Kontroversi Peraturan dan Keputusan KPU di Seleksi KPU Daerah

Oleh: Simson Sigiro, S.H.*

Kajian sederhana ini dipersembahkan kepada KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Peserta Pemilu, dan masyarakat.
------

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI nomor 7 tahun 2018 dan Keputusan KPU nomor 35/PP.06-Kpt/05/II/2018 terdapat pengaturan yang bertentangan antara pasal/ayat yang satu dengan pasal/ayat lainnya, pelanggaran sistematis dan pembenaran yang mendua, yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap KPU selaku salah satu penyelenggara pemilihan umum.

Bertentangan Antar Pasal/Ayat

Pengaturan yang bertentangan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya itu terlihat pada PKPU 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Termaknai dari adanya batasan jumlah minimal pendaftaran dan jumlah maksimum lolos seleksi administrasi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal yang mengakibatkan bertentangan yang dimaksud dalam PKPU tersebut, adalah bagian kedua penelitian administrasi pasal 20 ayat 3 yang menyebutkan, "Tim Seleksi menetapkan yang lulus penelitian administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat 2 sejumlah: a. Paling banyak 60 (enam puluh) untuk calon anggota KPU Provinsi; dan b.paling banyak 40 (empat puluh) untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 20 ayat 3 ini bertentangan dengan bagian kesatu pendaftaran pasal 19 ayat 3, bagian kedua penelitian administrasi pasal 20 ayat 2 dan bagian ketiga tes tertulis pasal 21 ayat 6.
Pertentangan pertama. Pasal 20 ayat 3 tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan pasal 19 ayat 3 menyebutkan, "dalam hal pendaftar tidak mencapai jumlah paling sedikit 6 (enam) dari jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari."

Pasal 19 ayat 3, dengan kata "minimal" itu mengamanatkan tidak adanya pembatasan jumlah maksimum bagi masyarakat mengikuti seleksi  menjadi penyelenggara Pemilu (anggota KPU) di daerahnya masing-masing. Maksud dan tujuannya adalah lebih banyak pendaftar lebih baik.

Pertentangan kedua pasal 20 ayat 3 adalah ke pasal 20 ayat 2 menyebutkan,"penelitian administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara: a.meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b.menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.

Pasal 20 ayat 2 memiliki makna, bahwa semua yang calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendaftar dan memenuhi syarat dengan bukti nomor pendaftaran, karena nomor pendaftaran pada prakteknya diberikan setelah dinyatakan lengkap dan diteliti sesuai persyaratan administrasi. Tidak diinginkan pembobotan, melainkan hanya penilaian pemenuhan unsur kelengkapan.

Hal pokok lainnya, pasal 20 ayat 2 tersebut tidak menginginkan adanya pembatasan jumlah maksimum bagi calon anggota KPU yang memenuhi persyaratan administrasi, sebagaimana maksud dan tujuan pasal 19 ayat 3 adalah lebih banyak lebih baik, karena kemampuan calon akan mulai terlihat setelah melalui tes pertama, yaitu tes tertulis sebagaimana mencapai ketentuan pasal 21 ayat 6 dan tahapan seleksi lanjutan. Artinya, pasal 20 ayat 3 melampaui dan bertentangan dengan maksud dan tujuan pasal 19 ayat 3 dan 20 ayat 2 sebagai pintu awal; bukan sebagai test awal menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pertentangan ketiga pasal 20 ayat 3 adalah ke pasal 21 ayat 6 menyebutkan, "Tim Seleksi menetapkan yang lulus tes tertulis dengan metode computer assisted test (CAT) sebagaimana yang dimaksud ayat 2 sejumlah: a.paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah  calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan b.paling banyak 6 (enam) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan."

Pasal 21 ayat 6 secara jelas mengharapkan, agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan administrasi mengikuti  tes tertulis, karena akan dinilai dengan otomatis peringkat tertinggi sesuai kebutuhan lewat metode CAT. Tidak membutuhkan pemeriksaan jawaban manual oleh Tim Seleksi karena hasilnya langsung diketahui siapa yang lulus saat  itu juga.

Tes tertulis sebagai tes pertama tidak diperkenankan eliminasi sebelumnya bagi pendaftar calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan administrasi.

Pelanggaran Tersistematis Atas UU Pemilu & PKPU

Tim Seleksi akan bertindak dan mengambil keputusan sesuai PKPU nomor 7 tahun 2018 dan petunjuk teknis yang diaturkan KPU RI dalam keputusan nomor 35/PP.06-Kpt/05/II/2018 tentang petunjuk teknis seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan kesalahan  tersistematis yang melanggar aturan perundangan.

