7 Aksi Nyata Indonesia untuk Tragedi Myanmar

Jakarta -sentranews.com

Tragedi kemanusiaan terhadap kaum Rohingnya di Rakhine, Myanmar dikecam dan disesalkan  Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resmi 3/9 lalu di Istana Negara. Presiden meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri

Berikut point-point pernyataan resmi Presiden Joko Widodo:
Pertama, Negara Indonesia menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Kedua, diperlukan aksi nyata berkomitmen dari pemerintah untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.

Ketiga, menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno  menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan. 

Ke empat, Retno ditugasi untuk meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan serta memberikan perlindungan kepada semua warga Myanmar termasuk umat Muslim serta membuka akses bantuan kemanusiaan.

Kelima, untuk penanganan kemanusiaan pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Selanjutnya bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer.

Keenam, telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober mendatang di Rakhine State.

Ketujuh, Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik. Pengungsi Rohingnya di Dhaka, Banglades akan dipersiapkan bantuan kemanusiaan makanan dan obat-obatan.

Sebelumnya Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk Myanmar pada Maret 2017. Tim ini bertugas mencari fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar  ditargetkan rampung pada Maret 2018.

Kepala Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Myanmar Marzuki Darusman mengatakan, saat ini Myanmar tengah mengalami krisis multidimensi.

Di Sekretariat Amnesty International, Jakarta Pusat (3/9) Marzuki mengungkapkan bahwa laporan multidimensi tersebut akan menjabarkan krisis pembangunan, krisis HAM, dan krisis keamanan.
TPF berharap pemerintah Myanmar kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan TPF.
(bbs/Giro, sentranews.com).

Photo, kondisi masyarakat Rokhine State menerima bantuan

No comments

Powered by Blogger.