Tuesday, May 15, 2018

Digugat Organisasi Pers, Dewan Pers Mangkir

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Tuesday, May 15, 2018    

Jakarta, SENTRAnews.com-

Dewan Pers mangkir dipersidangan atas gugatan  Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) dalam perkara perbuatan melawan hukum pada 9 Mei 2018 lalu. 

Sidang dipimpin majelis hakim Abdul Kohar berlangsung sekitar 10 menit karena tergugat tidak hadir tanpa keterangan. Dipastikan Abdul Kohar surat panggilan sidang kepada Dewan Pers telah diterima Dewan Pers.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan akan melayangkan panggilan kedua kepada Dewan Pers  untuk persidangan ke dua Senin, 21 Mei 2018 mendatang.

Usai persidangan, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan dalam gugatan, meminta Dewan Pers mencabut aturan tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi media.

Dijelaskan Dolfie, media pers tidak berkewajiban mendaftar ke Dewan Pers, sebaliknya Dewan Pers lah yang harus mendata (bukan verifikasi-red) media di Indonesia. Sebagaimana diatur pasal 15 UU no.40 tahun 1999 tentang Pers.

Mengenai UKW, tambah Dolfie, Dewan Pers tidak berwenang menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku. "Tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi," terang Dolfie.

Gugatan ini bertujuan  agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi. Beberapa kebijakan Dewan Pers secara sengaja mendorong kriminalisasi wartawan dengan merekomendasikan permasalahan wartawan ke polisi.

"Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru, dengan modus verifikasi dan UKW," tuding Ketua Umum SPRI, Mandagi.

Menurut bukti SPRI, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena  wartawan yang membuat berita belum UKW dan medianya belum diverifikasi.

Seturut Mandagi, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengatakan,  Dewan Pers menyadari kesalahan dengan membatalkan peraturan verifikasi media dan uji kompetensi wartawan, serta aturan organisasi. Alumni Lemhanas ini berharap Dewan Pers menghadiri persidangan ke dua nanti.


Di tempat terpisah, Dewan Pers belum memberikan pendapat atas gugatan dan ketidakhadiran dalam persidangan. Dewan Pers yang berkantor Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta, tidak berada di tempat.

" Waduh saya sih gak tahu mas kalau masalah itu, dan saya gak berani memberikan jawaban mas, takut salah mendingan mas tugguin saja atau atur janji sama pimpinan, tolong jangan sebut nama saya mas," terangnya penerima tamu itu.

(Liputan Indonesia.co.id-/ Redaksi)

Comments
0 Comments

0 comments :