72 Tahun Merdeka, Sekolah Belum Siap Terima Komite Sekolah


Oleh Anggota Komite Sekolah, Simson Sigiro.

Tulisan ini dipersembahkan kepada: 
1. Pembina Komite Sekolah Walikota Batam, Camat dan Lurah
2. Konselor/Kord. Komite Sekolah Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Batam
3. Wakil Rakyat DPRD Batam
--------


Kemerdekaan RI berusia ujur 72 tahun tetapi sistem pendidikan  selalu berubah dan selalu mencari bentuk. Terakhir diharuskannya pembentukan Komite Sekolah dari berbagai unsur sebagai pengawas di setiap sekolah, namun pihak sekolah belum siap menerima kehadiran Komite.

Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab era reformasi dan era revolusi mental di Pemerintah saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilimpahkan penanganan pendidikan wajib belajar 9 tahun, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD dan SMP).

Untuk memonitor dan membantu tugas-tugas tersebut di setiap sekolah diamanatkan Pemerintah untuk membentuk Komite Sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Keberadaan Komite Sekolah guna peningkatan mutu layanan pendidikan. Komite adalah lembaga mandiri beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite Sekolah ditugaskan negara memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya.

Juga menindak lanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi peserta didik, orang tua/ wali dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
Tugas-tugas tersebut tidak jarang tidak diindahkan pihak Sekolah karena paradigma lama yang buruk masih melekat pada Kepala Sekolah. Paradigma itu kira-kira seperti ini, "Komite Sekolah hanyalah tukang stempel dan pengganggu Sekolah".

Sebaliknya anggota Komite Sekolah maupun anggota merangkap Pengurus juga kebanyakan tidak mau melakukan tugas dan fungsinya atau tidak tahu untuk apa dia di Komite. Posisi Komite yang demikian sepertinya keinginan Kepala Sekolah.

Contoh kasus. Salah satu SMP Negeri di Batam pada PPDB tahun ini telah sepakat dan berkomitmen antara Sekolah dan Komite tidak menerima perserta didik baru melebihi kuota (360 orang) sesuai keputusan Dinas Pendidikan Batam.

Paska pengumuman PPDB, Kepala Sekolah menerima 528 orang, melebihi 168 orang dari keputusan tanpa melibatkan Komite Sekolah sebab musababnya. Bahkan orang tua/wali murid di mintai kesediaannya untuk membawa meja kursi belajar sendiri dengan berbagai dalil, tanpa mengkonsultasikan lebih dahulu dengan Komite Sekolah.

Kebijakan Kepala Sekolah yang menerima siswa melebihi kuota dan membebankan meja kursi belajar kepada orang tua/wali adalah kesalahan fatal sebagai pimpinan. Apalagi tidak menerima pendapat resmi dari Komite Sekolah.

Contoh kasus di atas menunjukan ketidaktahuan dan ketidakpahaman serta ketidaksiapan Kepala Sekolah tentang keberadaan Komite dalam sistem pendidikan saat ini. Jika ini berlangsung terus menerus akan sulit Sekolah itu meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Kepala Sekolah dan Pengurus  Komite harus menyadari bahwa tandatangan Ketua dan Sekretaris Komite tidak berlaku jika sesuatu itu belum dirundingkan secara bersama-sama di internal Komite.
Kasus di atas juga menjadi pelajaran bagi anggota komite dan Kepala Sekolah agar lebih sadar dan mengetahui posisi dan fungsinya masing-masing di Sekolah agar bisa menjalankan tugasnya dan terjadi sinergi.

Tuntututan sistem baru ini di satuan pendidikan sangat membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan siap melaksanakannya. Jika tidak mampu dan tidak mau sebaiknya mengambil peran lain, selain Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.*

No comments

Powered by Blogger.