Thursday, August 9, 2018

Kejiwaan Politik Identitas di Pemilu 2019 Pasca Akad RI 1-2

Ditulis oleh: Redaksi sentranews.com     Thursday, August 9, 2018    

SENTRAnews.com-, wawancara eksklusif*.

Pergerakan politik identitas sangat berbahaya karena menghilangkan akal sehat. Hal itu terangkum dari forum diskusi Komunitas Isu pada 26/4/2018 lalu, yang dipaparkan Susanto Siregar. Bagaimana nasib politik identitas pasca akad Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Joko Widodo-Maaruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?.

Terkait hal tersebut, SENTRAnews.com wawancara eksklusif  dengan mantan Ketua Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yang juga Ketua Pembina Permasis Indonesia, Simson Sigiro di kantor advokatnya. Berikut petikannya:

Terkait Pemilihan Presiden 2019, sebelum pengumuman pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, isu politik identitas sangat kental seperti serasa masih Pilkada DKI Jakarta. Mengapa itu terjadi?

Hmmm.... Itu jelas strategi oposisi  dan kepartaian. Ahok keluar dari Gerindra dan Joko Widodo menjadi Presiden diusung PDIP, sehingga Gerindra serasa dipreteli. Itulah salah satu yang menjadikan Gerindra sebagai oposisi murni dikancah Pusat dan membangun koalisi yang simbiosis mutualisme dengan partai lain dan ormas tertentu.

Dalam politik, selaku oposisi sangat wajar menciptakan isu dan kritik yang kurang baik bagi penguasa. Isu identitas salah satu yang mujarab dari sekian isu yang diciptakan. Itu terbukti berhasil di Pilkada DKI Jakarta dan dipelihara sampai  min satu bulan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Isu identitas itu mulai melempem ketika tokoh-tokoh besar agama mulai membuka pintu untuk didekati dan mendekat dengan kubu Joko Widodo. TGB, Maaruf, Buya, dan banyak lagi.

Apakah isu identitas itu ada hubungan dengan penentuan calon wakil Presiden untuk Joko Widodo dan Prabowo Subianto?.

Oh!. Itu sangat jelas dan terang!. Joko Widodo berpasangan dengan Maaruf Amin alasannya adalah itu (identitas). Kubu Joko Widodo jeli terhadap isu tersebut dengan memilih Ketua MUI, karena  menurut saya, syarat utama yang diminta PDIP adalah tidak berpartai dan tidak boleh masuk partai sampai habis periode.

Strategi kubu Joko Widodo, melucuti senjata lawan dengan perdamaian. Karena perlawanan sebelumnya, dengan counter isu dan membuat kebijakan agamis tidak mengubah situasi dan pandangan negatif penganut identitas terhadap Joko Widodo dan PDIP.

Pilihan terhadap tokoh agama tersebut dalam rangka meredam isu politik identitas, sekaligus untuk peluang besar kemenangan Pemilihan Presiden 2019.

Mengapa calon wakil Prabowo tidak tokoh agama?.

Ini bukan rahasia umum. Figur tokoh agama yang ada di kubu Prabowo jauh di bawah tokoh agama yang bergeser ke kubu Joko Widodo. Tokoh sentral kubu Prabowo hanya UAS dan Habib Rizik (masih di Arab-red), selainnya adalah tokoh politik. Silakan bandingkan Maaruf dan Buya Safei dengan mereka!.

Kubu Prabowo memilih Sandiaga Uno menjadi pendamping Prabowo adalah sebuah pelarian politik.  Kalah pamor di tokoh keagamaan,  diperparah pula dengan "kardus". Hhh...

Kubu Prabowo gagal memelihara dan mempertahankan isu identitas di Pilpres periode ini, padahal telah berhasil pergerakannya di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Pergerakan politik identitas mereka dikalahkan kubu Joko Widodo hanya dengan simbol identitas melalui figur Maaruf selaku Ketua MUI dan figur lainnya.

Hhh... Ok, pak. Menjadi perhatian khusus, bagaimana terkait kejiwaan penganut politik identitas keagamaan dari kubu Prabowo, termasuk pengikut #2019 Ganti Presiden karena realitanya tidak seperti yang mereka harapkan?

Oh, jelas!. Menjadi lebih buruk daripada lebih baik, kejiwaan mereka sangat terpengaruh. Misalnya, kita minta air keruh dikasi air putih atau sebaliknya, bagaimana perasaanmu?. Seperti itulah mereka saat ini. Tapi jangan lupa, kubu pemilih Joko Widodo juga ada secuil terganggu dengan penempatan simbol agama sebagai wakil Joko Widodo.

Dalam kondisi demikian, apakah kubu pemilih Joko Widodo dan Prabowo ada pergeseran pilihan?.

Sedikit banyaknya, pribadi-pribadi itu ada. Namun peralihan dukungan gerbong ormas dan komunitas terlalu dini kita menilainya. Pemilu masih delapan bulan lagi. Pertarungan deal politik, isu dan program sangat memengaruhi elektebilitas dan pilihan.

Apakah calon Presiden dan Wakil Presiden memengaruhi Pemilihan legislatif (Pinleg)?.

Ada, tapi sangat sedikit. Untuk pinleg masih memainkan emosi identitas karena pemilih juga masih doyan dengan identitas. Kubu Joko Widodo saja sudah mempertontonkan itu tingkat Pilpres meski hanya sekedar simbol, apalagi pinleg. Kalaupun ada berdasarkan kredibelitas yang berbudi luhur dan berbudi pekerti, satu diantara seribulah itu.

Bagaimana money politik di pinleg?

Ini sebenarnya hanya mainan yang tidak ada hubungan dengan politik identitas. Money politik kebanyakan hanyalah  bagi pemilih yang tidak ada niat untuk memilih. Jumlahnya sangat banyak. Inilah yang dimainkan caleg dan timnya.

Harapannya, apa saja pak?

Perlu diketahui!. Lebih berbahaya politik identitas daripada money politik dalam membunuh akal sehat. Apalagi politik identitas itu mengarah fanatisme.

Tujuan demokrasi adalah untuk kemaslahatan bangsa dan segenap rakyat Indonesia. Dengan begitu kepentingan pribadi dan kelompok atau identitas sudah terangkum. Kita berharap masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih yang memiliki kredibelitas,  berkepribadian  yang baik dan tulus, berbudi luhur dan berbudi pekerti.

*Pewawancara dan editor: Priston

Comments
0 Comments

0 comments :