termasuk kategori yudikatif, karena bukan merupakan badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili.

KPK juga bukan termasuk badan legislatif karena tak memproduksi peraturan perundang-undangan. Kecuali peraturan internal yang dibuat khusus untuk KPK dan permintaan undang-undang yang lebih tinggi.

KPK sebagai eksekutif sesuai  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat itu, sebut Yusril, UU tersebut menyebutkan dalam tempo dua tahun sudah harus terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi.

Photo,ist.net>Yusril Izha Mahendra.





Comments
0 Comments

0 comments :