Friday, March 2, 2018

Media Pers Terkecoh Informasi Tidak Bertanggungjawab

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Friday, March 2, 2018    

Batam, sentranews.com-

Beredarnya informasi yang tidak bertanggungjawab tentang kewajiban verifikasi penerbit media pers dan uji kompetensi  wartawan mengakibatkan keresahan para pegiat pers di Kepulauan Riau.

Informasi itu diduga  disebarkan pemerintah di Kepulauan Riau menutupi kesalahan penggunaan anggaran yang tidak tepat, fiktif dan tidak sesuai prosedur oleh pemerintah, seperti temuan BPK di Pemkab Karimun. "Kita dikambing hitamkan," sebut para peserta diskusi.

Hal itu tercuat saat diskusi kecil para pegiat pers di kantin DPRD Batam. Pertemuan itu dihadiri Simson Sigiro, Fahmi, Boris, Alfred, Bram Mawardi, Rudi Hartono, Indra Dinan dan beberapa orang lainnya.

Disimpulkan bahwa perusahaan penerbit pers tidak harus terverikasi Dewan Pers dan tidak menjadi keharusan bagi wartawan lulus uji kompetensi.

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers mengamanatkan perusahaan pers berbadan hukum dan Dewan Pers diberi kewenangan mendata. Tidak ada kewenangan Dewan Pers memerifikasi media. "Yang penting perusahaan tidak fiktif," tegas Simson.

Mengenai wartawan, diskusi itu menyimpulkan, yang berwenang mengangkat wartawan adalah badan hukum penerbit pers. Tidak ada kewenangan organisasi wartawan dan Dewan Pers.

Diskusi itu juga mengarapkan  masyarakat dan pemerintah tidak menghalangi kebebasan pers dengan dalih verifikasi dan uji kompetensi. " Implikasi phisikologi dan hukumnya ada" kata wartawan dalam pertemuan itu.

Selain itu, penerbit pers diharapkan melakukan pelatihan jurnalistik kepada semua wartawan di internal medianya atau kerja sama dengan pihak lain. "Itu perlu untuk kualitas," sebut Simson sesuai kesimpulan.

Sebelumnya 22/2/2018, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo  telah mengklarifikasi dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak bertanggungjawab. Yosep menyatakan, tidak kewajiban perusahaan pers terverifikasi dan tidak kewajiban wartawan mengikuti uji kompetensi untuk mendapat pelayanan dari masyarakat dan negara.

" (persoalan kerjasama publikasi-red) itu kan Perebutan APBD," ungkap  Yosep di teras gedung Dewan Pers kepada wartawan rombongan Kepri di Jakarta. "Tidak ada aturan atau pun edaran Dewan Pers agar tidak melayani wartawan dan media (terverifikasi atau uji kompetensi-red)," tambahnya.

(Red)

Comments
0 Comments

0 comments :