Thursday, May 31, 2018

FTZ atau KEK, Tidak Pengaruh Bagi Batam

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, May 31, 2018    

Rangkumaan SENTRAnews.com dari forum diskusi Komunitas Isu terkait isu peralihan status Free Trade Zone Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
-----

"Arahan transformasi FTZ menjadi KEK, sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo dan merupakan arahan dari Dewan Kawasan PBPB (FTZ-red)," kata Lukita, sembari mengakui BP Batam juga sangat setuju perubahan itu, 27/10/2017 lalu. "-Akan dikaji juga- zona-zona mana yang tidak masuk KEK," tambahnya 8/5/2018 lalu.

Ndilalahnya, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam pun turut mendukung perubahan FTZ menjdi KEK Batam, dengan mengusulkan Walikota Batam sebagai Kepala KEK. "KEK ini kan perintah Presiden," sebut Gubernur Kepri dan Walikota Batam, Nurdin dan Rudi ditempat yang berbeda kepada Wartawan (17/5/2018).

Isu sejak 2017 itu pun berkembang liar sampai berita ini diturunkan. Menurut Komunitas Isu, saat ini terjadi perbedaan keinginan antara Pemerintah dengan rakyat. Berbagai propaganda dilakukan Pemerintah bersama operator BP Batam untuk mendapat dukungan masyarakyat. Alhasil masyarakat Batam pun terpecah antara mendukung dan tidak. Sejarah kelam perjuangan Kawasan Berikat ke FTZ Batam di tahun awal abad 20 lalu seolah reinkarnasi, dengan mengubah FTZ menjadi KEK.

Komunitas Isu bekerjasama dengan SENTRAnews.com- mengurai isu tersebut, terkait apa yang melatarbelakangi perubahan status FTZ ke KEK dan untung ruginya dari perspektik politik, ekonomi, dan hukum.

Diskusi ini, menurut Ampuan, sebagai wujud dukungan kepada Walikota Batam dan Gubernur Kepri dalam menata kewenangan pembangunan Batam dengan desentralisasi dan otonomi Daerah.

Regulasi

Peserta Alex Alopsen yang telah lama memperhatikan Batam sejak Batam Berikat, wacana pembubaran Otorita Batam dan penetapan status FTZ Batam mengatakan, wacana perubahan berkonsekuensi kepada  aturan dan pengambil kebijakan sebaiknya mengakomodir aspirasi rakyat dan pelaku usaha, dengan melihat situasi dan keadaan Batam terkini.

"FTZ atau KEK, mana yang terbaik tidak dapat dibohongi. Lihatlah pohon dari pucuknya. Kalau hijau berarti pohon tumbuh dan kalau sudah mengering maka kematian akan menjalar ke daun, ranting dan batangnya," kata owner Pro Media Group ini berproverb (peribahasa). Dimana regulasi dibentuk berdasarkan situasi kekinian dan sebelumnya untuk solusi dan perbaikan ke depan.

Dengan gamblang praktisi hukum juga akademisi Kepri Ampuan Situmeang menjelaskan, bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB/FTZ) atau KEK Batam hanya sarana memberikan fasilitas ekonomi terhadap investor di Batam dengan rezim undang-undang (UU) yang berbeda.

FTZ, sebut Ampuan, menggunakan UU No. 36 Tahun 2000 jo UU No. 44 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 jo PP No. 5 dan 6 Tahun 2011 jo PP No. 10 Tahun 2012, sedangkan KEK berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009.

"Semua regulasi pengembangan Batam adalah kewenangan Pemerintah Pusat, daerah itu posisinya memberi masukan. BP Batam adalah operator bukan regulator," ungkapnya.

Pemerintah Pusat perlu didesak, agar meninjau kembali semua regulasi yang menghalangi pelaksanaan kegiatan di FTZ Batam. Contoh, PP 10 tahun 2012 tentang lalu lintas Barang, harus di ganti untuk mempermudah arus barang. Tidak adanya aturan Pemerintah yang mengatur tata cara Gubernur dan DPRD mengusulkan Ketua dan anggota Dewan Kawasan FTZ Batam, seharusnya ada.

Struktur kelembagaan KEK mengamanatkan Gubernur otomatis sebagai Ketua DK dan Walikota sebagai Wakil Ketua DK bertanggung jawab kepada Dewan KEK Nasional, berbeda dengan kelembagaan FTZ. Struktur kelembagaan FTZ Batam, seharusnya Gubernur dan Walikota lebih berwenang. Sehingga kewenangan Daerah sebagai Desentralisasi dan Otonomi dapat di jalankan maksimal.

"Itu contoh kecil yang masih membutuhkan kajian dan masukan. Bukan (kajian)  menggati FTZ dengan KEK. Jika mau,  kita bisa beri solusi," lugasnya sambil mengungkap bahwa masalah endorsment (dukungan) masih menjadi momok.

Fasilitas

Perbedaan mendasar antara FTZ dan KEK dari perspektif fasilitas,  menurut Ampuan, KEK memiliki fasilitas lebih banyak dibanding FTZ. Tetapi di sisi lain, KEK diberikan hanya kepada pengusaha yang memohonkannya (parsial-red), sedangkan FTZ sifatnya tidak parsial. Dengan fasilitas yang lebih sedikit FTZ dinikmati seluruh kawasannya, pengusaha dan  masyarakat yang tinggal di dalamnya. "Fasilitas FTZ Batam dapat ditambah, selain yang ada  sekarang ini.  Kita pesimis karena fasilitas yang ada saja dipersulit, " ungkap Ampuan.
                             

