Hotman Hutapea Berpeluang Bebas



Batam, SENTRAnews.com.-

Hotman Hutapea calon legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau sangat berpeluang diputus bebas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pemilu sesuai Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal itu disampaikan Praktisi Hukum, Simson Sigiro pagi tadi saat Pemimpin Redaksi SENTRAnews.com Priston Silalahi dan Wartawan Jefrriyanto bertandang di kantornya.

“Mengapa Pak Pembina terlalu yakin dengan itu (putus bebas-red)?,”tanya Priston. Advokat yang juga Ketua Pembina Permasis Indonesia, Simson Sigiro menjelaskan, bahwa dari berita yang tersiar ada acara tahun baru bersama di gereja dan ada peristiwa pelanggaran UU Pemilu terjadi, tetapi ada kesalahan Gakumdu maupun Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan siapa pelaku. “Sesuai pengakuan terdakwa dan saksi-saksi, Hotman tidak berbuat (kampanye-red) tetapi ada yang lain mengaku berbuat,” gamblangnya sambil menunjukkan berita salah satu media online  yang dilansir Jumat 22 Maret 2019, 17:36 WIB


Error in Persona

Saksi  Thomas Simatupang selaku penyelenggara acara yang digelar pada hari Rabu, 16 Januari 2019 pada pukul 20.00 WIB mengatakan, mengundang Terdakwa selaku penasehat pembangunan gereja pada acara Tahun Baru Bersama jemaat HKBP Sei langkai Batam untuk memberikan sambutan yang tidak berkorelasi dengan sosialisasi pencalonan Terdakwa sebagai Peserta Pemilu. "Tidak ada (korelasi-red), pak hakim!. Hanya mengucapkan tahun baru, saat itu saya menjadi MC,” ungkap Thomas.

Peristiwa pelanggaran pemilu pada acara diakui Saksi lainnya, Saptono yang juga penasehat di gereja Thomas Simatupang tetapi bukan Terdakwa yang melakukan. "Apakah anda melihat ini saat di tempat kejadian?" tanya Hakim Ketua, Jasael sambil memperlihatkan alat peraga kampanye berupa jam dinding, kalender, dan surat suara kepada saksi Saptono. "Kalau peragaan kayak gitu memang ada. Karena bahasa Batak saya tidak paham tapi ada peraga seperti itu dan ada yang menjelaskan warna surat suara pemilu untuk provinsi," ujar Saptono.

Pelaku terungkap dipersidangan dari saksi. Saksi  Agus Sumantri Simatupang mengakui pelaku penyebaran surat suara dan kartu nama berdasarkan inisiatif sendiri. “Bukan atas perintah Hotman,” katanya. Inisiatif bersumber dari permintaan ibu-ibu yang hadir dalam acara. "Saat itu saya bukan membagi tetapi ada ibu-ibu yang meminta kartu nama, juga meminta untuk dijelaskan terkait surat suara," ucapnya.

Setelah menjelaskan peristiwa lansiran berita tersebut, Simson Sigiro  melihat adanya kesalahan orang atau pelaku dalam perkara yang menimpa Hotman Hutapea. “Sepanjang tidak ada saksi dan bukti di persidangan bahwa Hotman Hutapea melakukan kampanye dalam peristiwa ini. Apakah bisa dibuktikan Jaksa Penunutut Umum, bahwa  Terdakwa menyuruh melakukan atau melakukan sendiri?. Jika tidak, itu  error in persona,”terangnya.

“Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah  sebagai prinsip hukum yang umum di seluruh dunia Janganlah Terdakwa diberikan tanggung-jawab hukum menanggung segala apa yang terjadi dari sesuatu perbuatan, yang tidak ia perbuat. Prinsip ini berlaku untuk semua, bukan hanya dalam perkara ini,” ujar Pendiri beberapa media Pers ini.   

Infromasi lainnya yang diolah dan dirangkum SENTRAnews.com, Terdakwa saat acara tidak menggunakan  atribut peserta pemilu seperti penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h. "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat  pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan..., “ sebut penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h.

Pertentangan Satu Sama Lain UU Pemilu

Faktor kedua bebasnya Hotman Hutapea dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat Kontroversial karena terjadinya pertentangan dan tidak selarasnya antara pasal dan ayat atau butir yang satu dengan yang lainnya.

Pertentangan dan ketidakselarasan itu, sebut Simson Sigiro  adalah, pasal 280 ayat 4 dengan pasal 521 itu sendiri. Pasal 280 ayat 4 tidak menggolongkan pidana atas pelanggaran  kampanye di tempat ibadah, sedangkan pasal 521 menggolongkannya pidana.

“Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu,” sebut pasal 280 ayat 4. Sedangkan  Pasal 521 menyebutkan,” Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,oo (dua puluh empat juta rupiah).”

Sepanjang tidak bisa dibuktikan dengan dukungan keterangan saksi ahli atau saksi yang turut merancang dan membuat UU terkait pertentangan ini dipersidangan, Gakumdu atau Jaksa Penuntut Umum telah lemah dari proses awal sebelum dilimpahkan ke pengadilan. “Hakim terpaksa bersusah-susah mempertimbangkan dan memutuskan, apakah Jaksa Penuntut Umum salah menerapkan hukum atau tidak. Itu terlihat dari putusan nanti,” terang Simson Sigiro, yang juga memberikan perhatian ke persoalan politik ini.

“Menurut saya sih. Simple aja, pasal 280 ayat 4 secara bulat sudah menggolongkan perbuatan mana pidana atau mana tidak pidana setiap pelanggaran yang disebutkan dalam ayat 1. Ada kekhilafan pembuat UU Pemilu di pasal 521 itu. Kalau ada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) atau surat edaran menetapkan pertentangan ini, jelas dan terang itu melampaui kewenangan.  Kalau kita bahas bagaimana membuat aturan perundangan dan siapa yang berwenang memutuskan, panjang cerita kita nanti. “ terangnya sambil tertawa dan minta ijin hendak menjumpai Kliennya.
  
(jefry, Prist,Redaksi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.