Saturday, December 23, 2017

Politik Kepri Buram, Akankah Presiden Buat Mujizat?

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Saturday, December 23, 2017    

Catatan sentranews.com.

Penolakan dan Gugatan atas penetapan Calon tunggal, pemilihan,  dan hasil pemilihan Wakil Gubernur Kepri oleh DPRD Kepri masih mengalir deras di Kepri.

Sebelum penetapan Calon tunggal Isdianto telah terjadi pro kontra antar partai politik dan antar anggota DPRD Kepri. PPP, PKB dan Demokrat tidak menyetujui Calon tunggal.

Suasana semakin keruh dikala Calon pengganti yang gugur, Mustofa Widjaja tidak diakomodir DPRD Kepri. Padahal Calon baru tersebut sesuai permintaan DPRD Kepri mengganti calon yang gugur, Agus Wibowo. Selain itu Mustofa Widjaja telah mendapat dukungan resmi dari lima partai pengusung.

Pemilihan Wakil Gubernur Kepri tetap dilangsungkan dengan Calon tunggal tanpa mengindahkan rekomondasi lima partai pengusung.

Melirik dari persoalan tersebut berbagai pihak akan melakukan upaya hukum untuk pembatalan hasil Pemilihan Wakil Gubernur Kepri. Selain upaya hukum, juga dilakukan intrik dengan pernyataan-pernyataan penolakan.

Diantara para penggugat dan penolak, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Kepri yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri, Husnizar Hood. Ia mengatakan, gugatan resminya tergantung DPP Demokrat.

"Mujizat, jika Presiden RI melalui Mendagri menetapkan Isdianto sebagai wakil gubernur. Sejak awal merasa pesimistis Mendagri menyetujui hasil rapat paripurna DPRD Kepri yang menetapkan Isdianto sebagai wagub secara aklamasi," ujar Husnizar 19/12/2017 kepada Wartawan di Tanjung Pinang.

Buram dan Kelamnya Politik

Menilik pengisian  dan pemilihan Wakil Gubernur Kepri seolah mengulang sejarah  demokrasi masa silam yang begitu buruk. Penguasa, partai dan wakil rakyat lebih leluasa mengambil kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 176 UU  Nomor 10 Tahun 2016 terjadi kekosongan hikum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengundang bangkitnya sisi kelam, buram dan suramnya politik pengisian Wakil Gubernur Kepri; seperti daerah lainnya di Indonesia.

Seolah kembali ke awal reformasi, yaitu Undang (UU) nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, masih mengisyaratkan Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, kewenangan berada pada partai politik dan wakil rakyat. Masa ini sarat dengan kepentingan pribadi, partai dan Wakil Rakyat yang berujung money politik.

Pola itu seolah terulang dalam Pemilihan Wakil Gubernur Kepri yang telah lowong melebihi satu setengah tahun diakibatkan, belum adanya Peraturan Pelaksanaan Pasal 176  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Pasal 176 Ayat 1 dan 2 UU no 10 tahun 2016 menyebutkan ,"(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Pasal tersebut menekankan adanya empat pintu yang harus dilalui pengisian Wakil Gubernur Kepri. Prosesnya diawali dari penjaringan Bakal Calon oleh partai pengusung, penyerahan Bakal Calon dari partai kepada Gubernur, pengajuan Calon oleh Gubernur kepada DPRD Kepri, Pemilihan dan Penetapan DPRD Kepri, Penyerahan penetapan kepada Gubernur, dan pengajuan pengesahan dan pelantikan ke Presiden oleh Gubernur.

Proses Pintu ke Pintu

Inilah proses yang terjadi dari pintu ke pintu menurut catatan sentranews.com :

Pintu pertama ada di Partai Politik. Kewenangan utama dan pertama diserahkan undang-undang kewenangan kepada Partai Politik pengusung Sani-Nurdin (Demokrat, Nasdem, PPP, PKB, Gerindra).

Partai pengusung menelan waktu setengah tahun mengajukan nama Bakal Calon kepada Gubernur Kepri. Diserahkan di akhir Oktober 2016.

Demokrat mengusulkan Isdianto dan Agus Wibowo, Nasdem usulkan Isdianto dan Riny Fitrianti, Gerindra usulkan Isdianto dan Fauzi Bahar, sedangkan PPP dan PKB usulkan Isdianto dan Mustofa Widjaja.

Pintu Ke dua. Pintu ini, undang-undang  memberikan kewenangan kepada Gubernur Kepri untuk mengajukan dua nama Calon Wakil Gubernur  kepada DPRD Kepri dari antara usulan partai pengusung.

Gubernur Kepri dengan berbagai dalih memperlambat penyerahan Calon, menelan waktu setengah tahun.

Dalihnya, belum ada kesepakatan seluruh Partai  Pengusung untuk mengerucutkan dua nama; masing-masing partai pengusung memberikan satu nama yang berbeda dan satu nama yang sama.

