Penyebab Carut Marut Aturan Perundangan dan Solusinya

Jember, sentranews.com.

Saat ini ada tiga masalah utama yang menyebabkan kekacauan hukum di Indonesia saat dipandang sebagai aturan. Diantaranya pembuatnya tidak ahli, lebih kental permainan politik dan suap menyuap.

Hal itu ia ungkapkan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD  berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, dalam pidatonya saat pembukaan konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur pada 10/11/2017.

Kekacauan pertama. Pembuatnya tidak ahli mengakibatkan produk hukumnya digugat karena kurangnya pengalaman dan tidak profesional atau tidak ahli. Misalnya,  pasal yang menyatakan bahwa pengaturan yang lebih lanjut dalam pasal 5. Padahal pasal 5 itu lain lagi dengan masalah yang dimaksud.

Penyebab kekacauan ke dua adalah  adanya permainan politik dengan modus  tukar-menukar materi dalam membuat suatu undang-undang. Misalnya, salah satu parpol menyetujui suatu peraturan dengan syarat peraturan lain harus sesuai keinginannya.

Kekacauan ketiga dikarenakan adanya penyuapan anggota Dewan dalam penyusunan UU atau peraturan pesanan berbayar. Misalnya, ada yang meminta sebuah bunyi ayat dalam pasal tertentu dengan imbal balik bayaran bentuk/sejumlah tertentu

"(Perlu-red) Kementerian Hukum dan HAM merencanakan penataan masalah regulasi sehingga menjadi ketertiban. Ketidaktertiban itu antara lain disebabkan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Tentu banyak hal lain. Itu pada tataran regulasi atau sebagai isi UU," tutup Mahfud MD.

Ditempat yang sama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui, penataan regulasi penting untuk selalu dilaksanakan merefleksikan makna Indonesia adalah negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Hukum dan HAM ada beberapa tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia.

Diantaranya, terjadi obesitas regulasi di tingkat pusat dan daerah yang dapat menghambat target kemudahan berinvestasi dan efektifitas pelayanan publik.

Kedua, masih ditemukan ketidakharmonisan peraturan di tingkat pusat, utamanya jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kementerian/lembaga.

Ketiga, keberadaan peraturan daerah yang tidak sinkron dan tidak harmonis dengan regulasi yang lebih tinggi baik dari segi substantif maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Solusinya, menurut Yasonna, Pemerintah telah menyusun upaya nyata untuk penataan regulasi dengan beberapa langkah.

Pertama,  tengah dipersiapkan sebuah tim penataan regulasi yang akan bekerja secara ad hoc yaitu Tim Reformasi Regulasi guna merampingkan obesitas regulasi. Tim ini melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bermasalah.

Solusi ke dua,  menambahkan ketentuan dalam Rancangan Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berupa memperluas kewajiban dilakukannya pengharmonisasian berbagai peraturan di tingkat pusat dan daerah.

Ketiga, pengharmonisasian rancangan peraturan itu berjenjang sesuai tingkatnya, melalui pendampingan dalam rangka mencegah pembentukan Perda yang bermasalah.

Keempat, memperkuat peran serta masyarakat secara luas dan khususnya peran para akademisi dalam rangka menciptakan produk hukum atau regulasi yang partisipatif, aplikatif, responsif dan membumi.

Terakhir, rancangan peraturan sesuai sebagaimana arah politik hukum nasional yang terkordinasi harmonis oleh Kementerian Hukum dan HAM

(Giro)

No comments

Powered by Blogger.