Sunday, March 11, 2018

Menakar Putusan KPU dan Bawaslu Sumut Atas JR Saragih

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Sunday, March 11, 2018    

Oleh:  Simson Sigiro, S.H.
Advokat
---------------

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menjadi perhatian publik tingkat nasional saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut tidak mengikutsertakan pasangan JR Saragih-Ance menjadi menjadi Peserta Pemilih dan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut membuka peluang bagi JR Saragih-Ance menjadi Peserta Pemilih.

Putusan KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, yang hampir berlawanan ini sehingga menarik diulas untuk menemukan hal-hal dibalik keputusan tersebut.

Keputusan KPU Sumut

KPU Sumut memutuskan JR Saragih-Ance tidak menjadi Peserta tertuang dalam keputusan nomor 07/PL.03.3.Kpt/12/Prov./II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018.

Penetapan ini hanya menetapkan dua pasangan calon, Edy Rahmayadi-Musa Rajeshah & Djarot Syaiful Hidayat-Sihar PH Sitorus. Sedangkan JR Saragih-Ance tidak lulus verifikasi karena legalisir Ijazah SMA tidak memenuhi syarat yang ditentukan KPU Sumut. Dasarnya adalah surat keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 tanggal 22 Januari 2018, yang menyatakan tidak pernah melegalisir ijazah Jopinus Ramli Saragih.

Dasar KPU Sumut sangat lemah karena tidak mendapatkan jawaban yang tidak berkepastian hukum dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Dimana tidak ada menjelaskan bahwa ijazah atas nama JR Saragih memang ada atau tidak diterbitkan oleh sekolah asal dan terdaftar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan apakah ijazah tersebut pernah dilegalisir sesuai tanggal yang ada dalam berkas lampiran calon JR Saragih.

Tidak adanya jawaban yang saklak dari Dinas Pendidikan DKIJakarta yang diterima KPU Sumut atas kedua hal tersebut (kebenaran ijazah dan tanggal legalisir) menjadi lemahnya surat tersebut digunakan sebagai dasar  pengambilan keputusan, bahwa ijazah bermasalah.

Disebabkan sekolah yang bersangkutan telah tutup, jawaban kedua hal itulah yang dibutuhkan aturan perundangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terkait syarat pencalonan.

Dengan terang Pasal 45 ayat 2 huruf d angka 1, ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ( berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat).

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut hal yang sama juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
Dimana Pasal 42 ayat 1 huruf p, menyebutkan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi  yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c (berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat).

Menurut penulis, kelemahan dasar pengambilan keputusan itulah yang menjadi dasar Calon Gubernur JR Saragih mengajukan gugatan ajudikasi ke Bawaslu Sumut.

Gugatannya adalah membatalkan keputusan KPU Sumut nomor 07/PL/03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Pilgub Sumut 2018-2023 dan  meminta KPU Sumut untuk menetapkan JR Saragih-Ance Selian sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023.

Putusan Bawaslu Sumut

Putusan Bawaslu Sumut yang memberikan peluang ditetapkannya kembali JR Saragih-Ance sebagai Peserta Pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Menarik untuk dicermati isi 4 dari 8 putusan Bawaslu Sumut 3/3/2018 lalu yang erat hubungan dengan analisa penulis di atas, diantaranya:

1. Memerintahkan pemohon untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir ijazah, bersama-sama dengan termohon.

Putusan tersebut menunjukan bahwa majelis tidak serta merta  menyakini bahwa ijazah bersama legalisir pemohon adalah sah atau tidaknya, juga tidak serta menyatakan KPU Sumut salah mengambil keputusan. Artinya poin putusan lebih bersifat jalan tengah alias "perdamaian".

2. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan dokumen fotokopi ijazah SMA milik pemohon yang telah dilegalisir ulang tersebut kepada termohon dengan sebuah tanda terima khusus yang ditandatangani pemohon dan termohon.

3. Memerintahkan kepada termohon untuk menuangkan hasil pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari instansi yang berwenang ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, termohon dan menjadi dasar bagi termohon untuk menentukan status keterpenuhan/kelengkapan dokumen persyaratan pendidikan pemohon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut tahun 2018.

Putusan kedua dan ketiga di atas hanyalah untuk memberikan kepastian antara pemohon dan termohon setelah putusan nomor satu dilaksanakan.

4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan SK KPU No:07/PL.03.3Kpt/12/Prov/II/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan menerbitkan SK yang baru bilamana dari hasil pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan yang terakhir ini adalah putusan puncak dari putusan kesatu sampai ketiga, yang  menitikberatkan mengenai legalisir tersebut, harus lebih dahulu dilaksanakan.

Melihat secara utuh putusan Bawaslu Sumut tersebut hanya memberikan peluang kepada belah pihak untuk membuktikan kebenaran masing-masing secara bersama-sama.

KPU Sumut dalam hal ini sangat berpeluang untuk tidak membatalkan SK KPU no: 07/PL.03.3Kpt/12/Prov/II/ 2018 tanggal 12 Februari 2018.

Hal tersebut hanya dapat diperoleh jika mendapatkan jawaban dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara resmi berkepastian hukum, bahwa ijazah tersebut tidak pernah ada dalam register Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak satu tahun sebelum tanggal yang tertera dalam ijazah sampai surat keterangan tersebut diterbitkan.

Artinya langkah awal sebelum legalisir adalah mendapat jawaban dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang ijazah tersebut. Mengapa?. Karena tidak diperbolehkan legalisir sebelum mengetahui kebenaran yang dilegalisir.

KPU Sumut, JRSaragih, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebaiknya melakukan hal itu, karena putusan Bawaslu Sumut menjelaskan, bahwa pelaksanaan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA milik pemohon dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah hal itu akan dilakukan salah satu pihak dari ketiga pihak ini (KPU Sumut, JR Saragih, Dinas Pendidikan DKI Jakarta), terutama KPU Sumut dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta?.*

Comments
0 Comments

0 comments :