Diputus Legis Bersama, JR Saragih Banding Ke PTTUN

Sumut, sentranews.com-

JR Saragih-Ance mengajukan banding ke PTTUN meski terbuka peluang menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut atas putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut 3/3/2018 lalu.

Bupati Simalungun ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sumut dikarenakan permohonannya tidak dikabulkan semua dalam sidang ajudikasi di Bawaslu Sumut.

Kuasa Hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan, upaya tersebut tidak ada kaitan antara gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan putusan Bawaslu Sumut.

Ikhwaluddin mengatakan, mereka tetap menjalankan putusan Bawaslu dengan akan melegalisir ulang ijazah SMA JR Saragih.

Permohonan banding dari hasil putusan ajudikasi Bawaslu terungkap saat KPU Sumut mendapat surat panggilan dari  PTTUN ke KPU Sumut untuk hadir pada 9/3 lalu.

Anggota KPU Sumut Iskandar di KPU Sumut 8/3/2018 memastikan, KPU Sumut akan memenuhi panggilan PTTUN.

Padahal, ungkap Iskandar, mengungkapkan, pada 7/3/2018 lalu telah meminta kesediaan waktu JR Saragih melakukan legalisir ijazah bersama KPU ke instansi terkait sesuai dengan amar putusan penyelesaian sengketa Bawaslu Sumut.

KPU sumut mengira pengajuan banding merupakan gambaran tidak bakal terealisasinya putusan Bawaslu untuk legalisir bersama, mengingat putusan tersebut dibatasi waktu.

"Bisa saja beliau tidak melaksanakan proses legalisasi ulang, kita menunggu saja. Kalau sudah tujuh hari tidak ada maka kita akan mengambil sikap apakah tetap meneguhkan SK 07 tentang penetapan paslon atau merubahnya," ungkap Iskandar.

Persoalan ini bermula karena pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur JR Saragih-Ance Selian tidak ikut ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU Sumut pada 12 Februari lalu,  atas dasar keabsahan legalisir ijazahnya tidak diakui.

Putusan Bawaslu Sumut dalam sidang ajudikasi

Berikut isi putusan lengkap Bawaslu Sumut yang dibacakan pimpinan sidang Hardi Munthe di kantor Bawaslu 3/3:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Memerintahkan pemohon untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir ijazah, bersama-sama dengan termohon.

3. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan dokumen fotokopi ijazah SMA milik pemohon yang telah dilegalisir ulang tersebut kepada termohon dengan sebuah tanda terima khusus yang ditandatangani pemohon dan termohon.

4. Memerintahkan kepada termohon untuk menuangkan hasil pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari instansi yang berwenang ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, termohon dan menjadi dasar bagi termohon untuk menentukan status keterpenuhan/kelengkapan dokumen persyaratan pendidikan pemohon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut tahun 2018.

5. Terhadap amar putusan angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas, dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sejak putusan ini dilaksanakan oleh termohon.

6. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan SK KPU no: 07/PL.03.3Kpt/12/Prov/II/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan menerbitkan SK yang baru bilamana dari hasil pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Memerintahkan kepada termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak diputuskan.

8. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

(Katas/red)

No comments

Powered by Blogger.