Letjen Edy Bisa Aktif TNI Sampai Pensiun

sentranews.com-

Banyak menafsirkan bahwa anggota TNI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus telah clear dan clean sebagai purnawirawan,   ditafsir berbeda oleh alumni Fakultas Hukum Uniba Simson Sigiro atas status Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Menurut Simson Sigiro, selama tidak ada keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI Edy Rahmayadi secara hukum masih aktif sebagai TNI. Hal itu tidak menyalahi aturan perundangan terkait pemilihan Gubernur, UU dan PKPU. "Kalau kalah di Pilgubsu dia bisa aktif sampai pensiun normal, bukan pensiun dini," terangnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pasal 7 huruf t menyebutkan," -anggota TNI, red- menyatakan secara tertulis pengunduran diri
sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan."

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 45 ayat (2) huruf a, Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u.

Mantan Ketua Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia (ASWARI) Kepri ini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) agak sumir membuat Peraturan KPU, di satu sisi memastikan harus berhenti dan di sisi lain tidak ingin melampaui maksud kedua pasal UU tersebut.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 69 ayat (1) menyebutkan dengan tegas, "Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara."

Namun KPU mengubah pengertian pemberhentian pada pasal 69 ayat (1) menjadi tidak harus berhenti, melainkan suatu proses pemberhentian pada ayat 5 dalam pasal yang sama.

Ayat (5) menyebutkan, "Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak
dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang
dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat."

Dari UU dan Peraturan KPU tersebut menunjukan bahwa anggota TNI yang mencalonkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya sebatas proses pemberhentian dari pengunduran diri yang diajukan. "Cukup sampai surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses dari instansi yang berwenang paling lambat 26 Mei 2018. Edy clear tidak ada masalah. Keliru kalau ada yang menuntut," tegas Ketua Pembina Permasis Indonesia ini.

"Intinya tidak harus berhenti. Diputuskan atau tidak pengunduran diri yang bersangkutan tidak ada yang bisa disalahkan ataupun dituntut. UU dan Pembuat UU yang tidak tegas. Mengapa DPR RI bersama Pemerintah membuat demikian?. Kalau mereka tidak khilaf, saya kira disengaja untuk menciptakan ruang politik!," terang Simson Sigiro di kantornya.

Perdebatan Jenderal

Informasi yang dirangkum sentranews.com status purnawirawan Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Edy Rahmayadi sampai saat ini belum diketahui surat keputusan Presiden, Panglima TNI dan KSAD TNI tentang pemberhentian sebagai anggota TNI.

Setakat ini hanya surat keputusan mutasi dan pemberhentian dari jabatan Pangkostrad menjadi Pati di Mabed TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/12/I/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan TNI.

Bakal calon gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku telah berstatus purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pilkada yang digelar DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara di Medan, 19/1/2018.

"Tidak ada yang bisa melarang saya bicara politik lagi karena saya sudah purnawirawan," kata Eddy. Mengenai adanya rencana orang tertentu menuntut pencalonannya, "Kalau berani, silakan tuntut saya," tegasnya.

Paska sertijab Pangkostrad, Panglima TNI Hadi  Tjahjanto menjelaskan, proses pengunduran diri Edy Rahmayadi kini tinggal menunggu waktu saja agar berstatus purnawirawan. "Belum bisa dipastikan. Skep (Surat Keputusan) pensiunnya sih belum (keluar), tapi proses untuk mengajukan pensiun dini sudah saya setujui" ungkap Hadi.

Selain itu Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengakui bahwa sudah meneruskan surat pengunduran diri tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Di waktu yang sama 15/1/2018, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo berbeda dengan Panglima TNI Hadi. Gatot menyebutkan, sepanjang sejarah TNI, pensiun Edy merupakan proses paling tercepat dari biasanya dua sampai tiga bulan.

"Tanggal empat (4/1/2018 diputuskan rotasi), sekarang sudah ditandatangani presiden, berarti kan cepat sekali itu," ungkapnya kepada wartawan. "Sudah sah ditandatangani oleh Presiden pada saat dia mendaftar, tanya saja sama KPU," ulangnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono memastikan bahwa anggota TNI netral dalam setiap kontestasi politik.

Untuk menjaga netralitas tersebut, Mulyono tidak ingin tentara yang mengikuti pesta demokrasi itu mengajak anggota aktif TNI untuk terlibat dalam politik praktis.

Proses Pengunduran Diri

Edy Rahmayadi, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sejak beberapa bulan lalu, untuk memenuhi syarat pendaftaran, sebagai Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2018.

Pada 4 Desember 2017, Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI mengeluarkan kebijakan merotasi Edy Rahmayadi. Selanjutnya dianulir Panglima TNI saat ini, Hadi menjadi 4 Januari 2018 Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI.

Edy Rahmayadi dan pasangannya, Musa Rajeckshah, resmi mendaftar sebagai peserta Pilkada Sumatera Utara 8 Januari 2018 diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Informasi lainnya, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 telah menjadwalkan penetapan pasangan calon kepala Daerah pada 12 Februari 2018, Pengundian nomor urut 13 Februari 2018, dan pemungutan suara 27 Juni 2018.

(Prist/red)

 

No comments

Powered by Blogger.