Monday, December 4, 2017

Mengapa Harus Marsekal Hadi?

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Monday, December 4, 2017    


"Saya meyakini beliau memiliki kepemimpinan dan kemampuan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Soroja di Gerbang Tol Soreang, Senin (4/12) kemarin.

Beragam pendapat yang timbul atas pernyataan Presiden JokoWidodo tersebut dan surat Presiden R-54/Pres/12/2017 perihal pengajuan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Dari informasi yang dihimpun sentranews.com, hanya Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi yang memenuhi syarat aktif hingga 2020, selesai pemilu.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi akan memasuki masa pensiun pada Mei 2019. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono akan pensiun pada Januari 2019.

Pendapat tersebut berasal Wakil Presiden, Panglima TNI dan Mantan Panglima TNI, politisi, pengamat militer, serta aktivis.

Berikut yang dirangkum sentranews.com dari berbagai sumber:

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur (4/11/2017).

Penunjukan Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden untuk mengganti Panglima TNI. Pengajuan tersebut karena Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot segera pensiun, harus dipersiapkan penggantinya.

Calon Panglima TNI harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya adalah harus berbintang empat dan masih aktif. Jenderal bintang empat di Indonesia yang aktif itu tidak banyak. Menurut Jusuf Kalla, Marsekal Hadi sudah memenuhi syarat itu.
----------

Panglima TNI, Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap dan Istana Bogor, 4 dan 5 Desember 2017

Belum dapat memberikan penilaian mengenai sosok Marsekal Hadi selaku calon tunggal penggantinya. Penilaian sepenuhnya berada pada kewenangan Presiden Jokowi sebagai pengguna.

Yang jelas, seorang Panglima TNI baru harus memahami tantangan dan tugas-tugasnya ke depan. Khususnya tantangan terdekat adalah tahun politik.
 

Langkah Presiden perlu diapresiasi karena tidak menaikan seseorang dari kalangan TNI secara mendadak untuk duduk di kursi Panglima TNI. Artinya semua sudah sesuai dengan persiapan dan memperlihatkan, bahwa regenerasi di kalangan TNI berjalan dengan baik.

"Sebaiknya ketika sudah diputuskan bahwa disetujui, jangan lama, jangan nunggu saya sampai Maret 2018 lagi (pensiun), mengapa demikian?. kan, ini terjadi dualisme. (Padahal-red) hanya tinggal satu langkah (yaitu) Kepres saja," tegas Gatot di Istana Bogor.
-------

Mantan Panglima TNI, Laksamana (Purn) Agus Suhartono

Presiden harus bisa secara arif menentukan Panglima TNI. Kini saatnya Angkatan Udara (AU) duduk di pucuk pimpinan TNI. Sebaiknya giliran itu tetap dilakukan.

Meski penetapan Panglima TNI sepenuhnya wewenang Presiden,  penunjukan Panglima TNI  sebaiknya memperhatikan isu penting dan tantangan apa yang dihadapi di masa yang akan datang.

Opsi giliran antar matra dibuka peluang oleh Undang-Undang TNI dalam Pasal 13 (4),  bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan."Ya, ini saatnya udara," ujar Agus.

Saran tersebut disampaikan Agus di Universitas Andalas pada 16/11/2017 lalu, sebelum terbitnya surat presiden 3/12/2017 tentang pengajuan Hadi pengganti Gatot sebagai Panglima TNI.
--------

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 4 Desember 2017

Calon Panglima TNI Marsekal Hadi  punya pekerjaan rumah berat bila benar-benar disetujui DPR dan dilantik Presiden, yakni menghadapi tahun politik. Keamanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak bisa hanya mengandalkan Polri.

Sosok Hadi dijamin memiliki netralitas dalam dunia politik karena belum pernah terlihat  berpihak kepada kelompok politik tertentu dan calon bersih dari keterlibatan politik.

Namun, Hadi belum bisa dipastikan menjadi Panglima TNI karena harus melalui uji kelayakan di DPR. Meski calon tunggal, Komisi I masih bisa menolak yang diajukan Presiden.
---------

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati pada 4 Desember 2017

Panglima TNI dari Angkatan Udara sudah tepat untuk mewujudkan visi Indonesia poros maritim dunia itu, maka yang perlu diperkuat adalah sektor laut dan udara.

Sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim sudah selayaknya alutsista AU mendapat prioritas pertama. Kekuatan udara dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE dan landas kontinen.

Keunggulan matra udara diperlukan untuk mendukung sektor laut dan keamanan stabilitas kemaritiman.

Ruang udara memiliki nilai yang penting dalam mendukung proses pembangunan pemerintahan saat ini. Daerah perbatasan RI harus menjadi prioritas pengawasan.

Gelar TNI AU sebaiknya mengutamakan di daerah depan yaitu Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang. Dengan demikian  ruang udara dan wilayah yang ada di bawahnya mulai dari ZEE terawasi.
-------

Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi (4/12)

Selain bertujuan mengembangkan tradisi rotasi antar matra dalam tubuh TNI yang kontributif bagi penguatan soliditas TNI, Pemerintahan JokoWidodo melihat sosok Hadi memiliki kemampuan menopang kebijakan maritim pemerintah.

Penunjukan Hadi yang berusia 54 juga lebih efektif, mengingat masa pensiun yang bersangkutan masih tiga atau empat tahun lagi. Usia itu cukup untuk menata organisasi TNI semakin baik.

Marsekal Hadi Tjahjanto, sebut Hendardi, memiliki rekam jejak yang baik dan berprestasi. Sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat sipil agar Jokowi memilih Panglima baru dengan memperhatikan banyak segi, semata-mata untuk kepentingan organisasi TNI dan untuk kepentingan nasional.
------

Profil Marsekal Hadi Tjahjanto, S.Ip

Kelahiran Malang Jawa Timur, 08/ 11/1963

Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986, awal mengabdi

Sekolah Penerbangan TNI AU Tahun 1987

Kadispen TNI AU 2013-2015

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh (2015)

Sekretaris Militer Presiden
Kadispen TNI AU  di Kementerian Sekretaris Negara 2015-2016

Irjen Kementerian Pertahanan 2016-2017

Kepala Staf Angkatan Udara sejak 18 Januari 2017 sampai saat ini

Istri :
Nanik Istumawati
Anak :
1. Hanica Relingga Dara Ayu
2. Handika Relangga Bima Yogatama

Comments
0 Comments

0 comments :