Menilik Kinerja Gubernur Kepri 2016 Sampai Awal 2018

Batam, SENTRAnews.com-

Era Gubernur Kepri tanpa Wakil  Provinsi Kepri menduduki pertumbuhan ekonomi peringkat terendah se Indonesia, serapan anggaran cenderung melambat, benturan-benturan kepentingan politik, dan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Informasi yang dihimpun SENTRAnews.com-, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 2.57 persen dan serapan anggaran hanya mencapai 45 persen triwulan III  2017, dan banyaknya persoalan sosial politik yang tertangani dengan baik.

Sebelumnya group diskusi Komunitas Isu mereview ulang kinerja Gubernur Kepri sebelum Wakil Gubernur Kepri terisi.

Kinerja Gubernur Kepri yang tidak maksimal dan cenderung negatif dalam menjalankan pemerintahan, sebut Susanto Siregar, diakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemprov Kepri dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan legislatif.

Lainnya, diakibatkan kepemimpinan Gubernur Nurdin kurang mampu membangun kepercayaan publik dan kepercayaan investor. Kekosongan Wakil Gubernur tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018/Maret. "Gubernur bukan manusia super yang dapat membangun Kepri sendirian," terang Susanto.

Hal terburuk secara politik, Nurdin terlihat berupaya mengarahkan politik ke warna partainya. Benturan-benturan politik akan terus berlangsung dengan DPRD Kepri.  "Jika hal ini terus menerus dilakukan beliau, Kepri akan mundur beberapa langkah ke arah yang lebih sulit," terangnya.

Di waktu dan tempat yang sama, anggota DPRD Batam Uba Ingan, menyatakan Gubernur Kepri tidak mampu mengurus Kepri. "Ngurus taksi online tak mampu.  Mungkin karena 'pentiumnya' belum sampe," terang Uba.

Taksi online salah satu permasalan yang tidak tuntas sampai saat ini di Kepri, meski tanggung jawab itu berada di tangan Pemprov Kepri setelah Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan taksi online.
Masalah lainnya, sebut Uba, menaikan tarif listrik 45 % tanpa proses yang patut dan terkesan konspirasi. Efeknya, yang kaya semakin kaya (PLN Batam-red), lesunya daya beli masyarakat dan menambah deretan penderitaan rakyat. "Menaikkan tarif listrik kog bisa cepat?," tanya Uba.

Mantan anggota DPRD Kepri, Andi Anhar memandang berbeda soal kinerja Gubernur Kepri. Menurutnya, Gubernur menjalankan pemerintahan berdasarkan visi misi ketika pemilihan Gubernur Kepri. Visi Misi dimuat dalam rencana program jangka menengah (RPJM) 5 tahunan dan rencana program jangka pendek (RPJP), yang diaplikasikan dalam APBD setiap tahunnya.

"Kepala daerah tidak bisa dikatakan gagal sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
5 tahunan diterima atau ditolak. Setiap tahun ada evaluasi progres," ungkap Andi.


Komunitas Isu berharap, dengan adanya Wakil Gubernur Kepri Isdianto sejak 27/3/2018, dapat bekerjasama dengan Gubernur Nurdin memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan serapan anggaran meningkat tahun 2018 dan tahun mendatang, Gubernur Kepri tidak semena-mena mengambil kebijakan, dan masalah sosial politik tertangani dengan baik.
(Redaksi)

Photo KI: Wakil Gubernur Kepri Isdianto bersama mantan Wakil Gubernur Kepri Suryo R pasca pelantikan Isdianto 27/3/2018

No comments

Powered by Blogger.