Salah satu pelanggaran aturan perundangan dalam  keputusan KPU RI  nomor 35/PP.06-Kpt/05/II/2018 terlihat terang pada Bab II huruf B angka 3 penelitian administrasi ke butir 3 a dan b menyebutkan, "memberikan pembobotan terhadap persyaratan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut (Nilai & Bobot-red): a.pendidikan S1 50 & 25; S2 75 & 37,5; S3 100 & 50 b.pengalaman organisasi/institusi non kepemiluan 25 & 12,5; kepemiluan 50 & 25; anggota KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota 75 & 37,5; anggota KPU/Bawaslu Provinsi 100 & 50."

Petunjuk teknis di atas melanggar pasal 21 ayat 1 huruf f UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU nomor 7 tahun 2018, yang mensyaratkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota berpendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA), berpengalaman kepemiluan, dan tidak mengharuskan berpengalaman anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengangkangan tersebut mengakibatkan tertutupnya kesempatan kepada warga negara Indonesia menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota di Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan administrasi kelengkapan dan unsur.

Akibat lain yang ditimbulkan petunjuk teknis tersebut adalah kesalahan berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim Seleksi mau pun KPU RI, jika menetapkan calon/ anggota KPU Kabupaten/Kota yang berpendidikan SMA dan tidak pernah menjadi anggota KPU  Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, Keputusan KPU RI tentang petunjuk teknis tersebut adalah pelanggaran sistematis. Dapat dipahami, pelanggaran sistematis ini bertujuan, agar Tim Seleksi meluluskan calon yang hanya berasal dari anggota KPU Kabupaten/Kota yang ada saat ini dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebelumnya, yang berpendidikan minimal strata satu. Sedangkan calon lain dianggap sebagai pelengkap formalitas.

KPU RI Membenarkan Mendua

Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Periode 2018 - 2023 dilangsungkan dalam waktu yang hampir bersamaan  secara terpisah oleh Tim Seleksi KPU Provinsi dan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota terpisah. Semua warga negara Indonesia diberi kesempatan mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau keduanya.

Dalam PKPU No. 7 Tahun 2018 dan Keputusan Petunjuk Teknis Seleksi, tidak ditemukan satu butir pun yang mengaturkan  mengenai pilihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan tidak adanya larangan mendaftar di KPU Provinsi dan mendaftar di KPU Kabupaten/Kota atau sebaliknya.
Dasar itu,  Tim Seleksi tidak bisa atau tidak berani membuat kebijakan dengan membuat syarat tambahan perihal pilihan tersebut karena ketakutan akan menjadi persoalan hukum dikemudian hari, dianggap pelanggaran atas UU Pemilu, PKPU, dan Petunjuk Teknis.

Dengan demikian Tim Seleksi bertindak dan mengambil keputusan adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dan fungsi KPU RI yang mandiri, yaitu pendaftaran dan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota berkewajiban meluluskan yang memenuhi persyaratan administrasi. Padahal telah mendaftar di KPU Provinsi.

Uraian tersebut menilai bahwa KPU RI membenarkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat yang mendua. Padahal sifat dasar manusia yang memiliki integritas yang teruji adalah menentukan sikap/memilih (tidak mendua) dan berani mengambil keputusan.
Konsekuensi pelanggaran yang tersistematis PKPU dan Keputusan Petunjuk Teknis adalah Tim Seleksi dan KPU RI  berkewajiban memenangkan calon anggota KPU  Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kuota, yang berpendidikan minimal strata satu dan berpengalaman sebagai anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika ditemukan calon di luar pembobotan administrasi, akan terjadi persoalan hukum.

Efek dari pelanggaran sistematis ini adalah diketahuinya seperti apa hasil Pemilu 2019 mendatang. Tidak dibahas Penulis karena sudah masuk ke ranah analisa politik.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia kepada KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia/luar negeri dan menghindari persoalan hukum, dari ulasan sederhana diatas perlu dilakukan:

1. Segera merevisi PKPU RI nomor 7 tahun 2018, Memperbaiki Keputusan KPU RI nomor 35/PP.06-Kpt/05/II/2018 terkait pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota

2. Membatalkan segala penetapan calon anggota KPU  Kabupaten/Kota di semua tahapan yang telah ditetapkan Tim Seleksi

3. Menghentikan tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

4. Mengulang pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota

5. Saran nomor 1 sampai 4 tersebut dapat juga diberlakukan juga untuk calon anggota KPU Provinsi yang sedang berlangsung.*

*Penulis adalah advokat/Penanggungjawab sentranews.com-, yang memberikan perhatian kepada Pilkada & Pemilu di Indonesia. 124 Batam

No comments

Powered by Blogger.