Padahal dalam kasus yang sama dengan pengisian Wakil Gubernur Kepri di Sumut, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Dody Riatmaji menyatakan Gubernur berwenang mengajukan dua nama dari usulan partai pengusung yang berbeda.

"Parpol pengusung bisa saja mengirimkan 10 nama ke gubernur, nanti gubernur yang pilih menjadi dua, karena beliau yang akan pakai. Dua nama terpilih dikirimkan ke DPRD untuk dipilih melalui sidang paripurna. Intinya, semua parpol pengusung punya hak yang sama, apakah parpol yang kursinya lebih banyak bisa dominan, itu semua tergantung diinternal parpol pengusung," tegas Dody.

Mengambinghitamkan sorotan dan desakan berbagai pihak, Gubernur Kepri pun menyerahkan dua nama Calon Wakil Gubernur Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo di bulan April 2017 ke DPRD Kepri.

Pintu ke tiga. DPRD Kepri mendapat kewenangan untuk memilih diantara dua nama Calon yang diajukan Gubernur Kepri untuk menjadi Wakil Gubernur Kepri.

DPRD Kepri menelan waktu yang paling lama dibanding Gubernur Kepri, mencapai delapan bulan. Pemilihan lambat dengan alasan kedua Calon yang diajukan Gubernur Kepri tidak memenuhi syarat.

Dikarenakan sorotan dan desakan publik, DPRD Kepri membentuk Panitia Khusus Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wakil Gubernur Kepri pada 17/5/2017 lalu, yang bertugas menyusun Tata Tertib dan membentuk Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara.

Manuver DPRD bermain dalam Tata Tertib. Pansus tidak menentukan batas waktu pemilihan Wakil Gubernur dan tidak menganut Calon tunggal meski sudah diverifikasi. Tatib disahkan pada Paripurna 28/8/2017.

Uniknya DPRD Kepri menetapkan Calon tunggal, Isdianto dalam Paripurna 22/11/2017. Ditetapkan dalam surat keputusan DPRD Kepri nomor 37 Tahun 2017 tentang calon tetap Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021.

Dilanjutkan dengan Pemilihan Calon tunggal 7/12/2017, yang dimenangkan Isdianto secara aklamasi. Ditetapkan dalam surat keputusan DPRD Kepri nomor 41 Tahun 2017 tentang penetapan wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021.

Pemilihan kontroversi ini tidak dihadiri Gubernur Kepri atau pun yang mewakilinya secara resmi, sedangkan Partai pengusung terpecah.

Pintu ke empat. Gubernur Kepri kembali mendapat kewenangan untuk mengajukan  permohonon pengesahan dan pelantikan ke Presiden RI, yang berisikan ketetapan Paripurna DPRD Kepri tentang hasil pemilihan Wakil Gubernur Kepri.

Pintu ini adalah pintu terakhir bagi Gubernur Kepri, yang dapat digunakan  memperlambat pengisian Wakil Gubernur Kepri. Dari latar belakang Pemilihan, upaya ini bukan rahasia umum lagi bagi DPRD Kepri dan masyarakat.

Ndilalahnya, kewenangan itu direbut DPRD Kepri dengan mengusulkan pengesahan surat keputusan nomor 41 Tahun 2017 tentang penetapan wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 ke Presiden melalui Mendagri.

Surat DPRD Kepri dengan nomor 473/160/XII/2017 perihal pengesahan Penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri tertanggal 7 Desember 2017, juga ditembuskan ke Gubernur Kepri.

DPRD menggunakan dua dasar hukum menyurati Presiden. Pasal 317 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); dan pasal 174 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Mengetahui hal itu, dua pekan kemudian Gubernur Kepri menyurati Presiden perihal yang sama dengan surat DPRD Kepri tersebut.

"Saat ini sedang dalam proses. Dokumen penetapannya, juga sudah kami laporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," ungkap Nurdin di Gedung DPRD Kepri 20/12/2017.

Pintu terakhir adalah pintu penentu atas semua buramnya pecaturan politik daerah. Kementerian Dalam Negeri akan mempelajari dokumen dan proses Pemilihan. Mulai mengenai Calon, pencalonan dari partai pengusung, pengusulan Gubernur Kepri, penetapan Calon, pemilihan dan penetapan DPRD Kepri.

Menteri Dalam Negeri menyimpulkan diterima atau tidaknya penetapan DPRD Kepri ditandai dengan terbit atau tidaknya Surat Keputusan Presiden tentang Wakil Gubernur Kepri Sisa Masa Jabatan 2016-2021, yang dilanjutkan dengan pelantikan.

Wakil Ketua DPRD Kepri yang juga Sekretaris Demokrat Kepri menganggap Presiden melakukan mujizat jika  menerbitkan surat keputusan dan melantik Isdianto.

(Giro)

Comments
0 Comments

0 comments :