Saturday, March 10, 2018

KPU Monokwari Selatan Salah Ambil Putusan, PBB Lolos

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Saturday, March 10, 2018    

Jakarta, sentranews.com-

Partai Bulan Bintang lolos menjadi peserta setelah terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019.

KPU RI juga menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu mendatang dengan nomor urut 19, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut PBB sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019.

Penetapan tersebut diterbitkan oleh KPU RI berdasarkan hasil rapat pleno menyikapi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu pada 4/3/2018.

"Memutuskan dalam eksepsi termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang.
Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Sebab dalam keputusan tersebut KPU tidak menetapkan PBB sebagai peserta pemilu.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan," lanjut Abhan membacakan putusan.

Keputusan Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari Selatan yang menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi syarat (TMS) verifikasi partai politik dianggap tidak sah.

Alasannya, keputusan tersebut tidak ditempuh melalui mekanisme rapat pleno, melainkan oleh salah satu anggota KPU Monokwari Selatan. 

Sebelumnya PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Penetapan KPU itu karena PBB tidak memenuhi syarat verikasi oleh keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan, yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.
Kesalahan KPU Monokwari Selatan tersebut telah mendapat sanksi teguran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegur KPU Manokwari Selatan.

Hal itu disampaikan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat kepada wartawan pada 7/3/2018 lalu.

"Itu (kinerja) akan menjadi catatan, kita kan memberi sanksi bukan untuk selalu diberikan pada saat itu, tetapi misalnya saya kasih contoh kalau misalnya penyelenggara yang sudah mengetahui ada kesalahan dan tentu untuk ke depannya kita tidak akan merekrut dia lagi," terang Novida. 

Di tempat dan waktu yang berbeda Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyebutkan, bahwa dalam kasus verifikasi PBB sebagai peserta Pemilu 2019 merupakan kesalahan KPUD Manokwari Selatan, Papua Barat. Amali menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum  daerah perlu diawasi lebih ketat di daerah-daerah.

"Kalau KPU pusat kan kita tahu sudah bekerja dengan baik ya. Ini yang menjadi masalah ini adalah KPU di daerah. Khususnya KPU kabupaten dan kota. Akhirnya dari hasil pekerjaan mereka itu, maka KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, 5/3/2018 lalu.

(Alsima/red)

Comments
0 Comments

0 comments :