PP No. 96 Tahun 2015, KEK diberikan 12 jenis fasilitas dan dievaluasi setiap 2 tahun.  " (fasiltas KEK) itu hanya iming-iming karena tidak sederhana melakukannya. (Evaluasi per dua tahun) juga, di mana letak kepastian hukumnya?," kata Ampuan sembari menjelaskan FTZ lebih berkepastian hukum karena Pasal 6 UU FTZ tegas menentukan umurnya 70 tahun.

Pemerhati Kepri Ary Sembiring, berpendapat berbeda dari Ampuan soal fasilitas. FTZ atau KEK yang akan diterapkan di Batam tidak berpengaruh besar bagi Batam. Saat ini  yang dibutuhkan blue print  penataan ekonomi 30 tahun ke depan, sebab Batam memiliki keunggulan geografis dalam di zona ekonomi asia pasifik.

"Kita tidak boleh hanya melihat apa yang strategis dari pandangan sebahagian kecil kepentingan bisnis pemain lokal ( Batam ) yang kerap dipersoalkan dalam menata kelola  penggunaan dan kepemilikan lahan, tetapi harus konperehensif integreated dengan ekonomi bilateral. " Jika tidak segera, kelak Batam bisa seperti Sabang," pinta Ary.

Politik

Pemerhati Kepri yang lain, Susanto Siregar meminta kepastian hukum tentang siapa pemilik dan untuk siapa KEK dan FTZ, Pemerintah Pusat atau Daerah.  "Para pelakunya (stakeholder- pemangku kepentingan-red) tidak sekedar beronani politik dan perang politik yang merusak kepercayaan dan membingungkan  investor dan masyarakat," ujarnya. "(Batam dibuat) Mirip seorang gadis yg sedang dinikmati beramai ramai oleh pria dan mucikari nakal," tambahnya berumpama.

Prilaku stakeholder  demikian mengundang lahirnya pergerakan people power, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam di Batam. "Kondisi sudah memungkinkan. Tinggal pemicu saja," ungkap mantan pengurus teras Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini.

Ampuan Situmeang mahfum pendapat Susanto. Dia menilai yang terjadi saat ini adalah  pemangku kepentingan  di daerah tidak bersatu dan bersinergi,  pengusaha tidak bersatu,  semua mengedepankan kepentingan masing masing. Di lain pihak Pemerintah Pusat juga diberi informasi yang berbeda dan beragam, menimbulkan kegamangan dalam mengambil kebijakan.  "Saya yakin semua bermaksud baik,  tetapi tidak semua baik menjalankan maksudnya," ungkanya berdiplomasi.

Dalam diskusi Ketua Kadin Batam, Jadi Raja Gukguk tidak memberikan pandangan lebih luas soal isu peralihan FTZ ke KEK. Jadi Raja Gukguk hanya berharap masyarakat Batam tetap melakukan perjuangan dan dorongan kepada Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, BP Batam, dan legislatif agar menjalankan FTZ Batam yang sedari awal lahirnya adalah hasil perjuangan  bersama. "Jangan dengan kekerasan. solutiflah," pinta Jadi.

Ditempat terpisah, Admin Komunitas Isu Simson Sigiro sependapat dengan Ampuan soal desentralisasi dan otonomi daerah. Simson  menilai peralihan FTZ Batam ke KEK adalah murni kepentingan politik kekuasaan Pemerintah Pusat, agar Batam tetap dalam cengkeramannya.

Pemerintah Pusat tidak rela Batam menjadi bagian kekuasaan Pemerintah Daerah karena pemilikan dan penguasaan aset masih Pusat. UU FTZ mengamanatkan operator FTZ adalah bagian dari Daerah.   "Bukan soal kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan malin kundang, sebagaimana digoreng berbagai kalangan selama ini," ungkapnya.

"Berkaca dari operator dan struktur FTZ Sabang, Bintan dan Karimun. Peralihan ini tentu kita sama-sama tahu siapa sebenarnya penghianat FTZ, desentralisasi dan otonomi daerah," terang Ketua Pembina Permasis Indonesia.

Pertanahan

Ampuan Situmeang menilai adanya orang pribadi dan kelompok tertentu memainkan isu pertanahan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Batam agar FTZ Batam menjadi KEK.

Akademisi ini, berharap jangan dilakukan propaganda penyesatan bidang pertanahan di tengah masyarakat untuk mencapai tujuan, dengan  berpendapat seolah-olah kalau KEK tidak bayar UWT (Uang Wajib Tahunan) lagi, kalau di KEK menjadi Pemko yang berwenang. "Ini kelirumologi," tegas Ampuan. "Mengenai HPL itu memang asset dan kewenangan Pusat menyeluruh di Batam. Dari dulu!," tambahnya.

Pendapat tambahan dari praktisi hukum, Simson Sigiro menilai, KEK bersifat parsial (perkawasan pemohon) membuka peluang agar Pemerintah Pusat melepaskan sebagian HPL Otorita/ BP Batam khusus wilayah pemukiman.  Dengan dilepaskannya (bukan dialihkan) sebagian status HPL dapat mengakibatkan status swatantra tidak berlaku lagi, pungutan UWT berganti menjadi pajak bumi.

"Tapi perlu kita tahu, prakteknya tidak segampang apa yang saya sampaikan itu. HPL Otorita/ BP Batam harus direvisi dan klausal dalam pembentukan Badan KEK Batam harus menyebutkannya. Jika terjadi, itu keputusan politik agraria luar biasa dari Presiden," katanya pesimis.

(Prist)

Photo: Pantauan SENTRAnews.com- saat menunjukan kondisi kegiatan perkapalan di salah satu shipyard di Batam sepi mencekam bagai kota mati.

Comments
0 Comments

0 comments :