Thursday, April 5, 2018

BP Vs Pemko Batam, Bubar atau Merger?

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, April 5, 2018    

Batam, sentranews.com-

Pertumbuhan ekonomi Batam yang hanya 2 % tahun 2017 dan lesunya investasi, gejalanya telah terpelihara sejak pertarungan hebat antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan Batam (sebelumnya Otorita Batam) belasan tahun lalu, terkait kepastian hukum soal kewenangan.
Hal tersebut dirangkum dari group diskusi ISU COMMUNITY.
 
Pendiri Batam FTZ, Alex Alopsen telah memeridiksi kehancuran investasi Batam belasan tahun lalu. Saat itu terjadi pertarungan hebat antara Otorita Batam (kini BP Batam-red) dengan Pemko Batam. Pemko Batam dengan gong otonomi dan Otorita Batam dengan gong FTZ.
 
Gong itu pun menimbulkan perebutan kewenangan dan masyarakat Batam terpecah  karena keberpihakan, bahkan politisi daerah memainkan situasi tersebut untuk kepentingannya. Penyakit menahun ini masih berlanjut sampai saat ini.

Mengakhiri penyakit menahun tersebut, Alex Alopsen menyarankan gerakan masyarakat yang bulat  untuk memilih pembubaran salah satu instansi, Otorita/BP Batam atau Pemko Batam. "Tidak ada kapal yg sampai tujuan dengan sukses kalau nahkodanya lebih dari satu. Jd harus ada yg menggerakkan. Dan harus ada keberanian utk memutuskan. Bubarkan BP Batam atau Pemko Batam," terangnya. 

Menurutnya, investor tidak tertarik investasi kalau  berurusan dengan dua institusi untuk satu urusan. "Kuharapkan gerakan (satu  lembaga) ini terjadi," pintanya.

Seturut dengan Alex Alopsen, Pendiri sentranews.com mengamini Batam sebagai daerah terseksi di mata Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai kawasan FTZ  konsentrasi bandar/pelabuhan, industri, dan pariwisata. Itulah sebagian penyebab ego sektoral yg terjadi saat ini, yang dimainkan mereka melalui aturan perundangan. UU Pemda-PP FTZ Batam.

"Artinya tidak terlihat niat baik Pemerintah dan politisi. Terutama dan terbaik untuk masa depan Batam adalah harus 'menghilangkan' aturan yang ego, yang diciptakan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat," terangnya.

"Jika Pemerintah dan legislatif tidak mengambil sikap, masyarakat Batam harus bertindak. Rakyat di Batam harus berani menentukan sikap terkait BP Batam versus Pemko Batam, apakah  (salah satunya-red) bubar atau merger?," tutupnya.

Sinergi Sebagai Solusi Awal

Menunggu sikap dan tindakan tegas Pemerintah dan legislatif atas persoalan hukum antara Pemko Batam dengan BP Batam, peserta diskusi ISU COMMUNITY menyampaikan berbagai pandangan untuk bangkitnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam.

Abdul Rahman, legal corporate salah satu perusahaan di Kepulauan Riau menjelaskan, gejolak ekonomi Batam di pengaruhi lesunya ekonomi global, turunnya harga minyak dunia, larangan export bahan mentah sektor minerba, tidak konkritnya kepastian hukum, dan ego sektoral antar kekuasaan.

Lesunya ekonomi global di pengaruhi oleh proteksi keras kebijakan ekonomi Pemerintah AS menimbulkan ketidak stabilan nilai tukar dolar, keluarnya Inggris selaku penentu kebijakan keuangan Eropa keluar dari negara negara Eropa berimplikasi pada orderan sektor kerja kerja manifaktur , seperti Pakaian , elektronik dan lainnya merosot.

Cina selaku raksasa ekonomi baru di Asia dan dunia menetapkan investasi mineral pertambangan dan properti/ insfrastuktur dengan  persyaratan mengakomodir tenaga kerja dari Cina. Tidak berminat bidang manufaktur dan perkapalan.

Turunnya harga minyak dunia  karna gejolak kekacauan di Timur Tengah dan minyak ilegal dari negara-negara yang bertikai masuk pasar gelap. Kondisi itu diperparah dengan larangan export minerba tanpa pengolahan. Lesunya minerba dan minyak  merupakan  salah satu penyebab  hancurnya industri perkapalan di Batam, karena hampir tidak adanya pesanan kapal dari beberapa perusahan minyak dan pengexport batu bara, nikel , bauksit dan bahan tambang lainnya.

Tingginya sewa lahan di Batam mengurangi daya saing dalam menarik investasi. Sebaliknya Vetnam, Philipine dan Thailand memberikan fasilitas lahan gratis. Persaingan ini mengakibatkan adanya pengalihan investasi dari Batam ke negara lain.

Kondisi yang sedemikian rumit, diperparah lagi para pemegang kekuasaan. Pemerintah pusat dan daerah, pengelola FTZ Batam, penjaga keamanan dan ketertiban, dan bea cukai pada prakteknya tidak memiliki visi yang sama menjadikan Batam surga investasi. "(Batam-red) berada pada bayang-bayang kiamat," tegas Abdul Rahman.

"Solusi yang lebih praktis adalah dibentuk kawasan wisata khusus berupa kasino bertaraf internasional dan pusat belanja bebas pajak, yang bebas dari razia," sambung Abdul Rahman. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat berjalan selama perizinan diberikan Pemerintah.

Melihat kerumitan tersebut, aktivis pergerakan Ary Sembiring, mengharapkan stake holder Batam harus berinovasi membuka alternatif kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan ekonomi Batam.  Tidak hanya bertumpu kepada Industri manufacture, shipyard, oil & gas, dan pariwisata yang telah mati suri.


Pelaku usaha Susanto menjelaskan, Batam sebagai daerah maritim dan jalur perdagangan Asia Pasifik ideal dibentuk sebagai daerah wisata dan kepelabuhanan bertaraf internasional (persinggahan kapal pesiar atau pun bongkar muat-red), dan industri. "Batam harus mampu keluar dari persoalan ego sektoral dengan kebijakan politik yang berkepastian hukum. Ciptakan opini positif!," tegas Susanto, sambari menjelaskan Batam adalah wajah Indonesia.

Harapan yang sama dengan Susanto, peserta diskusi Abdullah Yusuf menyatakan, tanggung jawab investasi,  berada pada BP Batam.  "Pemko Batam dan Pemprov Kepri harus bersinergi dengan BP Batam dan Pemerintah Pusat. Kita minta Kepala BP Batam membuat aksi nyata untuk mendapat kepercayaan dari investor. Bukan membuat kegiatan Batam Menari seperti saat ini," terangnya.

(Priston/Red)

Photo: Fly over simpang jam Batam sebelum terkoneksi.

Comments
0 Comments

0 comments :