UU Antiteroris Belum Revisi, Kopsusgab TNI Diaktifkan Presiden

Jakarta, SENTRAnews.com-

Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) besutan Moeldoko 2015 ketika menjabat Panglima TNI, untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Kopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara. Pengaktifannya akan diresmikan dan dikomandoi Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto).

Satuan elite yang dimaksud yakni Satuan Penanggulangan Teror 181, Koprs Pasukan Khas, Bataliyon Intai Amfibi dan Detasemen Jala Mengkara.

Hal itu diungkapkan  Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko  di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, 16/5/2018 kemarin.

Kopsusgab yang dalam pemberantasan terorisme bersifat perbantuan terhadap kepolisian. Panglima TNI masih harus tetap berkoordinasi dengan Kepala Polri. "Tugas teknisnya seperti apa, nanti mengenai itu akan dikomunikasikan antara Kapolri dengan Panglima TNI," ujar Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum direvisi dan disahkan oleh DPR, perbantuan Koopsusgab terhadap Polri saat ini belum maksimal.

"Nanti kalau revisi undang- undangnya sudah turun, kami akan sesuaikan," ujar Moeldoko. "Perbantuan Koopsusgab terhadap Polri dipastikan dapat berupa pengerahan intelijen, maupun pengerahan personel TNI ke titik operasi. Setiap saat bisa digerakkan ke penjuru manapun dalam tempo yang secepat-cepatnya," tambahnya.

Masalah kewenangan penangkapan oleh Kopsusgab TNI, termasuk dalam revisi UU Antiterorisme karena prinsipnya siapapun boleh menangkap pelaku kejahatan, dengan tidak mengebiri hak-hak terduga pelaku kejahatan.

(Redaksi)

Photo, bintang.com-: Pasukan elit TNI Denbravo-90 - Kopasus - Kopaska - Yontaifib - Denjaka

No comments

Powered by Blogger.