Sunday, September 17, 2017

Pergub TLB Berbuah Penindasan

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, September 17, 2017    

Suara Redaksi, sentranews.com
PLN Batam kembali lirih menekan dan mengancam masyarakat golongan konsumen rumah tangga dengan memadamkan arus listrik secara bergilir hampir diseluruh wilayah Batam untuk meminta kenaikan tarif listrik Batam (TLB) berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan dalil biaya operasional tidak tertutupi.
 
Penilaian yang sama disampaikan pengamat ekonomi Politeknik Batam, Zainudin. "..seolah-olah kesannya mengancam. Sebenarnya pemadaman bergilir itu apakah benar-benar profesional atau-kah sengaja untuk seperti itu?," ujar Zainuddin di salah satu media lokal.

PLN Batam juga berlirih memainkan pola penindasan dengan membenturkan penguasa dengan masyarakat konsumen rumah tangga untuk penaikan tarif dasar listrik Batam.

Bah senjatanya Peraturan Gubernur dan pelurunya FKPD ( Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dikomandoi Gubernur Kepri. "Implementasi Pergub tidak jalan," ungkap Plh Sekretaris PLN Batam Rudianto ke media sebelum kesepakatan FKPD.

Gubernur Kepri memboyong para pimpinan daerah dan vertikal di Kepri dan Batam untuk menyepakati kenaikan 45 % pada 15/9/2017 di Graha Kepri.

Kedua upaya itu dilakukan tanpa pernah mengemukakan operasional apa yang dimaksud PLN Batam dan perhitungan detailnya yang valid. Baik oleh PLN Batam, Gubernur Kepri, DPRD Kepri, maupun penguasa lainnya.

Upaya itu cukup berhasil karena para pimpinan penguasa di Kepri dan Batam pasang badan untuk menaikan tarif listrik Batam hingga 45 %. Para pimpinan penguasa dalam FKPD sepakat akan menjadi garda terdepan membela dan mensosialisasikan kenaikan tersebut.

Paska kesepakatan tersebut Direktur Utama PLN Batam menjamin arus akan terus dialirkan ke masyarakat konsumen semua golongan . "Pemadaman bergilir selesai," tegas Dadan kepada media pers.

Upaya-upaya PLN Batam ini tidak lepas  dari Peraturan Gubernur Kepri nomor 21 tahun tentang Tarif Listrik PLN Batam yang telah diterbitkan oleh Nurdin Basirun pada 1 Maret 2017 lalu.
Sebagai informasi. Peraturan Gubernur itu terlahir dari rekomondasi/ persetujuan resmi dari DPRD Kepri nomor 55/160/II/2017 pada tanggal 27 Februari 2017 lalu, yang sebelumnya diajukan PLN Batam kepada Gubernur Kepri.

Kepercayaan publik kepada Gubernur Kepri dan DPRD Kepri menjadi hilang karena keduanya tidak melakukan kajian konverehensif secara terbuka sebelum merekomondasikan dan menerbitkan Peraturan. Inilah "dosa" besar keduanya kepada masyarakat konsumen rumah tangga PLN Batam.

Untuk menjaga kondusifitas dan menguatkan kenaikan tarif listrik Batam sebaiknya Gubernur Kepri dan DPRD Kepri harus mengkaji ulang secara konverehensif dan terbuka Peraturan Gubernur Kepri nomor 21 tahun 2017 tersebut.

Solusi kedua. PLN Batam, Gubernur Kepri dan DPRD Kepri sebaiknya menyampaikan secara detail dan terbuka dengan data valid kepada publik segala hal yang dibuat menjadi alasan kenaikan tarif listrik.

Untuk melakukan solusi itu dibutuhkan kesadaran moral dan mental yang baik dari ketiga institusi tersebut. Kesadaran ini dalam rangka mengeliminasi amarah masyarakat dan hilangnya kesan penindasan.

Masyarakat Batam dari berbagai elemen sebaiknya melakukan upaya-upaya penolakan kenaikan tarif listrik Batam dan pencabutan atau peninjauan ulang Peraturan Gubernur Kepri nomor 21 tahun 2017 dengan mengutamakan kondusifitas tanpa anarkisme. *

Comments
0 Comments

0 comments :