Transaksi Perkara Mengakar di Peradilan

Jakarta, SENTRAnews.com-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang karena dugaan terjadinya transaksi perkara, yang terdiri hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus bersama pihak lain adalah bukti mengakarnya korupsi di peradilan.

Penangkapan hakim ini, sebut peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Dio Ashar,  menunjukkan adanya praktik korupsi yang mengakar di institusi peradilan.

"Kami meminta Mahkamah Agung segera menindak tegas para hakim dan pegawai pengadilan yang tertangkap tangan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Dio

Salah satu penyebab mengakarnya korupsi karena pengawasan yang lemah sehingga semakin memperbesar potensi korupsi di institusi peradilan dan mandulnya Peraturan MA (Perma) Nomor 8 Tahun 2018. "-Perma/ini harus- dijalankan pada kasus saat ini dan implementasi kedepannya," saran Dio.

Sementara itu, Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berupaya melakukan serangkaian usaha percegahan agar kejadian ini tidak berulang. Namun, kenyataannya masih ada hakim yang tertangkap tangan oleh KPK.

"Sekalipun OTT kali ini melibatkan unsur pimpinan, tetapi KY akan terus melakukan hal itu. Perlu komitmen yang lebih besar dan tindakan konkret, lebih dari sekadar peraturan. Sebagai pimpinan harus memberikan teladan kepada bawahan," kata Farid.

Pemberhentian Sementara

Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah menuturkan, bila telah ada bukti awal yang cukup dan dinyatakan sebagai tersangka, MA akan menjatuhkan sanksi kepada para hakim di Pengadilan Negeri Medan.

"Iya, pemberhentian sementara sebagai hakim, karena pemberhentian secara tetap itu kewenangan Presiden," ujar Abdullah. "Kalau sudah ditetapkan tersangka itu langsung turun SK itu, SK nonaktif sebagai hakim," tambahnya

Abdullah menegaskan, MA tidak akan melakukan pembelaan terhadap staf atau korps hakim yang melakukan praktik suap dan korupsi, karena itu adalah tanggung jawab yang bersangkutan.

"Ini menjadi pembelajaran, agar aparatur lain berhenti, sadar, dan sudah tulus ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya," sambung Abdullah.

MA, sebut Abdullah, menyadari bahwa lembaga pengadilan yang tidak bisa melakukan penindakan  seperti KPK melakukan OTT untuk membersihkan aparatur MA yang nakal, agar komitmen untuk menciptakan MA sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi.

Ditempat terpisah, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno mengatakan, pihaknya akan mendukung KPK. "Kami akan berikan keleluasaan penuh kepada KPK untuk menjerat mereka sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Plh Ketua dan Wakil PN Medan Dihunjuk

Pengadilan Tinggi (PT) Medan secara resmi menunjuk Hakim Saryana sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dia menggantikan posisi Marsudin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo

Penunjukan ini, sebut Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno mengatakan, agar keberlanjutan operasional pengadilan dapat terus berjalan.

"Tugas-tugas keseharian operasional pengadilan harus terus berjalan seperti menerima berkas-berkas dari kejaksaan. Menangani perpanjangan penahanan, penanganan izin sita dan geledah, serta tugas-tugas pokok lainnya harus tetap berjalan dan tidak boleh berhenti," kata Adi.

Dia menjelaskan, secara prosedural, jika pimpinan Pengadilan Tinggi (PT) dalam hal ini ketua pengadilan maupun wakil ketua pengadilan, maka akan ditunjuk satu orang hakim di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) sebagai pejabat plh.

Dia menuturkan, pendekatan hukum harus tetap dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang disangkakan kepada empat hakim dan dua panitera.

8 Orang Ditangkap KPK di Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang karena dugaan terjadinya transaksi perkara, yang terdiri hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus bersama pihak lain

Keterangan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, setelah bidang penindakan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PN Medan.

"Ya benar ada kegiatan tim penindakan KPK di Medan dalam beberapa hari ini. Tadi pagi, Selasa 28 Agustus 2018 sampai siang ini setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menangkap empat hakim yang diduga terlibat dalam suap perkara. Dua diantaranya adalah pimpinan pengadilan, Ketua PN Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo. Sedangkan hakim karier Sontan Merauke Sinaga, dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Merry Purba.

Selain hakim, KPK juga menangkap dua panitera pengganti (PP) yang diduga terkait dengan dugaan suap yang diterima para hakim tersebut.

"Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Medan. Uang dalam bentuk dollar Singapura juga telah diamankan," kata Basaria.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,  pimpinan KPK akan menggelar jumpa pers terkait penangkapan tersebut pada hari ini 29/8/2018.

Dijelaskan Febri, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan dan gelar perkara sebelum menentukan status penanganan perkara dan pihak-pihak yang ditangkap.





(Kompas-/Icon/Redaksi)

No comments

Powered by Blogger.